Dinkes Muaro Jambi

Muaro Jambi - Menjamin kesehatan masyarakat bukan hanya soal ketersediaan obat dan dokter, melainkan juga kenyamanan dan kelayakan fasilitas gedungnya. Menyadari hal ini, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Muaro Jambi bersiap mengambil langkah besar di Tahun Anggaran 2026.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muaro Jambi rupanya tak ingin lagi melihat ada bangunan Puskesmas Pembantu (Pustu) di wilayah pelosok yang kondisinya lapuk, bocor, atau tak layak huni.

Muaro Jambi - Keluhan klasik kelangkaan obat atau alat medis yang rusak kerap menjadi nyanyian sumbang di telinga masyarakat saat berobat ke fasilitas kesehatan tingkat pertama. Menjawab tantangan dan keluhan menahun tersebut, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Muaro Jambi bersiap mengambil langkah agresif.

Muaro Jambi - Tahun 2026 dipastikan bakal menjadi "tahun proyek" besar-besaran bagi fasilitas kesehatan tingkat pertama di pelosok Kabupaten Muaro Jambi. Dinas Kesehatan (Dinkes) setempat telah menyiapkan APBD miliaran rupiah yang dialokasikan khusus untuk merehabilitasi sejumlah Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu (Pustu) dan Puskesmas.

Muaro Jambi - Dinas Kesehatan Kabupaten Muaro Jambi telah menyiapkan alokasi belanja untuk Tahun Anggaran 2026. Dari sederet daftar belanja, ada beberapa mata anggaran bernilai raksasa yang langsung menyedot perhatian publik.

Dari data yang dihimpun tim Jambi Link, fokus utama dari APBD 2026 ini dialokasikan untuk menjamin kesehatan warga. Nomenklatur Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat menjadi paket swakelola dengan anggaran paling jumbo, yakni mencapai Rp 40.656.772.800.

Kelompok masyarakat sipil yang tergabung dalam Masyarakat Peduli Rakyat Jambi (MPRJ) kembali menyampaikan aspirasi melalui aksi dan pelaporan resmi ke Kejaksaan Tinggi Jambi. Aksi itu berlangsung Kamis, 22 Mei 2025, dengan sorotan pada tata kelola Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan pelaksanaan tugas belajar oleh Pejabat Dinas Kesehatan Kabupaten Muaro Jambi.