Headline

Muaro Jambi - Dua proyek gedung workshop di Kabupaten Muaro Jambi terlihat ramai peminat. Total terdapat 63 pendaftaran peserta.

Namun keramaian itu hanya bertahan di layar tender.

Ketika tiba waktunya memasukkan harga, hanya lima penawaran yang muncul. Sebanyak 58 pendaftaran lainnya berakhir tanpa angka.

Dua paket tersebut adalah pembangunan Gedung Workshop Berbakti Sungai Gelam dengan pagu Rp2,3 miliar dan pembangunan Gedung Workshop Kumpeh Ulu senilai Rp1,85 miliar.

Total pagunya mencapai Rp4,15 miliar.

Jambi — Dinas Pendidikan Kota Jambi menyiapkan anggaran besar untuk belanja modal melalui Bantuan Operasional Satuan Pendidikan atau BOSP pada 2026.

Nilainya mencapai Rp20.533.466.192. Lebih dari Rp20,53 miliar.

Anggaran itu tersebar dalam tujuh paket Rencana Umum Pengadaan atau RUP. Paketnya dibungkus dalam dua kelompok besar: belanja modal peralatan dan mesin serta belanja modal aset tetap lainnya.

Namun, data RUP belum membuka barang apa saja yang akan dibeli.

Sebanyak 197 kompleks ditinggalkan pengembang yang tidak lagi beroperasi, sejumlah pengembang menolak membayar kompensasi TPU, sementara Dinas Perkim dinilai lemah mendata, menagih, dan menuntaskan penyerahan aset.

JAMBI — Rumah telah berdiri, warga telah menempati, jalan dan saluran telah digunakan, tetapi tanggung jawab pengembang kepada pemerintah daerah justru tertinggal di belakang.

BPK menemukan uang atau paket internet senilai Rp565.686.503 dibayarkan setiap bulan kepada pejabat dan pegawai pada 18 SKPD Pemkab Sarolangun tanpa dasar pengeluaran yang sah. Hingga pemeriksaan berakhir, baru Rp21,2 juta yang dikembalikan. Sisanya Rp544.486.503 diminta disetor ke kas daerah.

SAROLANGUN — Namanya Belanja Tagihan Telepon. Namun, uangnya bukan seluruhnya dibayarkan kepada perusahaan telekomunikasi. Sebagian justru diberikan langsung kepada pejabat dan pegawai dalam bentuk uang atau paket internet setiap bulan.

MERANGIN — Karpet untuk ruang paripurna itu direncanakan seluas 250 meter persegi. Karpet ruang pimpinan DPRD seluas 150 meter persegi. Namun, ketika Badan Pemeriksa Keuangan turun memeriksa dokumen dan fisiknya, volume yang dibayar ternyata tidak sepenuhnya sama dengan barang yang diterima.

Masalah serupa terjadi di RSUD Kolonel Abundjani Bangko. Dalam paket pembelian Basic THT Instrumen Set, BPK menemukan kekurangan volume berupa satu unit Otoscope UNI 2.7 V with reusable ear specular senilai Rp10.886.400.

Tiga paket. Dua instansi.

TANJAB TIMUR — Belanja Tidak Terduga Pemkab Tanjung Jabung Timur tahun 2025 tidak habis besar, tapi catatan BPK justru tajam di bagian tata kelolanya.

Dari anggaran Rp2.523.705.507, Belanja Tidak Terduga atau BTT hanya terealisasi Rp426.500.000 atau 16,90 persen.

Uang itu digunakan untuk korban bencana kebakaran permukiman penduduk, korban banjir rob atau gelombang kencang, serta korban angin kencang berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 525 Tahun 2025.

Angkanya tampak kecil jika dibandingkan pagu.

Jambi — Nama paketnya sama. Kode Rencana Umum Pengadaan atau RUP-nya berbeda. Nilai anggarannya juga tidak seragam.

Pola itu terlihat dalam data RUP Dinas Pendidikan Kota Jambi Tahun Anggaran 2026.

Dari 18 paket terkait Bantuan Operasional Satuan Pendidikan atau BOSP senilai Rp90.773.900.000, terdapat empat nomenklatur besar yang masing-masing muncul dua kali.

Empat nama paket tersebut tersebar dalam delapan kode RUP dengan nilai gabungan mencapai Rp79.612.700.000.

Angkanya tidak kecil.

BPK menemukan kelebihan pembayaran ongkos kirim pada sembilan paket pengadaan alat kesehatan, alat kedokteran, dan alat laboratorium RSUD Ahmad Ripin sebesar Rp71.346.643. Selisih terbesar terdapat pada pengadaan alat laboratorium patologi anatomi: ongkir bersih dalam kontrak Rp37,83 juta, sedangkan bukti riilnya hanya Rp5,28 juta.

MUARO JAMBI — Sistemnya elektronik.

KERINCI — Ada gedung di pusat Kota Sungai Penuh yang hingga kini masih tercatat sebagai milik Pemerintah Kabupaten Kerinci. Namanya Kincai Plaza. Nilai tanahnya tercatat Rp909 juta, nilai gedungnya Rp6,188 miliar, tetapi proses penyerahannya kepada Pemerintah Kota Sungai Penuh belum selesai.

Di gedung itu, lantai dua dan lantai tiga sudah lama kosong. Pada 2025 tidak tersedia anggaran pemeliharaan. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kerinci bahkan disebut tidak mengetahui serta tidak melakukan kontrol atau pengawasan atas gedung tersebut.

Muaro Jambi - Sembilan perusahaan masuk daftar peserta. Namun saat pintu penawaran ditutup, hanya satu yang benar-benar meletakkan harga di meja tender.

Delapan perusahaan lainnya nihil.

CV Dita Kontraktor akhirnya berdiri sendirian dalam tender pembangunan Jalan Simpang III Desa Trijaya Unit VIII A-Simpang III Desa Trijaya Unit VIII arah Desa Tanjung Sari Unit XXII, Kecamatan Bahar Selatan, Kabupaten Muaro Jambi.

Tender jalan tersebut memiliki pagu Rp3,33 miliar. Harga Perkiraan Sendiri atau HPS-nya ditetapkan Rp3.328.257.000.