Headline

Pada Kamis, 12 Juni 2025, Masyarakat Peduli Rakyat Jambi (MPRJ) kembali menyuarakan aksi di depan kantor Kejati Jambi, menyoroti dugaan pengaturan proyek dan maladministrasi di UKPBJ Tanjab Barat. Dalam orasinya, Ketua MPRJ, Bobto, memaparkan tiga proyek yang diduga cacat administratif dan bermuatan konflik kepentingan.

Bobto membuka fakta rehabilitasi Berat Masjid Syaikh Utsman Tungkal. Nilai HPS Rp 2 miliar. Pelaksana, CV Sumber Abadi Sentosa.

Aroma tak sedap mulai menyelimuti proyek pembangunan Gedung DPRD Kabupaten Kerinci. Selama tiga tahun berturut-turut—2023, 2024, dan 2025—satu nama kontraktor terus muncul sebagai pemenang, CV Adyan Jaya Mandiri.

Bukan hanya menang, tapi menang dengan pola yang nyaris identik. Minim pesaing, peserta gugur administratif, hingga kondisi tender yang sepi penawaran. Di tengah nilai proyek yang makin membesar, CV ini tampil nyaris tanpa perlawanan.

Aneh?

Atau justru ini bagian dari pengondisian sistematis?

Uang Rp 734 juta telah dikembalikan. Tapi Kejaksaan Negeri (Kejari) Jambi tak mengendur. Proses hukum tetap berjalan. Begitulah sinyal tegas yang disampaikan Kasi Pidsus Kejari Jambi, Sumarsono, ketika dikonfirmasi soal kelanjutan penyelidikan dugaan korupsi parkir di Pasar Angsoduo Kota Jambi.

"Ya, ada pengembalian uang. Tapi itu tak serta-merta menghentikan proses penyelidikan. Proses hukum tetap jalan. Dan uang itu kami anggap sebagai titipan, bukan pelunasan,” kata Sumarsono, Rabu (11/6/2025).

Rabu, 11 Juni 2025, tiga orang digiring dari halaman Kejari Tebo menuju kendaraan tahanan. Rompi tahanan merah muda membungkus tubuh mereka. Beberapa dari mereka menutupi wajah dengan masker, seakan ingin menghapus identitas dari sorotan kamera dan tatapan publik. Wajah tetap datar, mulut terkunci rapat. Bungkam. Tak satu pun menjawab pertanyaan wartawan yang membanjiri halaman kejaksaan.

“Kalau relawan dibentuk untuk mengantar pemimpin, maka setelah itu mereka harus tetap hadir sebagai penjaga arah.”

Itulah pesan yang terasa kuat dari pertemuan tertutup antara Presiden ke-7 RI, Ir. H. Joko Widodo, dan jajaran pengurus pusat Barisan Relawan Jokowi Presiden (BaraJP), Selasa pagi, 10 Juni 2025.

Tahun anggaran 2025, Balai Wilayah Sungai Sumatera VI (BWSS VI) Jambi kembali menggulirkan anggaran jumbo senilai Rp 72,7 miliar untuk kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I./D.I.R. Kewenangan Daerah di Provinsi Jambi. Proyek ini tersebar di delapan kabupaten/kota, dengan cakupan luas dari Muaro Jambi hingga Sungai Penuh.

Yang mengejutkan publik bukan semata besarannya, melainkan metode pengadaannya, penunjukan langsung, bukan tender terbuka.

"Tender terbuka sejatinya adalah panggung kompetisi. Namun, saat hanya satu pemain yang masuk arena, publik mulai bertanya, ini kontestasi, atau hanya formalitas?"

***

Itulah pertanyaan yang membumbung di balik tender proyek lanjutan pembangunan Gedung DPRD Kabupaten Kerinci tahun anggaran 2025. Nilainya tak kecil, Rp 14,3 miliar lebih. Dengan mekanisme tender terbuka nasional.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanjab Barat menggelontorkan miliaran rupiah tahun 2025 ini, untuk pembangunan ruang sekolah. Saat ini sedang proses tender. Namun, beberapa proses tender yang melibatkan kontraktor terindikasi masalah.

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Kerinci menggulirkan proyek Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Broncaptering/Sumur Dalam Terlindungi Desa Simpang Tutup Kecamatan Gunung Kerinci. Tahun 2025 ini, alokasi anggaran untuk proyek itu adalah Rp 874.200.000.

Proses tender sudah masuk masa sanggah. Ada 13 perusahaan yang memasukkan penawaran. Data yang diperoleh tim Jambi Link, hanya 3 yang menawar. Yakni CV Kerinci Jayo, CV Rafka Berkah dan CV GENNiYO Technik.

Lihat table berikut:

“Kami datang bukan membawa senjata, bukan membawa kekacauan. Kami datang membawa suara yang selama ini tak pernah didengar.” Sandrawandi, Koordinator Aksi HMI Bangko.

Kalimat itu bergema di depan Gedung DPRD Kabupaten Merangin, siang itu, Selasa 10 Juni 2025. Bukan sekali. Bukan dua kali. Tapi untuk ketiga kalinya, barisan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bangko datang dengan satu harapan bertemu bupati mereka sendiri.

Namun lagi-lagi, yang mereka temui hanyalah pagar besi, raut dingin aparat, dan kursi kekuasaan yang kosong.