Tanjab Timur - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Tanjung Jabung (Tanjab) Timur rupanya butuh "bahan bakar" ekstra dalam menggerakkan roda pembangunan pada Tahun Anggaran 2026.
Di bawah komando Kepala Dinas Dedy, instansi ini memegang alokasi anggaran proyek yang menembus angka Rp 34 Miliar.
Namun, dari puluhan miliar dana yang disiapkan untuk infrastruktur tersebut, ada satu pos belanja operasional yang nilainya sukses bikin dahi berkerut. Dinas PU Tanjab Timur kedapatan mengalokasikan dana miliaran rupiah murni hanya untuk membeli Bahan Bakar Minyak (BBM).
Berdasarkan penelusuran pada dokumen Rencana Umum Pengadaan (RUP) APBD 2026, kucuran dana segar ini tercatat dengan Kode RUP 63290208 di bawah nomenklatur Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas.
Tak tanggung-tanggung, total pagu anggaran yang disiapkan menyentuh angka Rp 1.437.500.000 (Rp 1,43 Miliar)!
Berikut adalah rincian fakta dari paket belanja BBM super jumbo di tubuh Dinas PU Tanjab Timur tersebut.
Merujuk pada uraian pekerjaan di dokumen RUP, dana Rp 1,43 Miliar ini secara spesifik akan digunakan untuk memborong Minyak Solar Industri. Total volume pekerjaan alias jumlah bahan bakar yang akan dibeli mencapai 57.500 Liter.
Jika dikalkulasikan secara matematis, artinya Dinas PU Tanjab Timur mematok harga minyak solar industri di kisaran Rp 25.000 per liter. Angka ini memang sejalan dengan harga keekonomian BBM non-subsidi untuk kebutuhan operasional alat berat.
Pengadaan BBM bernilai miliaran ini tidak ditenderkan secara umum, melainkan menggunakan metode pemilihan Dikecualikan. Pemilihan penyedia pelumas dan solar industri ini dijadwalkan akan langsung dikebut dan dieksekusi pada bulan Januari 2026.
Uang pajak rakyat senilai Rp 1,43 Miliar ini rencananya akan terus mengalir dan dihabiskan sepanjang tahun. Jadwal pemanfaatan puluhan ribu liter solar industri ini dipatok penuh selama 12 bulan, terhitung mulai Januari hingga Desember 2026.
Guyuran dana Rp 1,43 Miliar murni untuk meminumkan solar ke alat-alat berat (seperti ekskavator, grader, atau vibro roller) ini tentu menjadi sorotan. Mengingat total nilai proyek di Dinas PU Tanjab Timur mencapai Rp 34 Miliar, publik berharap operasional alat berat di lapangan benar-benar maksimal.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tanjab Timur dan aparat pengawas dituntut untuk memelototi logistik ini. Distribusi 57.500 liter solar industri ini harus transparan dan tercatat logbook-nya dengan rapi. Jangan sampai ada 'kebocoran' di tengah jalan atau BBM alat berat pemerintah justru diselewengkan oleh oknum tak bertanggung jawab!(*)
