Belum tuntas publik memantau proyek fisik pembangunan Gedung DPRD Kabupaten Kerinci senilai Rp 14 miliar, kini giliran proyek pendampingnya—jasa konsultan pengawasan—yang memantik alarm peringatan. Nilainya memang jauh lebih kecil. Hanya Rp 479 juta. Tapi, dampak dari pengawasan yang cacat bisa jauh lebih besar dari sekadar angka dalam dokumen APBD.
Proyek lanjutan pembangunan Gedung DPRD Kabupaten Kerinci kembali digelar tahun 2025 ini. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Kerinci telah membuka tender proyek lanjutan ini pada akhir Mei 2025 kemarin.
Pemerintah Kabupaten Kerinci kembali menggulirkan megaproyek prestisius: lanjutan pembangunan Gedung DPRD Kabupaten Kerinci, dengan nilai pagu mendekati Rp 14,4 miliar. Proyek ini menggunakan skema tender terbuka, yang kini telah memasuki masa sanggah, fase paling krusial dalam proses pengadaan pemerintah.
Namun di balik kemegahan fisik yang dijanjikan, publik kini mulai menyoroti pertanyaan lebih penting: siapa yang akan mengerjakan? dan bagaimana proses itu dipastikan bebas dari manipulasi?
Masih segar dalam ingatan publik, dua proyek besar di Kabupaten Tanjung Jabung Barat—rehabilitasi Masjid Syaikh Utsman Tungkal senilai Rp 2 miliar dan pembangunan pintu air Parit Gantung senilai Rp 1,9 miliar—menuai sorotan karena dugaan pelanggaran administrasi pada proses tender. Kini, dugaan serupa kembali terulang.
Proyek Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SMPN 43 Tanjab Barat yang bernilai Rp 1,2 miliar, dimenangkan oleh CV Mas Global. Namun, hasil penelusuran investigatif kami menemukan kejanggalan serius pada dokumen kualifikasi usaha perusahaan tersebut.
Sudah lebih dari tujuh bulan berlalu sejak ZI, seorang wartawan di Jambi, melaporkan mantan Bupati Tanjung Jabung Timur, atas dugaan penghinaan di ruang publik. Namun hingga kini, laporan tersebut masih di meja penyidik Polda Jambi.
Padahal, proses hukum adalah tangga harapan terakhir rakyat kecil. Termasuk bagi seorang wartawan yang merasa dipermalukan saat menjalankan tugas.
Ini gebrakan brilian. Hotel-hotel yang mengais rizki di tanah Sepucuk Jambi Sembilan Lurah, diminta menghadirkan menu-menu khas Jambi di restorannya. Jika gagasan ini dijalankan, maka anda akan menemukan di setiap hotel menu seperti sepiring nasi minyak, semangkuk gulai tepek ikan, dan aroma tempoyak yang menusuk.
Gagasan besar ini muncul dari Lembaga Adat Melayu (LAM) Jambi, yang dipimpin Hasan Basri Agus (HBA). LAM Jambi berupaya agar budaya tak hanya dipelajari. Tapi, juga melalui hidangan yang disantap.
Sebelum rakyat merasakan perubahan, istana kekuasaan sudah lebih dulu berbenah. Memasuki periode pemerintahan baru di Kabupaten Muaro Jambi tahun 2025, proyek-proyek penataan rumah dinas Bupati dan Wakil Bupati mulai digelontorkan.
Di balik pagar rumah dinas Bupati Muaro Jambi, sederet pengadaan telah diluncurkan, antara lain:
Memasuki 100 hari pertama masa kerja Wali Kota Jambi Maulana dan Wakilnya Diza Aljosha, Pemerintah Kota Jambi melalui Dinas PUPR telah meniup peluit pembangunan. Salah satu langkah strategisnya adalah peluncuran program besar-besaran pembangunan jalan lingkungan (Jaling) di seluruh kecamatan.
Langkah tegas Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menghentikan sementara aktivitas tambang nikel milik PT Gag Nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya, mendapat dukungan penuh dari anggota Komisi XII DPR RI, Drs. H. Cek Endra.
Cek Endra, mantan Bupati Sarolangun dua periode yang kini duduk di Komisi yang membidangi energi, pertambangan, dan sumber daya alam itu, menyebut keputusan menghentikan aktivitas tambang nikel itu adalah langkah yang berani dan tepat.
Bayangkan ini terjadi di kota Anda. Kontraktor yang sudah dua kali diblacklist dalam setahun. Gagal bangun gedung. Gagal bangun rumah pompa. Dilaporkan ke polisi. Diselidiki kejaksaan. Tapi… malah diberi proyek Rp 20 miliar di Tebo, Jambi. Ini bukan cerita fiksi. Ini kenyataan yang sedang terjadi di Kabupaten Tebo. Dan rakyat siap-siap akan jadi korbannya.
PT Pulau Bintan Bestari, perusahaan yang beralamat di Jalan Merpati No. 35 Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, kini resmi dua kali diblacklist LKPP hanya dalam kurun waktu beberapa minggu.