Headline

Pemerintah daerah akhirnya turun tangan menyikapi kisruh perizinan Hak Guna Usaha (HGU) PT Prima Mas Lestari (PML). Senin (28/7/2025), Bupati Bungo H. Dedy Putra menggelar pertemuan dengan Bupati Merangin H. M. Syukur di Rumah Dinas Bupati Bungo. Pertemuan ini, khusus membahas persoalan legalitas HGU perusahaan sawit itu.

Kedua kepala daerah sepakat mendorong penyelesaian administratif HGU PML secara kolaboratif sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Pemerintah Provinsi Jambi resmi membuka seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi (JPT) pratama untuk tahun 2025. Pengumuman bernomor 003/Pansel.JPT/Jambi/2025 ini diumumkan Panitia Seleksi JPT Pratama pada 28 Juli 2025 dan ditujukan bagi pegawai negeri sipil (PNS) se‑Provinsi Jambi yang memenuhi syarat. Ada enam jabatan yang lowong dan siap diisi melalui proses seleksi kompetitif.

Berikut jabatan yang akan diisi melalui seleksi terbuka:

Tagihan listrik, air, dan telepon hanya Rp 1,8 miliar. Tapi RSUD H. Hanafie Bungo mencairkan cek senilai Rp 2,7 miliar. Selisih nyaris Rp 900 juta disimpan dalam kas kecil. BPK RI dalam audit tahun 2025 ini menemukan praktik itu tak ada SOP, SPJ tak jelas, potensi pelanggaran hukum.

***

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dalam audit atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bungo tahun 2024 menemukan dugaan praktik ganjil yang terjadi berulang tiap bulan di RSUD H. Hanafie Bungo.

Kasus dugaan korupsi di tubuh PDAM Tirta Mayang Kota Jambi resmi memasuki babak baru. Polresta Jambi akhirnya menetapkan tiga orang tersangka terkait pengadaan bahan kimia jenis Sucolite LA24HZ untuk operasional air bersih tahun 2021 hingga 2023. Ketiganya berinisial MK, HF, dan RW.

Kasatreskrim Polresta Jambi, Kompol Hendra Wijaya Manurung, membenarkan bahwa pihaknya telah menyerahkan berkas tahap pertama ke kejaksaan. “Prosesnya sudah Tahap I. Kita tunggu hasil penelitian jaksa,” ujarnya, Senin (28/7/2025).

Proyek revitalisasi tiga SMP negeri di Muaro Jambi menjadi sorotan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI 2025. Hasil audit terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024 mengungkap ketidakwajaran pada pelaksanaan kontrak yang berpotensi merugikan keuangan negara.

Tiga paket proyek bernilai miliaran rupiah yang dibiayai Dana Alokasi Khusus (DAK) di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Muaro Jambi, disebut tidak dilaksanakan sesuai kontrak. BPK tak main-main, satu per satu kelemahan dikuliti, dari kinerja pejabat dinas hingga penyedia jasa pelaksana.

Satu demi satu tabir proyek jalan lingkungan senilai Rp1,3 miliar di Desa Sungai Lilin, Kabupaten Bungo, akhirnya terbuka. Setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menyatakan proyek itu gagal total, kini Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) resmi menjatuhkan sanksi blacklist kepada CV Grand Indo Mandiri.

Konsekuensinya jelas, CV Grand Indo Mandiri dilarang mengikuti tender proyek pemerintah di seluruh Indonesia selama satu tahun penuh, mulai 24 Juli 2025 hingga 23 Juli 2026.

Seleksi Direktur PD Serumpun Pseko Kabupaten Sarolangun tahun 2025 yang diumumkan pada 18 Juli lalu, kini menuai lebih banyak polemik daripada pelamar. Pendaftaran yang diperpanjang karena minimnya peserta justru memantik kritik dari publik hingga praktisi hukum.

Praktisi hukum Adv. Yuskandar, SH menuliskan kritik pedas lewat akun Facebook miliknya.

“Sepi Peminat!!!! Apakah Publik tidak Tahu ataukah Publik memang sudah Tahu… bahwa itu bukan tempe?”

Tender mega proyek pembangunan tanggul dan jaringan irigasi D.I. Batang Asai akhirnya menemukan pemenangnya, PT Runggu Prima Jaya, perusahaan berbasis di Jakarta Timur. Proyek yang sempat gagal lelang ini bernilai Rp 57 miliar dan bersumber dari APBN 2025.

Setelah evaluasi ulang akibat semua peserta dinyatakan gagal pada tender pertama, proyek strategis milik SNVT Jaringan Pemanfaatan Air Sumatera VI BWSS VI, Kementerian PUPR ini kembali dilelang. Prosesnya tanpa reverse auction, menggunakan sistem harga terendah gugur.

Isu pemeriksaan pejabat Pemerintah Provinsi Jambi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sempat santer dalam beberapa hari terakhir akhirnya ditepis langsung oleh Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo.

Dalam klarifikasi singkat yang dikirimkan pada Jumat (25/7/2025), Budi menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar.

“Sejauh ini tidak ada informasi tersebut,” katanya singkat lewat pesan WA.