Kasus proyek Jambi

Proyek strategis Pembangunan Tanggul Penutup, Fasilitas dan Prasarana Bendung serta Jaringan Irigasi Daerah Irigasi (D.I.) Batang Asai di Kabupaten Sarolangun senilai Rp 57 miliar terus bergulir. Setelah tender fisik proyek yang diminati 100 perusahaan kini masuk tahap evaluasi teknis, kini sorotan publik tertuju pada proses tender konsultan supervisi alias pengawas proyek yang bernilai jumbo: Rp 3 miliar.

Selain menggarap proyek jumbo senilai Rp 57 miliar untuk pembangunan tanggul penutup dan jaringan irigasi Batang Asai di Kabupaten Sarolangun, Balai Wilayah Sungai Sumatera VI (BWSS VI) juga akan mengeksekusi satu lagi proyek strategis di pantai timur Jambi di tahun 2025 ini.

Proyek itu adalah rehabilitasi jaringan rawa D.I.R Parit Pudin di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Nilai proyek yang dikucurkan sebesar Rp 20 miliar dari APBN Tahun Anggaran 2025. Saat ini, kedua proyek jumbo ini tengah proses tender.

MERANGIN – Proyek pembangunan gedung dua lantai Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Merangin disoal. Proyek yang menelan anggaran fantastis sebesar Rp2.763.211.510 dari Kementerian Agama Provinsi Jambi itu diduga tak sesuai spesifikasi teknis yang telah ditetapkan.

Informasi di lapangan menyebutkan, pondasi gedung yang seharusnya menggunakan material standar konstruksi malah diduga hanya berbahan batu bata. Tentu saja, itu memantik pertanyaan besar, apakah proyek ini benar-benar diawasi dengan baik?

JAMBI – Pembangunan kantor Lurah Aur Kenali yang menggunakan APBD Kota Jambi tahun 2024 senilai Rp 1,98 miliar hingga kini belum rampung 100 persen. Temuan ini menjadi sorotan publik, mengingat proyek ini seharusnya sudah selesai dalam 150 hari kalender.

Proyek yang dikerjakan oleh CV Difa Indo Profil ini dinilai asal jadi dan tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Padahal, anggaran yang dikucurkan cukup besar, hampir Rp 2 miliar dari uang rakyat.

Proyek miliaran rupiah untuk kelompok tani (Gapoktan) di Kerinci kini disorot tajam. Lima paket proyek dengan total anggaran Rp 2 miliar yang seharusnya mendukung produktivitas pertanian justru menuai polemik. Dugaan pelanggaran prosedur, pengerjaan asal-asalan, hingga kerusakan infrastruktur desa akibat proyek ini makin mencuat ke publik.

Tak hanya di satu lokasi, lima desa di Kecamatan Air Hangat Barat menjadi titik proyek yang disoal warga, yaitu: