Jambi - Pilgub Jambi 2031 memang masih lima tahun lagi. Namun, nama-nama lama mulai kembali mengapung. Dua di antaranya bukan figur sembarangan, yakni Hasan Basri Agus dan Zumi Zola.
Keduanya sama-sama mantan Gubernur Jambi. Keduanya pernah bertarung secara langsung. Namun, jalan politik yang mereka tempuh menuju 2031 justru bergerak ke arah berlawanan.
Zumi Zola mulai memperlihatkan sinyal kesiapan untuk kembali turun gelanggang. Ia tidak menutup pintu ketika namanya disebut dalam bursa calon gubernur. Sebagai kader PAN, Zola menegaskan siap menjalankan keputusan partai.
Posisi politik Zola kini juga semakin menarik. Ia bukan hanya mantan gubernur dan putra mantan Gubernur Jambi Zulkifli Nurdin. Zola kini menjadi menantu Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan setelah menikahi Putri Zulkifli Hasan.
Hubungan itu membuat akses politik Zola ke lingkaran tertinggi PAN semakin terbuka. Apalagi PAN merupakan salah satu kekuatan politik terbesar di Jambi dan menguasai kursi terbanyak di DPRD Provinsi Jambi hasil Pemilu 2024.
Namun, jalan Zola menuju kursi gubernur tidak benar-benar mulus.
Rekam jejak kasus korupsi yang pernah menghentikan masa jabatannya masih menempel kuat. Hingga kini, juga belum terlihat gelombang antusiasme publik yang benar-benar besar untuk mendorong Zola kembali memimpin Jambi.
Namanya memang masih dikenal. Popularitasnya belum sepenuhnya hilang. Tetapi, dikenal belum tentu kembali dipercaya.
Di sisi lain, Hasan Basri Agus atau HBA menghadapi situasi yang berkebalikan.
Dorongan agar HBA kembali maju justru mulai terdengar semakin kencang. Sejumlah tokoh disebut telah berkali-kali mendatangi mantan Gubernur Jambi periode 2010-2015 tersebut.
Mereka meminta HBA mempertimbangkan kembali kemungkinan maju pada Pilgub Jambi 2031. Alasannya hampir sama, yakni Jambi dinilai masih memerlukan pengalaman, energi, jaringan dan pemikiran HBA.
Namun, semakin kuat dorongan itu datang, HBA justru semakin kukuh bertahan pada sikapnya.
HBA belum menunjukkan ambisi kembali menjadi gubernur. Ia merasa cukup pernah memimpin Jambi selama satu periode. Menjadi gubernur, dalam pandangannya, bukan pekerjaan ringan. Tekanannya besar. Stresnya tinggi. Ia sudah merasakannya.
HBA juga disebut ingin tetap membangun Jambi melalui jalan yang berbeda. Tidak harus kembali duduk sebagai gubernur. Ia memilih membuka ruang regenerasi dan memberi kesempatan kepada figur-figur baru untuk tampil.
Pilgub Bisa Bergeser ke 2031
Dari data yang dihimpun, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024 memisahkan pemilu nasional dengan pemilu daerah. Pemilihan DPRD dan kepala daerah dijadwalkan paling cepat dua tahun dan paling lama dua tahun enam bulan setelah pelantikan hasil pemilu nasional.
Dengan Pemilu Nasional berikutnya dijadwalkan berlangsung pada 2029, pemilu daerah berpeluang digelar mulai akhir 2031 hingga awal 2032. Jadwal pastinya masih membutuhkan pengaturan teknis lebih lanjut.
Saat gelanggang itu dibuka, Jambi diperkirakan tidak memiliki gubernur petahana yang bisa kembali mencalonkan diri.
Al Haris telah menjalani periode pertamanya lebih dari setengah masa jabatan dan kembali dilantik sebagai Gubernur Jambi periode 2025-2030 pada 20 Februari 2025. Berdasarkan ketentuan pembatasan dua periode, masa jabatan yang dijalani setengah atau lebih dihitung sebagai satu periode. Dengan demikian, sepanjang aturannya tidak berubah, Al Haris tidak bisa maju untuk periode ketiga.
Ketiadaan petahana membuat Pilgub Jambi berikutnya menjadi arena terbuka.
Di situlah nama lama bisa kembali memiliki harga.
Bourdieu: Politik Tidak Hanya Soal Uang
Bourdieu melihat masyarakat sebagai kumpulan arena. Dalam setiap arena, para aktor bersaing menggunakan modal yang mereka miliki.
Modal itu bukan hanya uang.
Ada modal ekonomi, berupa sumber pembiayaan dan kemampuan material. Ada modal budaya, seperti pendidikan, pengalaman, pengetahuan dan kemampuan mengelola pemerintahan. Ada modal sosial, berupa jaringan keluarga, organisasi, partai, tokoh dan kelompok masyarakat.
Terakhir, ada modal simbolik. Inilah modal berupa kehormatan, reputasi, pengakuan, kewibawaan dan legitimasi yang diberikan masyarakat.
Modal simbolik bisa membuat seseorang didengar meski tidak sedang berkuasa. Sebaliknya, modal simbolik juga bisa runtuh ketika seseorang kehilangan kepercayaan publik.
Dengan kerangka itu, HBA dan Zumi Zola menjadi menarik untuk dibandingkan.
Mereka sama-sama pernah menjadi gubernur. Sama-sama memiliki jaringan partai. Sama-sama dikenal luas.
Namun, legitimasi keduanya tumbuh dari sumber yang berbeda.
HBA: Modal Birokrasi dan Wibawa Senior
HBA bukan politikus yang lahir dari panggung hiburan atau ledakan media sosial. Ia tumbuh dari birokrasi.
Kariernya bergerak bertahap. Dari aparatur pemerintahan, kepala daerah di Sarolangun, Gubernur Jambi periode 2010-2015, kemudian anggota DPR RI dari Partai Golkar sejak 2019 dan kembali terpilih untuk masa jabatan 2024-2029.
Jejak panjang itu melahirkan modal budaya yang kuat.
HBA memahami birokrasi bukan dari buku semata. Ia pernah mengendalikan pemerintahan kabupaten, provinsi dan kini berinteraksi dengan kementerian serta lembaga negara melalui DPR RI.
Di Senayan, HBA berada di Komisi VIII yang membidangi agama, sosial, kebencanaan serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Aktivitas resesnya juga membuat jaringan HBA tetap terhubung dengan madrasah, pondok pesantren, tokoh agama dan organisasi sosial di Jambi.
Modal sosialnya bertambah karena HBA juga memimpin Lembaga Adat Melayu Provinsi Jambi. Posisi ini membuatnya tidak hanya berada dalam lingkaran partai, tetapi juga di tengah struktur sosial dan kultural masyarakat Melayu Jambi.
Dalam perspektif Bourdieu, pengalaman birokrasi HBA telah berubah menjadi modal budaya. Jaringan pemerintahan, agama dan adat berubah menjadi modal sosial. Ketika seluruhnya diakui masyarakat sebagai kewibawaan, modal itu bertransformasi menjadi modal simbolik.
Inilah kekuatan utama HBA.
Ia tidak harus berteriak untuk dianggap penting.
Berkali-kali Didatangi Tokoh Jambi
Sejumlah sumber yang berada di lingkaran dekat HBA mengungkapkan, mantan Gubernur Jambi itu sudah berkali-kali didatangi tokoh masyarakat, tokoh politik dan sejumlah figur dari kabupaten/kota.
Pesannya hampir sama.
Jambi masih memerlukan energi, pengalaman dan pemikiran HBA.
Para tokoh itu disebut meminta HBA mempertimbangkan kembali kemungkinan memimpin Provinsi Jambi. Mereka menilai HBA masih memiliki kemampuan membangun komunikasi dengan pemerintah pusat, mengendalikan birokrasi dan menyatukan kelompok-kelompok politik yang berbeda.
"Pak HBA masih kukuh untuk tidak mau maju lagi. Beliau mempersilahkan yang muda-muda," ujar sumber itu.
Menurut sumber tersebut, HBA justru berkali-kali menyampaikan keinginan membangun Jambi melalui cara lain. Tidak harus menjadi gubernur. Ia merasa cukup pernah memimpin satu periode.
Ia juga disebut sudah lelah.
Sikap itu sejalan dengan pernyataan terbuka HBA ketika namanya didorong maju pada Pilgub Jambi 2020. Saat itu HBA mengatakan, “Jadi gubernur itu capek. Tingkat stresnya tinggi, tekanannya tinggi sekali.”
Artinya, masalah utama HBA bukan kekurangan modal.
Masalahnya justru terletak pada kemauan menggunakan modal tersebut.
Zumi Zola: Karisma yang Belum Hilang
Bila HBA memperoleh kekuatan dari pengalaman dan kewibawaan, Zumi Zola hidup dari popularitas dan daya tarik personal.
Ia pernah menjadi aktor. Ia terbiasa berbicara di depan kamera. Gaya komunikasinya lebih cair. Senyumnya mudah dikenali. Namanya juga membawa warisan politik ayahnya, Zulkifli Nurdin, Gubernur Jambi dua periode.
Zola kemudian membangun karier politiknya sendiri. Ia terpilih sebagai Bupati Tanjung Jabung Timur, lalu menantang HBA pada Pilgub Jambi 2015.
Hasilnya telak.
Pasangan Zumi Zola-Fachrori Umar meraih 968.497 suara atau 60,25 persen. HBA-Edi Purwanto memperoleh 639.075 suara atau 39,75 persen.
Kemenangan itu membuktikan Zola pernah memiliki kemampuan mengubah popularitas menjadi suara.
Dalam kerangka Bourdieu, Zola memiliki modal simbolik yang lahir dari ketenaran, penampilan, kemampuan komunikasi dan citra keluarga politik.
Ia juga memiliki modal sosial yang besar.
Zola kini kembali menyebut dirinya sebagai kader PAN. Ia menikah dengan Putri Zulkifli Hasan, putri Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. Hubungan itu menempatkan Zola dekat dengan jantung kekuasaan partai di tingkat nasional.
Ketika ditanya soal peluang kembali ke Pilgub Jambi, Zola belum menutup pintu.
“Sebagai kader saya menunggu perintah partai, apa pun yang diputuskan saya siap,” katanya pada September 2025.
Dalam kesempatan lain, Zola mengatakan politik masih dinamis. Ia menghargai masyarakat yang kembali menyebut namanya, tetapi mengaku belum memikirkan pencalonan secara jauh.
Pernyataan itu bukan deklarasi.
Namun, juga bukan penolakan.
Pintunya dibiarkan terbuka.
Perkara OTT yang Terus Membayangi
Masalah terbesar Zumi Zola bukan popularitas. Bukan pula kendaraan politik.
Masalahnya adalah ingatan publik.
Perkara yang menjerat Zola bermula dari operasi tangkap tangan KPK terkait uang “ketok palu” pengesahan RAPBD Provinsi Jambi 2017 dan 2018. Zola bukan orang yang ditangkap langsung dalam operasi awal tersebut. Namanya muncul dalam pengembangan perkara, lalu ditetapkan sebagai tersangka.
KPK mengungkap adanya permintaan uang dari sejumlah anggota DPRD kepada pihak eksekutif. Uang kemudian disiapkan melalui orang kepercayaan Zola agar RAPBD disahkan. Perkara itu berkembang luas dan menyeret puluhan mantan anggota DPRD serta pejabat Pemerintah Provinsi Jambi.
Zola akhirnya dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi terkait pemberian suap dan penerimaan gratifikasi.
Majelis hakim menjatuhkan hukuman enam tahun penjara, denda Rp500 juta dan pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama lima tahun setelah selesai menjalani pidana pokok.
Ia memperoleh pembebasan bersyarat pada 6 September 2022. Setelah keluar, Zola sempat mengatakan dirinya fokus mengurus keluarga dan bisnis. Pada 2023, ia menyerahkan kemungkinan kembali ke politik kepada Tuhan.
Namun, luka simbolik tidak otomatis berakhir ketika masa penjara selesai.
Vonis tersebut memotong karier Zola ketika sedang berada di puncak. Dari gubernur muda dengan masa depan politik nasional, ia berubah menjadi mantan gubernur terpidana korupsi.
Dalam teori Bourdieu, kondisi itu dapat disebut sebagai kerusakan modal simbolik.
Popularitasnya masih ada. Jaringannya tidak hilang. Nama keluarganya tetap kuat. Namun, pengakuan moral masyarakat mengalami keretakan.
Setiap kali Zola berbicara mengenai kepemimpinan, lawan politik hanya perlu membuka kembali arsip kasus ketok palu.
Apakah Zola Bisa Maju pada 2031?
Secara politik, peluang itu terbuka.
Secara hukum, prosesnya lebih rumit.
Ketentuan pencalonan kepala daerah mensyaratkan mantan terpidana dengan ancaman hukuman lima tahun atau lebih telah menyelesaikan pidana dan melewati masa tunggu lima tahun. Ia juga wajib mengumumkan statusnya secara jujur kepada publik dan bukan pelaku kejahatan berulang. Putusan MK terbaru juga menekankan bahwa seluruh pidana harus benar-benar selesai sebelum masa tunggu dihitung.
Zola juga dijatuhi pidana tambahan pencabutan hak dipilih selama lima tahun sejak selesai menjalani pidana pokok.
Karena itu, kepastian waktu berakhirnya seluruh konsekuensi hukum harus dibuktikan melalui dokumen resmi dari lembaga pemasyarakatan, kejaksaan dan pengadilan.
Secara kalender, kontestasi pada akhir 2031 memberi ruang waktu yang lebih panjang dibandingkan Pilgub 2029. Ada kemungkinan seluruh masa pembatasan telah berakhir.
Namun, kemungkinan bukan kepastian.
KPU tetap harus melakukan verifikasi formal. Lawan politik hampir pasti akan menguji persyaratannya. Sengketa pencalonan juga masih mungkin terjadi apabila terdapat perbedaan tafsir mengenai kapan pidana pokok dan pidana tambahan dinyatakan selesai.
Dengan kata lain, Zola harus memenangkan pertarungan hukum sebelum memasuki pertarungan politik.
Popularitas Tinggi, Elektabilitas Belum Tentu
Pengamat politik Jambi Pahruddin beberapa waktu lalu pernah menjelaskan Zumi Zola masih mungkin menjadi salah satu figur dengan tingkat popularitas tertinggi.
Namun, popularitas tidak selalu sama dengan elektabilitas.
Menurut Pahruddin, status Zola sebagai mantan terpidana korupsi akan sulit dipisahkan dari penilaian pemilih. Rekam jejak itu dapat menjadi hambatan terbesarnya untuk kembali mendapat kepercayaan masyarakat.
Sebuah polling media sosial yang beredar juga sempat menempatkan Zola sebagai kandidat terkuat. Hasil itu menunjukkan namanya belum hilang dari memori publik.
Namun, polling media sosial tidak bisa diperlakukan sebagai survei ilmiah. Pesertanya tidak dipilih secara acak, jumlah sampelnya tidak selalu mewakili penduduk dan mudah dipengaruhi mobilisasi pendukung. Ia hanya bisa dibaca sebagai denyut percakapan publik, bukan potret elektoral yang pasti.
Zola mungkin memiliki tingkat pengenalan nama yang tinggi.
Tetapi, pertanyaan sebenarnya adalah berapa banyak masyarakat yang mengenalnya dan masih bersedia memilihnya?
Di situlah jarak antara popularitas dan elektabilitas akan terlihat.
PAN Punya Mesin Lebih Besar
Berdasarkan komposisi DPRD Provinsi Jambi periode 2024-2029, PAN menguasai 10 dari 55 kursi. Golkar memperoleh tujuh kursi. PAN menjadi partai dengan kursi terbanyak di DPRD Provinsi Jambi.
Di atas kertas, angka ini memberi keuntungan kepada Zola.
Namun, mesin PAN tidak otomatis menjadi miliknya.
Ketua DPW PAN Provinsi Jambi saat ini adalah Al Haris. Ia kembali dikukuhkan bersama pengurus PAN Jambi pada April 2026. Sebagai gubernur dua periode dan pemimpin partai, arah dukungan Al Haris akan menjadi salah satu faktor terpenting dalam penentuan calon gubernur berikutnya.
PAN juga memiliki banyak kepala daerah dan tokoh potensial.
Ada Maulana di Kota Jambi, Anwar Sadat di Tanjung Jabung Barat, M Syukur di Merangin, Bambang Bayu Suseno di Muaro Jambi, Dedy Putra di Bungo serta sejumlah anggota DPR RI dan kader lain.
Artinya, Zola harus lebih dahulu memenangkan kompetisi internal PAN.
Kedekatannya dengan Ketua Umum PAN merupakan modal sosial yang besar. Tetapi pencalonan gubernur tidak hanya ditentukan oleh hubungan keluarga. Partai juga akan menghitung elektabilitas, risiko citra dan kemampuan memenangkan pemilihan.
Zola mungkin dekat dengan pintu masuk.
Namun, di balik pintu itu sudah banyak kader PAN yang mengantre.
Membandingkan Modal HBA dan Zola
Dari sisi modal budaya, HBA lebih unggul. Pengalaman panjangnya di birokrasi, pemerintahan kabupaten, provinsi dan parlemen memberi pengetahuan kelembagaan yang lebih lengkap.
Zola juga pernah menjadi bupati dan gubernur. Tetapi masa pemerintahannya terpotong kasus hukum. Keunggulan Zola justru terletak pada kemampuan komunikasi, panggung dan pencitraan.
Dari sisi modal sosial, keduanya kuat dengan bentuk berbeda.
HBA memiliki jaringan horizontal yang luas, yakni birokrasi, tokoh adat, ulama, pesantren, organisasi sosial dan elite lintas partai.
Zola memiliki jaringan vertikal yang kuat, yakni keluarga politik, elite PAN pusat, nama besar ayahnya dan hubungan langsung dengan keluarga Ketua Umum PAN.
Dari sisi modal simbolik, HBA berada di depan.
Ia membawa citra senior, bersahaja dan tidak dibebani vonis korupsi. Penolakannya terhadap ambisi jabatan justru memperkuat persepsi bahwa ia tidak mengejar kekuasaan.
Zola memiliki karisma dan popularitas. Namun, modal simboliknya terbelah. Sebagian masyarakat mungkin memandangnya sebagai tokoh yang telah menjalani hukuman dan layak diberi kesempatan kedua. Sebagian lain akan terus mengaitkannya dengan suap, gratifikasi dan runtuhnya kepercayaan publik.
Untuk modal ekonomi, keduanya sama-sama pernah menjadi gubernur.
Sementara dalam modal partai, Zola sementara lebih dekat dengan partai yang memiliki kursi terbesar di DPRD Jambi. Tetapi HBA memiliki potensi lebih besar menjadi titik temu koalisi lintas partai.
HBA Kuat karena Diterima, Zola Kuat karena Dikenal
Bila pemilihan hanya ditentukan tingkat pengenalan nama, Zumi Zola akan sangat kompetitif.
Namanya pernah mengalahkan HBA secara langsung. Ia memiliki gaya komunikasi yang mudah diterima masyarakat. Ia juga masih berada dalam usia politik yang produktif.
Namun, Pilgub tidak hanya mencari siapa yang paling dikenal.
Pemilih juga menilai siapa yang dapat dipercaya.
Di sinilah HBA memiliki keunggulan.
HBA mungkin tidak seatraktif Zola di media sosial. Ia tidak membawa romantisme aktor muda atau kampanye penuh selebritas. Tetapi, bagi sebagian masyarakat, HBA menawarkan rasa aman.
Ia dianggap memahami pemerintahan. Tidak meledak-ledak. Tidak pula membawa beban hukum besar.
HBA kuat karena diterima.
Zola kuat karena dikenal.
Perbedaannya tipis, tetapi menentukan.
Ada kemungkinan HBA tetap tidak maju.
Namun, bukan berarti ia keluar dari gelanggang.
Modal simbolik HBA dapat dipindahkan kepada kandidat lain melalui dukungan terbuka. Dalam teori Bourdieu, pengakuan seorang tokoh dapat dikonversi menjadi legitimasi bagi orang yang didukungnya.
Dukungan HBA berpotensi memengaruhi tokoh adat, jaringan keagamaan, birokrasi senior, pemilih Golkar dan masyarakat yang masih mengingat masa pemerintahannya.
Karena itu, posisi HBA bisa lebih besar dari sekadar calon.
Ia bisa menjadi king maker.
Siapa yang memperoleh restu HBA akan mendapatkan tambahan legitimasi. Sebaliknya, kandidat yang berhadapan langsung dengan HBA harus menjelaskan mengapa masyarakat perlu meninggalkan figur senior tersebut.
Zola Harus Menang Melawan Masa Lalunya
Zumi Zola menghadapi lawan yang lebih berat daripada HBA.
Lawan itu adalah dirinya sendiri.
Ia harus membuktikan bahwa popularitasnya bukan nostalgia kosong. Ia harus menunjukkan perubahan, gagasan pembangunan dan keberanian menghadapi pertanyaan mengenai korupsi.
Ia juga harus meyakinkan publik bahwa kedekatan dengan elite PAN bukan sekadar jalan pintas menuju kekuasaan.
Bila Zola mampu mengubah kisah hukumnya menjadi narasi pertobatan politik yang dipercaya, modal sosial dan popularitasnya bisa kembali berubah menjadi modal simbolik.
Tetapi bila masyarakat menilai kemunculannya hanya sebagai rehabilitasi citra yang diatur elite, seluruh modal itu dapat berbalik menjadi beban.
Siapa Lebih Unggul?
Untuk saat ini, HBA lebih unggul dalam legitimasi moral, pengalaman birokrasi dan penerimaan lintas kelompok.
Zumi Zola lebih unggul dalam popularitas, komunikasi massa, usia politik dan kedekatan dengan struktur PAN pusat.
Namun, HBA belum tentu bersedia maju.
Zola juga belum tentu bebas dari seluruh rintangan hukum dan penolakan publik.
Karena itu, peluang keduanya bergantung pada dua kata.
HBA bergantung pada kesediaan.
Zola bergantung pada kepercayaan.
Jika HBA akhirnya bersedia, ia berpotensi menjadi calon konsensus yang sulit dilawan.
Jika HBA tetap menolak, Zola memperoleh ruang lebih besar. Tetapi ia tetap harus menghadapi kepala daerah aktif, anggota DPR RI dan kader-kader PAN yang telah membangun basis selama bertahun-tahun.
Pilgub Jambi 2031, jika benar mempertemukan keduanya, bukan sekadar pertandingan ulang 2015.
Apakah masyarakat lebih merindukan masa pemerintahan HBA?
Atau memberi kesempatan kedua kepada Zumi Zola?
Politik dapat memulihkan jabatan.
Namun, belum tentu mampu memulihkan kepercayaan.(*)
