Kasus proyek Jambi

Aroma tak sedap mulai menyelimuti proyek pembangunan Gedung DPRD Kabupaten Kerinci. Selama tiga tahun berturut-turut—2023, 2024, dan 2025—satu nama kontraktor terus muncul sebagai pemenang, CV Adyan Jaya Mandiri.

Bukan hanya menang, tapi menang dengan pola yang nyaris identik. Minim pesaing, peserta gugur administratif, hingga kondisi tender yang sepi penawaran. Di tengah nilai proyek yang makin membesar, CV ini tampil nyaris tanpa perlawanan.

Aneh?

Atau justru ini bagian dari pengondisian sistematis?

Tahun anggaran 2025, Balai Wilayah Sungai Sumatera VI (BWSS VI) Jambi kembali menggulirkan anggaran jumbo senilai Rp 72,7 miliar untuk kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I./D.I.R. Kewenangan Daerah di Provinsi Jambi. Proyek ini tersebar di delapan kabupaten/kota, dengan cakupan luas dari Muaro Jambi hingga Sungai Penuh.

Yang mengejutkan publik bukan semata besarannya, melainkan metode pengadaannya, penunjukan langsung, bukan tender terbuka.

Masih segar dalam ingatan publik, dua proyek besar di Kabupaten Tanjung Jabung Barat—rehabilitasi Masjid Syaikh Utsman Tungkal senilai Rp 2 miliar dan pembangunan pintu air Parit Gantung senilai Rp 1,9 miliar—menuai sorotan karena dugaan pelanggaran administrasi pada proses tender. Kini, dugaan serupa kembali terulang.

Proyek Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SMPN 43 Tanjab Barat yang bernilai Rp 1,2 miliar, dimenangkan oleh CV Mas Global. Namun, hasil penelusuran investigatif kami menemukan kejanggalan serius pada dokumen kualifikasi usaha perusahaan tersebut.

Tiga proyek strategis infrastruktur irigasi tahun 2025 yang digulirkan Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) VI tampaknya menemui jalan buntu. Bukan karena tak ada peserta. Tapi, karena justru ratusan kontraktor yang ikut tidak satu pun yang lolos.

Total anggaran ketiga proyek ini mencapai lebih dari Rp 50 miliar. Tapi hasilnya nihil. Tender dinyatakan gagal. Proyek tertahan. Dan publik bertanya, apakah sistem yang terlalu ketat, atau sengaja dibuat menyaring hanya pihak tertentu?

Sejumlah proyek infrastruktur strategis mulai dilepas Pemerintah Kota Jambi tahun anggaran 2025. Totalnya puluhan paket. Sebagian di antaranya bernilai di atas Rp 1 miliar dan saat ini sedang dalam proses tender terbuka melalui LPSE.

Publik tentu tak ingin hanya sekadar mendengar daftar proyek. Mereka menuntut proses yang jujur, tanpa rekayasa, dan tidak jadi ladang persekongkolan elit kontraktor.

204 Perusahaan Ikut, Tak Satupun Lolos. Proyek Strategis Kementerian PUPR di Kerinci Kini Masuk Masa Sanggah dan Berpotensi Gagal Lelang.

Satu proyek. Tiga kali revisi jadwal. Dua kali perubahan pengumuman. Dan akhirnya, nol pemenang. Proyek Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Siulak Deras senilai Rp 13 miliar yang didanai penuh APBN 2025 kini terancam gagal total. Kondisi ini terjadi, justru di tengah desakan petani akan suplai air untuk lahan pertanian mereka.

Dinas PU Kabupaten Tanjab Barat tampaknya sedang bergeliat membangun fasilitas olahraga. Belasan miliar anggaran negara, tahun 2025 ini, digelontorkan untuk membangun fasilitas olahraga itu. Dari data yang diperoleh tim Jambi Link, Dinas PU tengah membangun Lapangan Tenis Sport Center senilai Rp 7,995 miliar. Lalu, Dinas PU juga sedang membangun Wall Climbing senilai Rp 3 Miliar.

CV. Rifqi Pratama, perusahaan konstruksi asal Tanjung Jabung Barat, tercatat memenangi tiga tender bernilai besar pada 2025 ini—semuanya proyek infrastruktur olahraga.

Berdasarkan data LPSE yang dihimpun, berikut tiga proyek yang diraih CV. Rifqi Pratama:

Dua proyek irigasi besar di BWSS VI Jambi kini tengah memasuki fase akhir proses tender. Masing-masing berada di Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Kerinci, dengan nilai total Rp31,5 miliar. Namun bukan hanya nilai yang mencuri perhatian. Tapi karena pola yang muncul menarik disimal, yakni harga penawaran anjlok jauh dari pagu, peserta ratusan, dan struktur pengadaan yang identik.

Proyek pertama adalah pembangunan jaringan irigasi D.I. Batang Asai di Cermin nan Gedang Kabupaten Sarolangun. Dengan pagu mencapai Rp18,5 miliar, tender ini diikuti oleh 108 peserta.

Masalah proyek yang berasal dari pokok pikiran (pokir) anggota DPRD Kota Jambi kembali mendapatkan klarifikasi. Setelah Ketua DPRD Kemas Faried Alfarely dan Wakil Ketua DPRD Yasir menyatakan pokir bukan alat transaksi proyek, kini giliran Kepala Dinas PU Kota Jambi, Momon Sukmana Fitra yang memberikan penegasan langsung dari sisi eksekutif.

Momon menepis keras isu adanya proyek titipan dari anggota dewan maupun praktik "fee proyek" yang selama ini menjadi rumor di lapangan.