Headline

Waduhhh..Tender Rp 1 M Jalan Lubuk Beringin – Durian Rambu Merangin Cuma Diikuti 3 Kontraktor, Dimasuki Satu Penawar

Tender proyek Jalan Lubuk Beringin – Durian Rambu di Merangin membetot perhatian publik. Hanya tiga kontraktor saja yang mendaftar. Sialnya, dari tiga kontraktor itu, cuma satu yang memasukkan penawaran, CV Hinko Jaya Raya. Dua peserta lain sekadar hadir dalam daftar. Seolah hanya boneka pelengkap. Hasilnya pun sudah bisa ditebak, sang penawar tunggal otomatis keluar sebagai pemenang.

***

Giant Sea Wall Pantura Rp 1.280 Triliun, Megaproyek Prabowo Lindungi Pesisir Utara Jawa dari Rob

Proyek Giant Sea Wall Pantai Utara Jawa kembali digulirkan Presiden Prabowo Subianto. Dengan biaya Rp1.280 triliun dan bentangan 500–700 km, tanggul laut raksasa ini ditargetkan selesai dalam 15–20 tahun untuk melindungi 20 juta warga pesisir Jakarta–Semarang–Pekalongan hingga Gresik dari banjir rob, abrasi, dan kenaikan muka laut.

***

Arahan Mendagri Tito Karnavian untuk Evaluasi Tunjangan DPRD

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta kepala daerah mengevaluasi tunjangan DPRD, termasuk di Jambi. Tunjangan perumahan dan transportasi anggota DPRD Jambi mencapai Rp7–12 juta per bulan, total penghasilan dewan rata-rata Rp30–45 juta. Polemik ini memicu demo ricuh akhir Agustus 2025.

***

Satgas PKH Sudah Sita Ribuan Hektare Sawit Ilegal di Jambi, Berikut Daftar Lengkapnya!

Tahun 2025, Satgas PKH menyita puluhan ribu hektare sawit ilegal di Jambi. Kasus besar terjadi di Tebo (13.890 ha milik 5 perusahaan), Muaro Jambi (2.500 ha PT Brahma Bina Bakti & plasma petani), Tanjabtim (1.800 ha lahan rakyat), hingga Sarolangun (ribuan ha sawit di HTI). Lahan sitaan diserahkan ke BUMN Agrinas untuk dikelola.

***

Progres Terkini Tol Jambi: Ruas Ness–Tempino–Bayung Lencir Beroperasi, Konektivitas ke Palembang Dikebut

Ruas Tol Jambi–Palembang (Tempino–Simpang Ness–Bayung Lencir) sepanjang 52 km resmi beroperasi fungsional September 2025. Proyek Rp27,22 T ini memangkas waktu tempuh Jambi–Palembang dari 6–8 jam menjadi 3 jam. Simak progres konstruksi, target penyelesaian 2026, serta dampak ekonominya bagi Jambi dan Sumatera Selatan.

***

Rencana Prabowo Ganti Kapolri: Fakta atau Spekulasi?

Isu kencang berembus Presiden Prabowo akan mengganti Kapolri Jenderal Listyo Sigit pasca kerusuhan Agustus 2025. Dua nama calon pengganti mencuat, Komjen Dedi Prasetyo (Wakapolri) dan Komjen Suyudi Ario Seto (Kepala BNN). Publik menilai reformasi Polri jadi harga mati.

***

Insiden Wartawan Dihalangi di Polda Jambi Saat Kunjungan Komisi III DPR RI, Kabid Humas Meminta Maaf

Sejumlah wartawan dihalangi aparat kepolisian saat liputan kunjungan kerja Komisi III DPR RI ke Polda Jambi, 12 September 2025. Organisasi pers seperti PFI, IJTI, dan AJI mengecam keras tindakan ini sebagai ancaman terhadap kebebasan pers. Polda Jambi minta maaf dan menegaskan tidak ada niat menghalangi tugas jurnalistik.

***

Al Haris Potong Belanja Aparatur, Prioritaskan Kepentingan Publik

ubernur Jambi Al Haris menekankan efisiensi APBD 2025 dengan memangkas seremonial, perjalanan dinas, dan honor non-prioritas. Dana hasil penghematan dialihkan untuk proyek strategis seperti Islamic Center dan Stadion Swarnabhumi, sekaligus memperkuat layanan publik.

***

TNI Urung Polisikan Ferry Irwandi, Putusan MK Pastikan Institusi Tak Bisa Lapor Pencemaran Nama Baik

Nama Ferry Irwandi, kreator konten asal Jambi yang dikenal vokal mengkritik pemerintah, kembali menjadi pusat perhatian. Bukan karena kontennya soal pendidikan atau filsafat Stoikisme yang biasanya viral, melainkan karena ia nyaris berhadapan langsung dengan institusi militer. TNI berniat melaporkannya ke polisi atas dugaan pencemaran nama baik, tapi langkah itu kandas di pintu hukum. Kepolisian menegaskan, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi terbaru, institusi negara tidak bisa melapor kasus pencemaran nama baik—hanya individu pribadi yang berhak.

Proyeknya "Banjir" Temuan BPK RI, CV Sahabat Perkasa Masih Bebas Menang Tender Baru

CV Sahabat Perkasa – kontraktor berbadan usaha CV asal Kota Jambi – menjadi sorotan setelah tercatat dalam dua temuan audit BPK RI tahun 2025 terkait proyek infrastruktur yang bermasalah di Provinsi Jambi. BPK menemukan potensi kerugian negara hingga Rp 231 juta dari dua proyek jalan yang dikerjakan perusahaan ini pada tahun 2024.