Headline

Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI tahun 2025 membongkar borok lama yang tak kunjung sembuh, perjalanan dinas fiktif. Kali ini menimpa Sekretariat DPRD Kabupaten Batanghari.

Realisasi belanja perjalanan dinas di DPRD Batanghari tahun lalu menyentuh angka Rp 45,25 miliar dari total pagu Rp 50,13 miliar. Dari jumlah itu, Rp 24,64 miliar terserap hanya untuk perjalanan dinas Sekretariat DPRD. BPK pun melakukan uji petik. Hasilnya, mengejutkan dan memalukan.

H. Aspan, mantan Penjabat Bupati Tebo, akhirnya datang juga ke Kejaksaan Negeri Tebo, Senin, 21 Juli 2025, pukul 10.00 WIB. Setelah dua kali mangkir, ia melangkah masuk mengenakan kemeja putih dan topi, tanpa banyak bicara. Wajahnya datar. Tapi publik membaca gimmcik, ini bukan pemeriksaan biasa. Ini bisa menjadi awal putaran baru dalam kasus dugaan korupsi pembangunan Pasar Tanjung Bungur.

Proyek Pembangunan Jalan Lingkungan Paket II (APBD Perubahan 2024) di Kabupaten Bungo berakhir tanpa hasil, tapi dengan kerugian. Pekerjaan tak selesai, kontraktor tak mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak, dan uang daerah senilai Rp 474 juta menguap tanpa kepastian.

Yang lebih mengagetkan, kontrak proyek ini tak pernah diputus secara resmi. Sehingga seluruh skema kompensasi seperti jaminan pelaksanaan dan denda keterlambatan tidak bisa dijalankan.

Ada 29 nama di daftar peserta. Tapi hanya 4 yang benar-benar ikut bertanding dalam tender Renovasi dan Penambahan Ruang Puskesmas Mersip di Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun.

Sisanya?

Seperti boneka di kursi undangan. Duduk diam, tak bicara, tak bertindak.

Proyek ini nilainya Rp2 miliar. Cukup besar untuk wilayah desa. Seperti banyak tender lainnya, kompetisinya semu. Pemenangnya adalah Graha Cipta Karya, perusahaan asal Kota Jambi yang beralamat di Jl. Sunan Giri RT. 05 - Jambi.

Jika ingin tahu bagaimana proyek yang dibangun untuk menahan longsor bisa roboh sebelum selesai, datanglah ke Dusun Batu Kerbau, Kecamatan Pelepat, Kabupaten Bungo.

Di sana berdiri sebuah turap penahan tebing bernilai R p6,45 miliar. Didirikan atas nama penanggulangan pasca bencana. Tapi belum 100% selesai, proyek ini sudah roboh.

Dan ini bukan proyek satu-satunya. Totalnya ada dua. Satu lagi di Desa Sepunggur, Kecamatan Bathin II Babeko, dengan pagu lebih besar, Rp16,93 miliar.

Sejumlah proyek infrastruktur kesehatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik 2025 di Kabupaten Sarolangun resmi rampung tender. Empat proyek besar dengan total pagu anggaran lebih dari Rp 11 miliar ini tersebar di sektor rumah sakit dan puskesmas, dan semuanya dimenangkan oleh perusahaan asal Kota Jambi.

Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI tahun 2025 ini, mengungkap temuan mencurigakan dalam pengelolaan kas daerah Kabupaten Muaro Jambi. Dalam audit atas Laporan Keuangan Pemkab Tahun 2024 itu, BPK menemukan selisih mencolok sekitar Rp30 miliar antara pencatatan kas di bank dan di Buku Kas Umum (BKU).

Temuan ini mengindikasikan adanya potensi penyimpangan dalam sistem pengelolaan keuangan daerah, khususnya dalam prosedur rekonsiliasi bank yang seharusnya menjadi kontrol utama atas aliran kas.

Tabel ringkasan selisih:

Pemerintah Kabupaten Merangin melalui Pokja pemilihan resmi menetapkan CV Mulia Ardhana sebagai pemenang tender proyek Rehabilitasi/Rekonstruksi Jalan Simpang Margoyoso – Batas Tebo.

Proyek ini merupakan salah satu proyek infrastruktur penting yang bersumber dari APBD 2025 di dinas PU Kabupaten Merangin. Nilai pagu proyek ini mencapai Rp 4.145.387.000. Dan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) sebesar Rp 3.954.874.000.

CV Eksi Citra Lestari kembali mencuri perhatian. Perusahaan berbasis di Jalan Kopral Sulaiman No.06, Kelurahan Suka Karya, Kota Jambi ini baru saja ditetapkan sebagai pemenang tender “Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah Unit Talang Duku” di Kabupaten Muaro Jambi dengan nilai kontrak fantastis, Rp 1,6 miliar.

Proyek air bersih tahun anggaran 2025 itu ditayangkan melalui SPSE Muaro Jambi. Namun kemenangan Eksi Citra Lestari bukan tanpa sorotan.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jambi menemukan kejanggalan pada empat proyek rehabilitasi bangunan pemerintah di Kabupaten Tebo tahun 2024. Keempat proyek yang dikerjakan Dinas PUPR Tebo itu adalah Rehabilitasi Pendopo Rumah Dinas Bupati, Rehabilitasi Rumah Dinas Wakil Bupati, Rehabilitasi Dapur Basah Rumah Dinas Bupati, dan Rehabilitasi Turap Kantor Bupati.