Jika ingin tahu bagaimana proyek yang dibangun untuk menahan longsor bisa roboh sebelum selesai, datanglah ke Dusun Batu Kerbau, Kecamatan Pelepat, Kabupaten Bungo.
Di sana berdiri sebuah turap penahan tebing bernilai R p6,45 miliar. Didirikan atas nama penanggulangan pasca bencana. Tapi belum 100% selesai, proyek ini sudah roboh.
Dan ini bukan proyek satu-satunya. Totalnya ada dua. Satu lagi di Desa Sepunggur, Kecamatan Bathin II Babeko, dengan pagu lebih besar, Rp16,93 miliar.
Dua proyek jumbo ini dikelola BPBD Bungo, ditenderkan akhir 2024, dikontrak awal 2025. Tapi kini keduanya telah dilaporkan ke Kejaksaan Negeri Bungo atas dugaan penyimpangan dan kerugian negara.
Pemenang proyek turap Sepunggur adalah PT Dua Satu Konstruksi asal Bengkulu. Pemenang proyek turap Batu Kerbau, CV Bangun Sarana Cipta, dari Padang. Dua perusahaan dari luar Provinsi Jambi, mengerjakan dua proyek senilai Rp23 miliar lebih, di daerah rawan longsor. Salah satunya sudah rusak sebelum sempat digunakan.
Yang menarik, tidak satu pun perusahaan lokal yang dipercaya untuk membangun infrastruktur sekritikal ini.
Dan publik bertanya, bukan hanya soal mutu, tapi soal logika penilaian. Bagaimana bisa kontraktor dari luar menang, sementara yang dari dalam tak terlihat?
Masalah di Bungo tidak berhenti di dua proyek jumbo itu. Dalam dua bulan terakhir, sejumlah tender lain juga dipenuhi pertanyaan publik.
Contohnya, CV Abimanyu Jaya menang tender Pustu Bungo Taman Agung (Rp662 juta). Namun ditemukan bahwa SBU perusahaan ini sudah kedaluwarsa saat pembuktian kualifikasi. Syarat wajib diabaikan. Tender selesai. Tapi kontrak belum diteken.
"Sampai saat ini belum ada penandatanganan kontrak," kata PPK Dinas Kesehatan, Indra Kesuma. Tapi laman LPSE mencatat status tender sudah rampung. Masalah berikut, CV Gunung Sago Perkasa menang proyek SPAM Sungai Puri (Rp1,2 miliar), tapi digugurkan di Desa Empelu.
Alasannya?
Karena alat berat dan tenaga kerja yang sama digunakan di dua penawaran.
"Apakah alat dan tukangnya bisa dikloning?" komentar sinis salah satu kontraktor.
Satu Pokja. Dua tender sejenis. Dua hasil berbeda. Dan nalar publik ikut digugurkan. Masalah berikutnya terkait proyek Puskesmas Air Gemuruh. CV Rizki menyisihkan 52 peserta dan menang proyek Puskesmas Air Gemuruh (Rp8,42 miliar). Namun digugurkan di proyek Puskesmas Tanah Tumbuh (Rp3,79 miliar) hanya karena tak membawa surat dukungan IPAL asli saat pembuktian.
Padahal, Pokja-nya sama, Waktu tendernya nyaris bersamaan, Evaluasinya identik. Yang paling janggal, penawaran CV Rizki lebih hemat Rp384 juta dari HPS, tapi tetap digugurkan.
Pemenang baru hanya memberikan efisiensi Rp212 juta. Negara kehilangan potensi penghematan Rp172 juta.
Dan Pokja masih diam.
Jika SBU yang mati bisa dimenangkan,
Jika tenaga kerja yang sama bisa digugurkan,
Jika penawaran terbaik bisa didepak karena dokumen minor,
Maka yang perlu dievaluasi bukan hanya penyedia, tapi sistem di dalam Pokja.(*)
Add new comment