Sengeti — Memasuki akhir bulan Juli 2026, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Muaro Jambi bergerak cepat menggeber sejumlah paket proyek infrastruktur. Salah satu yang resmi dilelang adalah proyek Rehabilitasi Jalan Simpang III Desa Talang Bukit Unit VI (Depan Kantor Camat Bahar Utara) menuju Simpang III Desa Talang Datar Unit VI.
Jalannya direncanakan sepanjang 560 meter dengan lebar enam meter menggunakan perkerasan beton semen. Namun sebelum tender menentukan kontraktor pemenang, kalkulasi anggaran proyek ini sudah lebih dahulu mengundang sorotan.
Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) merilis tender Pembangunan Jalan Simpang III Desa Trijaya Unit VIII A–Simpang III Desa Trijaya Unit VIII arah Desa Tanjung Sari Unit XXII, Kecamatan Bahar Selatan.
SENGETI — Jalan itu akan dibeton sepanjang 615 meter.
Lebarnya enam meter.
Rutenya menghubungkan Simpang SMAN 2 Kelurahan Sengeti, kawasan SLB, hingga Simpang Sungai Melintang.
Anggarannya:
Rp3.549.776.800.
Harga Perkiraan Sendiri atau HPS-nya:
Rp3.547.524.400.
Jarak antara pagu dan HPS hanya:
Rp2.252.400.
Dalam paket senilai lebih dari Rp3,5 miliar, selisih tersebut hanya sekitar 0,063 persen.
Artinya, HPS mencapai sekitar 99,94 persen dari pagu.
Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) resmi membuka tender paket Pembangunan Jembatan Girder Desa Kebon IX, Dusun Air Hitam, Kecamatan Sungai Gelam.
Pagu paket Pembangunan Jembatan Girder Desa Kebon IX, Dusun Air Hitam, Kecamatan Sungai Gelam, ditetapkan sebesar Rp3.670.000.000. Harga Perkiraan Sendiri atau HPS, Rp3.664.773.000.
Jarak antara keduanya hanya Rp5.227.000.
Selisih tersebut sekitar 0,14 persen dari pagu.
Dengan kata lain, HPS berada pada kisaran 99,86 persen dari pagu.
MUARO JAMBI — Angkanya Rp2,7 miliar.
Panjangnya 529 meter.
Lebarnya lima meter.
Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang membuka tender pembangunan Jalan Simpang III Desa Petaling Jaya–Desa Sidomukti di Kecamatan Sungai Gelam.
Tender berkode 10150493000 tersebut menggunakan APBD Kabupaten Muaro Jambi Tahun Anggaran 2026.
Nilai pagu paket ditetapkan sebesar Rp2.700.000.000, sedangkan harga perkiraan sendiri atau HPS mencapai Rp2.696.579.000.
MUARO JAMBI — Angka penerimaan pajaknya tampak bagus.
Target terlampaui.
Grafik bisa dibuat hijau.
Pendapatan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atau PBJT Kabupaten Muaro Jambi pada 2025 ditargetkan sebesar Rp30.159.469.974.
Realisasinya mencapai Rp30.604.540.222.
Capaian 101,48 persen.
Lebih tinggi Rp445.070.248 dari target.
Namun BPK RI menemukan cerita lain di balik keberhasilan itu.
MUARO JAMBI — Temuan ini masuk daftar proyek fisik yang tidak bisa dianggap sepele. Dalam daftar awal masalah yang disusun dari LHP BPK, ia berada di nomor 7, Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi. Dalam LHP BPK Buku II, temuan ini ditulis sebagai temuan nomor 14 dengan judul “Kekurangan Volume dan Ketidaksesuaian Spesifikasi Teknis Sepuluh Paket Pekerjaan Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi pada Empat SKPD.”
Dishub menjadi penyumbang temuan terbesar, yakni Rp313,89 juta. Di DLH, satu transaksi pembelian BBM digunakan sebagai bukti oleh dua sopir. Sedangkan di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, pemegang kendaraan disebut membeli nota dari pihak lain untuk mengejar pagu anggaran.
MUARO JAMBI — Nota itu kecil. Hanya secarik kertas. Biasanya langsung diremas setelah keluar dari mesin SPBU.
Enam proyek jalan dan drainase senilai Rp3,43 miliar diperiksa BPK RI. Lima paket ditemukan kekurangan volume. Satu paket bermasalah pada volume sekaligus spesifikasi penggunaan peralatan. Temuan terbesar muncul pada proyek pembukaan jalan lingkungan di Desa Baru, Kecamatan Mestong, Rp171,63 juta dari kontrak Rp272,29 juta.
Enam paket mebel untuk PAUD, SD, dan SMP diperiksa BPK. HPS ternyata disusun dari harga yang ditampilkan penyedia terpilih, tanpa survei pasar dan tanpa membandingkannya dengan Standar Harga Satuan. Selain kelebihan pembayaran Rp135,23 juta, dua penyedia terlambat menyelesaikan pekerjaan dan belum dikenakan denda Rp12,41 juta.