berita Kota Jambi hari ini

Jambi - Persoalan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) perumahan di Kota Jambi ternyata bukan semata warisan lama. Saat PSU sejumlah perumahan sejak 2011 belum sepenuhnya tuntas, perumahan yang dibangun pada 2023 dan 2024 juga ikut masuk daftar PSU yang belum diserahkan kepada pemerintah daerah.

Data Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Kota Jambi mencatat, PSU perumahan tahun 2011 yang belum diserahkan mencapai sekitar 30 lokasi dengan luas 66.976 meter persegi.

Jambi — Ada angka menarik dalam Rencana Umum Pengadaan atau RUP Dinas Pendidikan Kota Jambi Tahun Anggaran 2026.

Dinas Pendidikan menyiapkan empat paket belanja jasa yang berkaitan dengan tenaga pendidikan dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK paruh waktu.

Totalnya mencapai Rp2.831.460.000.

Lebih dari Rp2,83 miliar.

JAMBI — Ada program yang waktunya tidak bisa menunggu. Namanya Pemberian Makanan Tambahan atau PMT untuk ibu hamil Kurang Energi Kronis. Dalam LHP BPK RI atas LKPD Kota Jambi Tahun 2025, program itu ikut terseret oleh rendahnya realisasi Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas.

BPK mencatat Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas Tahun Anggaran 2025 dianggarkan Rp10.140.054.000, tetapi realisasinya hanya Rp8.187.214.170 atau 80,74 persen.

Jambi - Persoalan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) perumahan yang belum diserahkan kepada Pemerintah Kota Jambi ternyata terkonsentrasi pada sejumlah kawasan tertentu.

Dari total 1.279.507 meter persegi PSU yang belum diserahkan hingga akhir 2025, satu nama mencolok, yakni Perumahan Sunderland.

PSU Sunderland yang belum diserahkan tercatat mencapai 550.135 meter persegi atau sekitar 55,01 hektare.

Jika dibandingkan dengan keseluruhan PSU yang masih menggantung di Kota Jambi, Sunderland sendiri menyumbang sekitar 43 persen.

Jambi - Persoalan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) perumahan di Kota Jambi menyisakan pekerjaan rumah besar. Hingga akhir 2025, Dinas Perkim Kota Jambi mencatat 354 perumahan belum menyerahkan PSU, dengan total luas mencapai 1.279.507 meter persegi atau sekitar 127,95 hektare.

Di tengah besarnya angka tersebut, langkah penegakan terhadap pengembang ternyata masih berada pada tahap awal.

Jambi - Sebanyak 354 kawasan perumahan di Kota Jambi tercatat belum menyerahkan prasarana, sarana, dan utilitas umum atau PSU kepada pemerintah daerah hingga akhir 2025. Total luas PSU yang masih menggantung itu mencapai 1.279.507 meter persegi atau sekitar 127,95 hektare.

Meski belum masuk daftar aset Pemerintah Kota Jambi, fasilitas tersebut ternyata sudah digunakan masyarakat. Jalan lingkungan telah dilalui. Drainase sudah mengalirkan air. Fasilitas umum juga dimanfaatkan warga. Namun, secara administratif, aset tersebut masih berada di tangan pengembang.

Jambi — Dinas Pendidikan Kota Jambi menyiapkan anggaran besar untuk belanja modal melalui Bantuan Operasional Satuan Pendidikan atau BOSP pada 2026.

Nilainya mencapai Rp20.533.466.192. Lebih dari Rp20,53 miliar.

Anggaran itu tersebar dalam tujuh paket Rencana Umum Pengadaan atau RUP. Paketnya dibungkus dalam dua kelompok besar: belanja modal peralatan dan mesin serta belanja modal aset tetap lainnya.

Namun, data RUP belum membuka barang apa saja yang akan dibeli.

Sebanyak 197 kompleks ditinggalkan pengembang yang tidak lagi beroperasi, sejumlah pengembang menolak membayar kompensasi TPU, sementara Dinas Perkim dinilai lemah mendata, menagih, dan menuntaskan penyerahan aset.

JAMBI — Rumah telah berdiri, warga telah menempati, jalan dan saluran telah digunakan, tetapi tanggung jawab pengembang kepada pemerintah daerah justru tertinggal di belakang.

Di Kota Jambi, rupanya masih banyak bertengger developer alias pengusaha perumahan yang "nakal". Tengok saja, temuan audit BPK RI 2026 mencatat masih ada 357 lokasi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum atau PSU perumahan yang belum diserahkan kepada Pemerintah Kota Jambi sampai akhir 2025.

Luasnya bikin geleng-geleng. Mencapai 1.286.601 meter persegi.

Jika dikonversi, luas tersebut setara sekitar 128,66 hektare.

Lebih luas daripada seratus lapangan sepak bola. Di sini, negara tentu dirugikan. Siapa yang bermain?

Perumda Air Minum Tirta Mayang sudah menggunakan berbagai infrastruktur yang dibangun menggunakan anggaran daerah.

Namun dalam audit BPK RI, status asetnya belum sepenuhnya selesai.

Nilainya mencapai Rp222.642.093.067,26.

Lebih dari Rp222 miliar.

Persoalan itu mencuat dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Jambi mengenai pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dan laporan rekomendasi DPRD atas LHP BPK.