Temuan BPK RI

CV Mulia Ardhana, perusahaan yang mencatumkan alamatnya di Jl. Pakubuwono No. 80 RT 19, Kelurahan Tanjung Pinang, Jambi, ini telah ditetapkan sebagai pemenang tender proyek pemerintah di Merangin. CV ini akan mengerjakan proyek Rehabilitasi/Rekonstruksi Jalan Simpang Margoyoso – Batas Tebo.

Di balik kabar baik itu, muncul catatan hitam dalam rekam jejaknya. Salah satu proyek yang dikerjakan perusahaan ini pada tahun 2024 ternyata menjadi temuan BPK RI dalam audit keuangan tahun 2025.

Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas proyek pendidikan di Kabupaten Muaro Jambi kian melebar. Tak hanya tiga SMP, BPK kini mengungkap total ada 7 sekolah yang terindikasi bermasalah dalam pelaksanaan proyek revitalisasi.

Nilainya mencapai Rp 7,7 miliar. Dan semua proyek dibiayai dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun anggaran 2024.

Dalam audit terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2025, BPK menyebut ada pekerjaan yang tidak sesuai kontrak, kekurangan volume, hingga kelemahan pengawasan oleh pejabat dinas.

Polemik proyek Pembangunan Jalan Lingkungan Paket II yang rungkad di Kabupaten Bungo kian terang benderang. Proyek senilai Rp 1,34 miliar yang berlokasi di Desa Sungai Lilin dan Jalan Payo Gedang itu tak rampung. Namun uang daerah tetap mengalir.

Kini, Dinas PUPR akhirnya angkat suara. Mereka memberikan klarifikasi terkait proyek yang menjadi temuan BPK RI dan telah berujung pada blacklist LKPP terhadap kontraktor CV Grand Indo Mandiri.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jambi menemukan kejanggalan pada empat proyek rehabilitasi bangunan pemerintah di Kabupaten Tebo tahun 2024. Keempat proyek yang dikerjakan Dinas PUPR Tebo itu adalah Rehabilitasi Pendopo Rumah Dinas Bupati, Rehabilitasi Rumah Dinas Wakil Bupati, Rehabilitasi Dapur Basah Rumah Dinas Bupati, dan Rehabilitasi Turap Kantor Bupati.

Dana hibah untuk Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Kerinci tahun anggaran 2024 yang mencapai Rp 1,5 miliar kini jadi sorotan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tahun 2025, BPK menemukan adanya penggunaan dana yang tidak sesuai dengan kondisi senyatanya.

Masalah dalam pengadaan makanan dan minuman di RSUD Mayjen H. A. Thalib semakin terang benderang. Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI tahun 2024 menemukan indikasi penyimpangan senilai Rp 350.361.481,00 dalam pengelolaan belanja makan dan minum di fasilitas pelayanan kesehatan rumah sakit tersebut.

Audit BPK RI tahun 2024 mengungkap dugaan penyimpangan dalam belanja makanan dan minuman di RSUD Mayjen H. A. Thalib. Namun, alih-alih memberikan klarifikasi, pihak rumah sakit justru terkesan menghindar dan saling lempar tanggung jawab.

Laporan audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) tahun 2024 mengungkap sejumlah kejanggalan dalam pengelolaan belanja makanan dan minuman di RSUD Mayjen H. A. Thalib. Skandal ini menyeret nama pejabat rumah sakit, penyedia barang, hingga tata kelola keuangan yang dinilai amburadul dan berpotensi merugikan negara.