Kejati Jambi

Jambi - Tim penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jambi bergerak senyap mengusut dugaan rasuah di Kabupaten Merangin.

Sasaran utamanya adalah Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Merangin. Gedung wakil rakyat tersebut digeledah habis-habisan oleh Korps Adhyaksa terkait penyidikan kasus dugaan korupsi pengelolaan anggaran periode 2019-2024.

Aksi penggeledahan ini berlangsung cukup lama dan menegangkan. Pantauan di lokasi pada Kamis (12/2/2026), tim penyidik mulai masuk dan menyisir ruangan sejak pukul 10.30 WIB.

Jambi - Penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mulai berlaku efektif sejak 2 Januari 2026 membawa angin segar bagi penegakan hukum di daerah. Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jambi menegaskan bahwa hukum adat kini memiliki posisi strategis dalam sistem peradilan nasional.

Hal ini disampaikan oleh Asisten Intelijen (Asintel) Kejati Jambi, M. Husaini, S.H., M.H., saat menjadi narasumber dalam Focus Group Discussion (FGD) di Balairungsari Lembaga Adat Melayu (LAM) Jambi, Sabtu (7/2/2026).

Jambi - Babak baru kasus dugaan korupsi fasilitas kredit yang menjerat petinggi PT Prosimpex Agro Lestari (PAL) akhirnya dimulai. Kejaksaan Negeri (Kejari) Jambi resmi melimpahkan berkas perkara dua tersangka ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jambi.

Kedua tersangka tersebut adalah Bengawan Kamto selaku Komisaris Utama PT PAL dan Arif Rohman selaku Komisaris PT PAL. Kasus yang membelit keduanya tidak main-main, diduga merugikan negara hingga Rp 105 miliar.

Jambi - Pembangunan Gedung UPTD Instalasi Farmasi pada Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Merangin, Jambi, dilaporkan ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jambi. Proyek senilai Rp 7,15 miliar tersebut diduga bermasalah karena pekerjaan masih berlangsung meski tahun anggaran 2025 telah berakhir.

Laporan ini dilayangkan oleh Aliansi Masyarakat Untuk Keadilan (AMUK) Jambi. Mereka menduga adanya tindak pidana korupsi serta kelalaian dalam pelaksanaan proyek yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tersebut.

Jambi - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jambi terus mematangkan persiapan menjelang diberlakukannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan KUHAP baru pada 2 Januari 2026 mendatang. Salah satu poin krusial yang disiapkan adalah penerapan sanksi pidana kerja sosial bagi terpidana.

Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jambi, Dr. Sugeng Hariadi, menegaskan bahwa jajarannya tidak bisa menawar lagi soal kesiapan ini. Pihaknya telah menggelar Focus Group Discussion (FGD) bersama akademisi dan aparat penegak hukum (APH) lainnya untuk menyamakan persepsi.

Jambi - Sidang pembacaan tuntutan kasus dugaan korupsi kredit Bank BNI yang menyeret petinggi PT Putra Anugrah Lestari (PAL) terpaksa ditunda. Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengaku belum siap membacakan tuntutan terhadap tiga terdakwa di Pengadilan Negeri (PN) Jambi.

Ketiga terdakwa tersebut adalah Victor Gunawan, Wendy Haryanto, dan Rais Gunawan.

Sejatinya, sidang dengan agenda krusial ini digelar pada Selasa (26/11/2025).

Status dua tersangka kasus dugaan korupsi PT Prosympac Agrolestari (PT PAL), yakni BK dan AR, masih belum maju ke pengadilan. Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jambi mengkonfirmasi bahwa berkas kedua tersangka belum dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Jambi.

Padahal, tiga dari lima tersangka dalam kasus ini telah menjalani persidangan. BK diketahui menjabat sebagai Komisaris Utama, sementara AR sebagai Komisaris di perusahaan itu.

Jakarta - Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin kembali melakukan perombakan di tubuh Korps Adhyaksa. Sebanyak 17 jaksa mendapatkan promosi menjadi Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) di berbagai wilayah di Indonesia. Salah satu yang mengalami pergantian adalah posisi Kajati Jambi.

Kasus proyek jalan bernilai jumbo di Kabupaten Tebo memasuki babak baru. PT Selaras Restu Abadi (SRA), pemenang tender Pemeliharaan Berkala Jalan Blok E Alai Ilir – Blok C Alai Ilir Tahun Anggaran 2024, kini resmi dilaporkan ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jambi oleh Masyarakat Peduli Rakyat Jambi (MPRJ).

Nilai kontrak proyek ini mencapai Rp 24.161.480.336,00, berdasarkan Kontrak Nomor 620/407/PEMEL.BERKALA.JLN-067/BM-DPUPR/2024 tanggal 16 Agustus 2024.

Mantan Dirut PT Prosympac Agro Lestari, Wendy Hartanto, mengajukan praperadilan atas status tersangkanya dalam kasus korupsi kredit fiktif Rp105 miliar di Jambi. Kejati Jambi menegaskan penetapan tersangka sah dengan bukti permulaan cukup. Kasus ini menyeret jajaran direksi, komisaris, hingga oknum bank BNI.

***