Dua tender proyek pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) di Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025 diulang oleh Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan. Alasan pengulangan ini disebut karena adanya kesalahan dalam dokumen pemilihan yang dinilai tak sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Drama tender proyek pembangunan Gedung UPTD Instalasi Farmasi di Kabupaten Merangin senilai miliaran rupiah memasuki babak baru. Salah satu peserta, CV Bibe Condong Lestari, resmi melayangkan surat sanggahan ke Pokja Pemilihan VII Dinas Kesehatan Merangin.
Nilai proyek ini tak main-main, pagunya mencapai Rp 7,5 miliar, dengan HPS Rp 7,26 miliar. Dalam surat bernomor 015/SS-CVBCL/JBI/VII/2025 yang diteken langsung oleh Direktur CV Bibe Condong Lestari, pihaknya menyatakan keberatan atas hasil evaluasi tender yang dinilai tidak transparan dan sarat kejanggalan.
Drama tender perebutan proyek pembangunan Gedung UPTD Instalasi Farmasi Kabupaten Merangin senilai Rp 7,2 miliar itu berlangsung sengit. Banyak kontraktor yang layaknya boneka, cuma pajang nama. Ada beberapa yang ikut bertarung, menawar, namun gagal dengan berbagai alasan administratif. CV Wakuda Bangun Jaya akhirnya menjadi pemenang di pertarungan itu.
Seolah tanpa lawan berarti, perusahaan ini melaju mulus dalam dua tender proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang digelar Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi tahun anggaran 2025. Namanya CV Eksi Citra Lestari. Alamatnya terdaftar di Jl. Kopral Sulaiman No.06 RT 08, Kelurahan Sukakarya, Kota Jambi. Dan kiprahnya kini mulai menyita perhatian.
CV Sekundang, perusahaan yang mencantumkan alamatnya di Jalan Belibis RT.058 Jelutung Kota Jambi, rupanya bukan kaleng-kaleng. Mereka ini benar-benar sakti. Terbukti, CV Sekundang kembali mengunci proyek strategis Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah Unit Nyogan (DAK) di Kabupaten Muaro Jambi. Tentu saja dengan nilai negosiasi Rp 1,137 miliar.
Beberapa pekan lalu, CV Sekundang juga sukses menjadi pemenang tender pengadaan dan pemasangan jaringan perpipaan PDAM Unit Teluk Singkawang di Kabupaten Tebo. Nilai proyeknya Rp 2,958 miliar. Berikut rinciannya:
Warga Desa Tanjung Harapan, Danau Kerinci, dibuat heran. Proyek jalan cor yang tengah dikerjakan tiba-tiba memasang papan informasi. Bukan saat pekerjaan dimulai, tapi setelah warga mulai protes.
Di balik jalur beton senilai Rp 177 juta itu, terkuak fakta mengejutkan. Proyek ini berasal dari pokir anggota DPRD Provinsi Jambi berinisial D.
Di tengah berkembangnya keresahan sebagian warga soal aktivitas pembangunan fasilitas pendukung batu bara di kawasan Aur Kenali, PT Sinar Anugerah Sukses (PT SAS) akhirnya memberikan penjelasan.
Pihak perusahaan menyatakan seluruh kegiatan mereka telah mengacu pada dokumen Amdal dan mendapat Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) dari Kementerian ATR/BPN.
“Semua kegiatan kami sudah sesuai dengan perizinan dan ketentuan yang berlaku,” ujar Ibnu Ziyadi, Humas PT SAS.
Aroma ganjil kembali tercium dari dapur pengadaan proyek pemerintah di Kabupaten Bungo. Sejumlah paket yang ditenderkan dalam dua bulan terakhir memunculkan pertanyaan publik, khususnya terkait konsistensi evaluasi oleh Kelompok Kerja Pemilihan (Pokja).
Nama CV Wakuda Bangun Jaya mendadak jadi perbincangan di internal kontraktor. Masalahnya, dalam waktu yang nyaris bersamaan, perusahaan ini sukses menyabet dua paket besar. Satu di Kabupaten Merangin, satu lagi di Kota Jambi. Nilai total paket proyeknya lebih dari Rp 15 miliar.
Di satu sisi, capaian ini mencerminkan kapabilitas teknis yang mumpuni. Di sisi lain, konsistensi kemenangan beruntun dalam skema sistem gugur yang ketat ini mengundang rasa ingin tahu yang besar, siapa di balik CV Wakuda Bangun Jaya?
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk atau WIKA, kembali menancapkan eksistensinya di Jambi. Kali ini bukan lewat jalan tol, bendungan, atau jembatan megah. Tapi lewat proyek rehabilitasi jaringan irigasi pertanian di tujuh kabupaten dan satu kota.
Proyek senilai Rp 72,57 miliar itu bukan proyek biasa. Ia lahir dari dua dokumen kebijakan tingkat tinggi, yakni Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2025 dan Keputusan Menteri PUPR Nomor 444/KPTS/M/2025, yang menegaskan pentingnya percepatan rehabilitasi irigasi daerah.