KPK

Muaro Jambi - Proyek-proyek Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi sedang jadi sorotan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai menindaklanjuti laporan masyarakat mengenai dugaan tindak pidana korupsi pada 32 paket proyek di lingkungan Pemkab Muaro Jambi.

Laporan itu disampaikan Barisan 8 Center Jambi ke KPK pada 1 September 2026. Pelapor mempersoalkan dugaan ketidakwajaran dalam proses pengadaan dan mengklaim potensi kerugian negara bisa mencapai Rp50 miliar. Namun angka kerugian tersebut masih sebatas dugaan pihak pelapor dan belum menjadi temuan KPK.

Muaro Jambi - Pusaran proyek Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi mulai masuk radar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Bukan satu. Bukan pula dua.

Sebanyak 32 paket proyek Pemkab Muaro Jambi dilaporkan ke lembaga antirasuah. Pelapor menduga ada ketidakwajaran dalam proses pengadaan dan mengklaim potensi kerugian keuangan negara bisa mencapai Rp50 miliar.

Laporan itu kini mulai disentuh KPK.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan lembaganya akan lebih dulu memverifikasi validitas informasi dan data yang disampaikan pelapor.

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan korupsi pengadaan iklan Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Bank BJB) periode 2021–2023. Kasus yang menyeret nama mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil (RK), kini memasuki babak baru dengan mencuatnya nama penyanyi Aura Kasih.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menegaskan bahwa lembaga antirasuah itu tengah menerapkan metode follow the money atau penelusuran aliran uang. Pihaknya menduga aliran dana korupsi tersebut tidak berhenti di kantong RK semata.

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti tingginya biaya politik di Indonesia yang kerap memicu tindak pidana korupsi. Hal ini ditegaskan KPK menyusul kasus Bupati Lampung Tengah nonaktif, Ardito Wijaya, yang diduga menggunakan uang suap untuk membayar utang biaya kampanye.

Tak tanggung-tanggung, dari total dugaan suap Rp 5,75 miliar yang diterima Ardito, sebanyak Rp 5,25 miliar di antaranya digunakan untuk melunasi utang politiknya saat kontestasi pemilu.

Jambi - Proses seleksi Kepala Sekolah (Kepsek) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi tengah menjadi sorotan publik. Hal ini menyusul santernya isu tak sedap mengenai dugaan pergerakan kelompok tertentu,--yang ramai disebut sebagai 'Genk P' dan 'Genk A'.

Mereka disinyalir melakukan manuver di luar prosedur resmi. Kabar yang beredar di lapangan menyebutkan adanya dugaan permintaan sejumlah uang kepada para calon Kepsek dengan iming-iming jabatan.

Fenomena ini memantik perhatian serius dari pengamat kebijakan publik, Dr. Dedek Kusnadi.

Sungai Penuh - Rencana Pemerintah menyulap wajah ekonomi daerah lewat Revitalisasi Pasar Rakyat Beringin Jaya di Kota Sungai Penuh di akhir 2025 terancam menjadi mimpi buruk. Bukan karena kendala teknis, melainkan karena sosok pemenang tender proyek strategis tersebut.

Adalah PT Cimendang Sakti Kontrakindo (PT CSK), kontraktor asal Bekasi yang resmi memegang kendali proyek pasar modern tersebut. Namun, kemenangan PT CSK kini memicu alarm bahaya.

Massa yang tergabung dalam LSM Cakrawala Nusantara menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis kemarin. Mereka mendesak agar lembaga antirasuah segera menyelediki ihwal dugaan praktik fee proyek dalam pengelolaan APBD Kerinci Tahun 2025.

Dalam orasinya, para demonstran menyebut adanya dugaan "misi terselubung" yang diduga dijalankan melalui orang kepercayaan pejabat penting Kerinci berinisial H.

Oleh:

Dr. Fahmi Rasid

Analisis framing yang menyoroti anjloknya Indeks Survei Penilaian Integritas (SPI) Provinsi Jambi tahun 2024 yang mencapai 65.36 dan masuk kategori "Rentan" mendapat tanggapan Pemerintah Provinsi Jambi. Inspektur Inspektorat Provinsi Jambi, Agus Herianto, angkat bicara dan meminta publik untuk tak melihat data secara sepotong-sepotong.

Agus Herianto menekankan bahwa analisis yang hanya berfokus pada data 2024 adalah tak adil dan mengabaikan pencapaian yang telah diraih sebelumnya di bawah kepemimpinan Gubernur Al Haris.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar data statistik yang mengkhawatirkan. Setengah lebih, atau 51 persen, dari total kasus korupsi yang ditangani lembaga antirasuah ternyata didominasi pejabat di lingkungan pemerintah daerah (Pemda).

Data ini diungkap Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto saat 'menguliti' para kepala daerah dalam Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) Gelombang II Tahun 2025 di Gedung Trigatra, Lemhannas, Jakarta, Rabu (5/11/2025).