Kejati Jambi

Jambi – Penyidikan dugaan korupsi di Sekretariat DPRD Kabupaten Merangin belum berhenti.

Setelah penggeledahan dilakukan. Setelah dokumen dibawa. Setelah komputer, laptop, dan telepon genggam diamankan. Kini, penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Jambi masuk ke tahap pemeriksaan ahli.

Perkara ini diduga berkaitan dengan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) soal pengelolaan dana Uang Persediaan (UP) senilai Rp1,8 miliar.

Kasi Penkum Kejati Jambi, Noly Wijaya, mengatakan penyidik masih terus mendalami perkara tersebut.

Jambi - Anggota DPR RI Fraksi PAN Daerah Pemilihan (Dapil) Jambi, H. Bakri, akhirnya buka suara usai namanya santer diberitakan media dan dikait-kaitkan dengan kasus dugaan korupsi pengadaan tanah akses jalan menuju Pelabuhan Ujung Jabung.

Kasus rasuah yang tengah diusut Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jambi ini disinyalir telah merugikan keuangan negara hingga Rp 11,6 miliar.

Gurita korupsi yang menggerogoti dana aspirasi wakil rakyat kembali terbongkar. Kali ini, Kejaksaan Negeri (Kejari) Magetan menetapkan Ketua DPRD Magetan, Suratno, beserta dua anggota dewan lainnya, Jamaludin Malik dan Juli Martana, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana hibah (pokir).

Jambi - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jambi resmi menahan dua mantan pejabat Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Tanjab Timur). Keduanya ditahan terkait kasus dugaan korupsi pengadaan tanah proyek akses jalan menuju Pelabuhan Ujung Jabung.

Kedua tersangka tersebut adalah Anggasana Siboro yang saat itu menjabat sebagai Kepala Kantor BPN Tanjab Timur sekaligus Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah, serta Muhammad Desrizal selaku Ketua Satgas B. Keduanya ditahan pada Rabu (8/4/2026).

Kerinci - Harapan warga Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh untuk terbebas dari jerat banjir tahunan kini diwarnai kecemasan. Pengumuman pemenang tender Pembangunan Tanggul dan Normalisasi Sungai Batang Merao tahun anggaran 2026 sukses memicu polemik tajam di ruang publik Jambi.

Jambi - Tim penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jambi bergerak senyap mengusut dugaan rasuah di Kabupaten Merangin.

Sasaran utamanya adalah Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Merangin. Gedung wakil rakyat tersebut digeledah habis-habisan oleh Korps Adhyaksa terkait penyidikan kasus dugaan korupsi pengelolaan anggaran periode 2019-2024.

Aksi penggeledahan ini berlangsung cukup lama dan menegangkan. Pantauan di lokasi pada Kamis (12/2/2026), tim penyidik mulai masuk dan menyisir ruangan sejak pukul 10.30 WIB.

Jambi - Penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mulai berlaku efektif sejak 2 Januari 2026 membawa angin segar bagi penegakan hukum di daerah. Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jambi menegaskan bahwa hukum adat kini memiliki posisi strategis dalam sistem peradilan nasional.

Hal ini disampaikan oleh Asisten Intelijen (Asintel) Kejati Jambi, M. Husaini, S.H., M.H., saat menjadi narasumber dalam Focus Group Discussion (FGD) di Balairungsari Lembaga Adat Melayu (LAM) Jambi, Sabtu (7/2/2026).

Jambi - Babak baru kasus dugaan korupsi fasilitas kredit yang menjerat petinggi PT Prosimpex Agro Lestari (PAL) akhirnya dimulai. Kejaksaan Negeri (Kejari) Jambi resmi melimpahkan berkas perkara dua tersangka ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jambi.

Kedua tersangka tersebut adalah Bengawan Kamto selaku Komisaris Utama PT PAL dan Arif Rohman selaku Komisaris PT PAL. Kasus yang membelit keduanya tidak main-main, diduga merugikan negara hingga Rp 105 miliar.

Jambi - Pembangunan Gedung UPTD Instalasi Farmasi pada Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Merangin, Jambi, dilaporkan ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jambi. Proyek senilai Rp 7,15 miliar tersebut diduga bermasalah karena pekerjaan masih berlangsung meski tahun anggaran 2025 telah berakhir.

Laporan ini dilayangkan oleh Aliansi Masyarakat Untuk Keadilan (AMUK) Jambi. Mereka menduga adanya tindak pidana korupsi serta kelalaian dalam pelaksanaan proyek yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tersebut.

Jambi - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jambi terus mematangkan persiapan menjelang diberlakukannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan KUHAP baru pada 2 Januari 2026 mendatang. Salah satu poin krusial yang disiapkan adalah penerapan sanksi pidana kerja sosial bagi terpidana.

Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jambi, Dr. Sugeng Hariadi, menegaskan bahwa jajarannya tidak bisa menawar lagi soal kesiapan ini. Pihaknya telah menggelar Focus Group Discussion (FGD) bersama akademisi dan aparat penegak hukum (APH) lainnya untuk menyamakan persepsi.