LKPP

Polemik proyek Pembangunan Jalan Lingkungan Paket II yang rungkad di Kabupaten Bungo kian terang benderang. Proyek senilai Rp 1,34 miliar yang berlokasi di Desa Sungai Lilin dan Jalan Payo Gedang itu tak rampung. Namun uang daerah tetap mengalir.

Kini, Dinas PUPR akhirnya angkat suara. Mereka memberikan klarifikasi terkait proyek yang menjadi temuan BPK RI dan telah berujung pada blacklist LKPP terhadap kontraktor CV Grand Indo Mandiri.

Bayangkan ini terjadi di kota Anda. Kontraktor yang sudah dua kali diblacklist dalam setahun. Gagal bangun gedung. Gagal bangun rumah pompa. Dilaporkan ke polisi. Diselidiki kejaksaan. Tapi… malah diberi proyek Rp 20 miliar di Tebo, Jambi. Ini bukan cerita fiksi. Ini kenyataan yang sedang terjadi di Kabupaten Tebo. Dan rakyat siap-siap akan jadi korbannya.

PT Pulau Bintan Bestari, perusahaan yang beralamat di Jalan Merpati No. 35 Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, kini resmi dua kali diblacklist LKPP hanya dalam kurun waktu beberapa minggu.

Di Desa Pagar Puding, Kecamatan Tebo Ulu, proyek ambisius senilai Rp 20,5 miliar sedang diluncurkan. Niatnya sih baik, untuk merekonstruksi jalan dan membangun tanggul sungai sebagai proteksi banjir. Tapi, niat baik itu kini tercoreng.

Fakta yang ditemukan tim Jambi Link di lapangan, perusahaan pelaksana proyek ini—PT Pulau Bintan Bestari—telah masuk daftar hitam nasional Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Polemik proyek pengembangan Bandara Depati Parbo di Kabupaten Kerinci senilai Rp 24 Miliar terus memanas. Terbaru, kasus ini rupanya telah dilaporkan ke Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Republik Indonesia oleh PT Bryan Bimantara Lestari. Laporan tersebut dilayangkan ke LKPP pada Maret 2024 melalui SP4N-LAPOR. Dalam laporannya, PT Bryan Bimantara Lestari membawa tuduhan serius mengenai dugaan kecurangan dalam proses tender.