Headline

Di tengah gema takbir yang melantun dari Masjid Ainul Hikmah, Kantor DPP Partai Golkar Jakarta, suasana itu terasa lebih dari sekadar khusyuk. Idul Adha, Jumat 6 Juni hari ini, selain menjadi momen silaturahmi dan doa, juga ajang pertemuan pikiran dan arah.

Tampak dalam saf utama Drs. H. Cek Endra, Ketua DPD Golkar Provinsi Jambi. Anggota komisi XII DPR ri itu berdiri sejajar dengan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, dan sejumlah pengurus inti DPP.

Tiga proyek strategis infrastruktur irigasi tahun 2025 yang digulirkan Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) VI tampaknya menemui jalan buntu. Bukan karena tak ada peserta. Tapi, karena justru ratusan kontraktor yang ikut tidak satu pun yang lolos.

Total anggaran ketiga proyek ini mencapai lebih dari Rp 50 miliar. Tapi hasilnya nihil. Tender dinyatakan gagal. Proyek tertahan. Dan publik bertanya, apakah sistem yang terlalu ketat, atau sengaja dibuat menyaring hanya pihak tertentu?

JAMBI — Malam ini bukan malam biasa. Ini malam ujian mental. Malam pembuktian bahwa Garuda tak pernah terbang sendirian.

Kamis, 5 Juni 2025, pukul 19.00 WIB, venue paling eksklusif di Jambi—Paviliun Kawasan JBC—akan berubah jadi panggung semangat nasional. Tempat di mana detak jantung supporter berpadu jadi satu: INDONESIA! INDONESIA!

Sebuah momen mengejutkan terjadi saat Wali Kota Jambi, Dr. Maulana, meninjau progres proyek sistem pengendali banjir segmen 1 di Kelurahan Kenali Asam Bawah, Rabu (6/6/2025). Dalam kunjungan lapangan yang digelar hari itu, Maulana terperosok ke dalam lubang sedalam hampir dua meter.

Ia jatuh bersama Kepala BWSS VI Jambi, dan dua anggota tim lainnya.

Sejumlah proyek infrastruktur strategis mulai dilepas Pemerintah Kota Jambi tahun anggaran 2025. Totalnya puluhan paket. Sebagian di antaranya bernilai di atas Rp 1 miliar dan saat ini sedang dalam proses tender terbuka melalui LPSE.

Publik tentu tak ingin hanya sekadar mendengar daftar proyek. Mereka menuntut proses yang jujur, tanpa rekayasa, dan tidak jadi ladang persekongkolan elit kontraktor.

Tak ada yang menyangka. Guru-guru PPPK di Kerinci itu baru saja menerima SK penempatan. Di tengah semangat mengabdi, beberapa dari mereka ada yang mengambil pinjaman ke Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jambi—tempat mereka diarahkan oleh “oknum bank yang baik hati untuk membantu proses pencairan”.

Bulan berganti. Tak ada kabar soal pinjaman, apakah disetujui atau tidak. Tiba-tiba, beberapa guru kaget menegok slip gajinya. Kok sudah ada potongan angsuran muncul. Salah satunya, Mita Ayu, yang memeriksa saldo dan mendapati rekeningnya kosong.

Kabupaten Tebo dengan Bupati yang baru berusia 100 hari tengah diuji integritasnya. Saat ini, publik sedang menyoroti proyek rekonstruksi jalan dan tanggul sungai di Desa Pagar Puding, Kecamatan Tebo Ulu senilai Rp 20,5 miliar.

Perusahaan pemenang tender, PT Pulau Bintan Bestari, rupanya memiliki rekam jejak hitam dan sedang dijatuhi sanksi daftar hitam nasional dari LKPP. Yang menjadi pertanyaan kenapa Pokja ULP Tebo tetap meloloskan perusahaan yang jelas-jelas bermasalah?

Praktik tender proyek di Tanjung Jabung Barat tengah disorot. Banyak temuan pengadaan proyek pemerintah itu, diwarnai cacat hukum. Mulai dari dokumen bermasalah, hingga keberadaan penyedia jasa yang tak jelas wujudnya.

Beberapa temuan di lapangan menunjukkan dokumen penyedia yang tak memenuhi syarat, tapi tetap diloloskan.

Terbaru, tim Jambi Link menemukan proyek Review RDTR Kawasan Perkotaan Pelabuhan Dagang, dengan nilai HPS Rp 500 juta, berada di bawah Dinas PUPR Tanjab Barat, juga cacat administrasi.

Masalahnya begini.

Desa Rantau Panjang, Kecamatan Muara Siau, Kabupaten Merangin, kini tak lagi sunyi. Bukan karena pembangunan, tapi karena deru mesin alat berat yang mencabik-cabik tanah, merobek hutan, dan mengeruk isi bumi tanpa izin.

Selama enam bulan terakhir, aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) berlangsung secara terbuka di kawasan ini. Warga menyebut, ada 7 unit alat berat (eksavator) yang setiap hari menggarap lahan di wilayah mereka. Beberapa bahkan sudah masuk ke dalam kawasan hutan produksi.

Di Desa Pagar Puding, Kecamatan Tebo Ulu, proyek ambisius senilai Rp 20,5 miliar sedang diluncurkan. Niatnya sih baik, untuk merekonstruksi jalan dan membangun tanggul sungai sebagai proteksi banjir. Tapi, niat baik itu kini tercoreng.

Fakta yang ditemukan tim Jambi Link di lapangan, perusahaan pelaksana proyek ini—PT Pulau Bintan Bestari—telah masuk daftar hitam nasional Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).