Kejati Jambi

Pada Kamis, 12 Juni 2025, Masyarakat Peduli Rakyat Jambi (MPRJ) kembali menyuarakan aksi di depan kantor Kejati Jambi, menyoroti dugaan pengaturan proyek dan maladministrasi di UKPBJ Tanjab Barat. Dalam orasinya, Ketua MPRJ, Bobto, memaparkan tiga proyek yang diduga cacat administratif dan bermuatan konflik kepentingan.

Bobto membuka fakta rehabilitasi Berat Masjid Syaikh Utsman Tungkal. Nilai HPS Rp 2 miliar. Pelaksana, CV Sumber Abadi Sentosa.

Kelompok masyarakat sipil yang tergabung dalam Masyarakat Peduli Rakyat Jambi (MPRJ) kembali menyampaikan aspirasi melalui aksi dan pelaporan resmi ke Kejaksaan Tinggi Jambi. Aksi itu berlangsung Kamis, 22 Mei 2025, dengan sorotan pada tata kelola Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan pelaksanaan tugas belajar oleh Pejabat Dinas Kesehatan Kabupaten Muaro Jambi.

MPRJ kembali mendatangi Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jambi, Rabu (7/5/2025). Aksi ini dilakukan untuk mendesak tindak lanjut laporan dugaan kejanggalan dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Ahmad Ripin, Muaro Jambi.

Ketua MPRJ, Bobto, menyebut ada keanehan dalam realisasi anggaran pelayanan rumah sakit tersebut tahun 2024. Nilainya mencapai Rp4 miliar, padahal jumlah pasien disebut sangat sedikit.

“Kami pertanyakan, untuk apa dana sebesar itu? Layanan rumah sakit tidak ramai, tapi anggarannya membengkak. Ada apa?” ujar Bobto.

Proses tender proyek Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Siulak Deras di Kabupaten Kerinci senilai Rp13 miliar makin sengit. Dari data resmi yang diterima, tercatat sebanyak 204 peserta bersaing ketat memperebutkan paket yang bersumber dari APBN 2025 tersebut.

Selain menggarap proyek jumbo senilai Rp 57 miliar untuk pembangunan tanggul penutup dan jaringan irigasi Batang Asai di Kabupaten Sarolangun, Balai Wilayah Sungai Sumatera VI (BWSS VI) juga akan mengeksekusi satu lagi proyek strategis di pantai timur Jambi di tahun 2025 ini.

Proyek itu adalah rehabilitasi jaringan rawa D.I.R Parit Pudin di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Nilai proyek yang dikucurkan sebesar Rp 20 miliar dari APBN Tahun Anggaran 2025. Saat ini, kedua proyek jumbo ini tengah proses tender.

Masyarakat Peduli Rakyat Jambi (MPRJ) kembali turun ke jalan, menggelar aksi unjuk rasa di depan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jambi, Kamis (21/3/2025). Kali ini, MPRJ mempertanyakan laporan resmi mereka dengan nomor 20/LAP-MPRJ/JBI/1/2025, terkait dugaan persekongkolan jahat dalam proyek infrastruktur Kabupaten Tebo tahun 2023-2024.

Ketua MPRJ, Bobto, dalam orasinya dengan lantang mengungkap skandal yang menyayat hati, di mana kerugian negara mencapai Rp 2,1 miliar, sebagaimana terungkap dalam temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Jambi – Kasus proyek bantuan sosial pasca cetak sawah di Kabupaten Merangin tahun anggaran 2015-2017 kembali mencuat! Kejaksaan Negeri (Kejari) Merangin memang telah menetapkan tiga tersangka, namun masih ada nama penting yang lolos dari jeratan hukum.

Gerakan Masyarakat Peduli Rakyat Jambi (MPRJ) kembali mendatangi Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jambi, kemarin. Mereka mendesak agar kasus ini tak berhenti di tiga tersangka saja. Mereka menilai ada kejanggalan besar dalam penuntasan perkara yang telah merugikan negara sebesar Rp 1,4 miliar ini.

Dian Saputra kembali mendatangi Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jambi, Rabu (26/2/2025). Kali ini, ia datang membawa laporan terkait anggaran makan minum pasien di RSUD Nurdin Hamzah, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, selama tiga tahun berturut-turut (2022-2024).

Dalam aksi unjuk rasa di depan kantor Kejati Jambi, Dian Saputra dan rekan-rekannya menuding bahwa anggaran makan minum pasien di rumah sakit tersebut sangat tidak masuk akal dan terindikasi praktik mark-up besar-besaran.

JAMBI – Proyek pembangunan Dermaga UPTD PPP Kuala Tungkal senilai Rp1.778.400.000,00, yang berada di bawah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi, resmi dilaporkan ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jambi oleh LSM Masyarakat Peduli Reformasi Jambi (MPRJ).

Dian Saputra alias Bob To, perwakilan MPRJ, dalam aksi unjuk rasa di Kejati Jambi beberapa waktu lalu, mengungkapkan adanya indikasi kejanggalan dalam proses tender proyek yang dikerjakan CV Sulthan Ratuhapis.

Skandal korupsi Medium Term Notes (MTN) yang mengguncang sektor perbankan di Indonesia, termasuk Jambi, kini menyeret nama-nama besar ke dalam pusaran hukum. Sejumlah terdakwa dalam kasus MTN Bank Jambi kini turut diperiksa dalam skandal serupa yang terjadi di Bank Nusa Tenggara Timur (NTT).

Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTT kini memperluas penyelidikan mereka dan mendalami dugaan keterlibatan aktor yang sama di dua kasus besar ini.