Misteri Transaksi Tanpa Nama dan Proyek Alkes 'Nyasar' di APBD Pendidikan Tanjab Timur Rp3,27 Miliar!

WIB
IST

Tanjab Timur – Data realisasi pengadaan Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur hingga akhir Juni tahun anggaran 2026 memperlihatkan transaksi yang sangat padat.

Jumlahnya mencapai 535 paket/transaksi.

Total nilainya Rp3.274.732.388.

Seluruh paket berada pada Kabupaten Tanjung Jabung Timur, satuan kerja Dinas Pendidikan - 1.01.0.00.0.00.01.0000.

Nilai PDN tercatat penuh.

Total nilai belanja Rp3.274.732.388.

Total nilai PDN juga Rp3.274.732.388.

Tidak ada selisih PDN.

Sekilas, data ini terlihat rapi.

Mayoritas masuk E-Katalog 6.0.

Mayoritas menggunakan E-Purchasing.

Mayoritas berstatus ON PROCESS.

Namun setelah dibaca pelan, ada sejumlah titik yang layak disorot.

Pertama, dari 535 transaksi, sebanyak 495 paket adalah belanja jasa tenaga pendidik/guru.

Nilainya mencapai Rp2.363.625.000.

Artinya, sekitar 72,18 persen dari total nilai realisasi dalam data ini terserap untuk jasa tenaga pendidik, guru, TU PAUD, guru TK, guru PAUD, guru SD, guru SMP, hingga tenaga pendidik umum.

Kedua, ada paket Pengadaan Buku Koding/KKA dan Pembelajaran Mendalam Peserta Didik senilai Rp249.490.000 kepada Bima Sakti.

Ketiga, ada dua paket Mebel SD kepada Tujuh Enam senilai total Rp223.387.500.

Keempat, ada tiga transaksi berstatus PAYMENT OUTSIDE SYSTEM senilai total Rp29.064.826.

Kelima, ada dua transaksi Tokodaring senilai total Rp21.520.000 yang dalam data tidak menampilkan kode RUP, nama penyedia, nama paket, sumber dana, dan status paket.

Keenam, ada beberapa item yang terlihat janggal bila dibaca dalam satuan kerja Dinas Pendidikan. Misalnya Biaya Alkes Pakai Habis (Purchase MEDIHOP 3) dari sumber dana BLUD senilai Rp4.900.000, serta Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD Puskesmas Payung Sekaki, Belanja Mobiler senilai Rp5.250.000.

Ini tidak otomatis salah.

Bisa saja karena pencatatan, pengelompokan data, atau transaksi lintas nomenklatur.

Tetapi untuk data yang secara keseluruhan berada di satuan kerja Dinas Pendidikan, item seperti alkes, BLUD, dan puskesmas jelas perlu dijelaskan.

Rekap Utama

UraianJumlahNilai
Total paket/transaksi535-
Total belanja-Rp3.274.732.388
Total PDN-Rp3.274.732.388
Selisih PDN-Rp0
InstansiKab. Tanjung Jabung Timur-
SatkerDinas Pendidikan-
Tahun anggaran2026-

Seluruh nilai tercatat sebagai PDN.

Ini sisi positif.

Namun status PDN tidak otomatis menjawab pertanyaan utama: belanja itu untuk siapa, di sekolah mana, bagaimana output-nya, dan apakah manfaatnya benar-benar terasa di ruang kelas.

Sumber Transaksi

SumberPaketNilai
E-Katalog 6.0526Rp3.186.337.918
Non Tender7Rp66.874.470
Tokodaring2Rp21.520.000
Total535Rp3.274.732.388

E-Katalog 6.0 mendominasi.

Jumlahnya 526 paket dengan nilai Rp3.186.337.918.

Itu sekitar 97,30 persen dari total nilai belanja.

Secara sistem, katalog sering dianggap lebih cepat dan lebih tertata.

Namun katalog bukan berarti tanpa pertanyaan.

Publik tetap perlu tahu detailnya: siapa penerima jasa tenaga pendidik, sekolah mana, berapa bulan, apa dasar nilai, dan bagaimana pengawasan output kerjanya.

Sumber Dana

Sumber DanaPaketNilai
APBD529Rp3.232.082.388
APBN2Rp10.980.000
BLUD2Rp10.150.000
Tidak tercantum2Rp21.520.000
Total535Rp3.274.732.388

Mayoritas transaksi bersumber dari APBD.

Namun muncul juga APBN, BLUD, dan dua transaksi yang sumber dananya tidak tercantum.

Item BLUD dan item bernuansa puskesmas/alkes di dalam data Dinas Pendidikan menjadi salah satu titik yang perlu diterangkan.

Apakah ini salah input?

Apakah data realisasi terkelompok dalam satu file tetapi memuat transaksi lain?

Atau ada penjelasan administratif lain?

Metode Pengadaan

MetodePaketNilai
E-Purchasing528Rp3.207.857.918
Pengadaan Langsung7Rp66.874.470
Total535Rp3.274.732.388

Metode E-Purchasing menyerap sekitar 97,96 persen dari nilai total.

Sementara Pengadaan Langsung hanya 7 paket, seluruhnya berstatus selesai, dengan total Rp66.874.470.

Jenis Pengadaan

JenisPaketNilai
Jasa Lainnya509Rp2.501.294.740
Barang16Rp679.058.178
Konsultansi BU Konstruksi6Rp54.111.690
Pengadaan Barang2Rp21.520.000
Konsultansi Non Konstruksi1Rp12.762.780
Jasa Konsultansi1Rp5.985.000
Total535Rp3.274.732.388

Jenis terbesar adalah Jasa Lainnya.

Ini wajar karena mayoritas transaksi adalah jasa tenaga pendidik dan administrasi.

Tetapi justru karena menyangkut tenaga pendidik, publik berhak tahu pola pembayaran, jumlah tenaga, lokasi tugas, durasi kerja, dan mekanisme evaluasi.

Status Paket

StatusPaketNilai
ON PROCESS523Rp3.157.273.092
SELESAI7Rp66.874.470
PAYMENT OUTSIDE SYSTEM3Rp29.064.826
Tidak tercantum2Rp21.520.000
Total535Rp3.274.732.388

Sebanyak 523 paket masih ON PROCESS.

Nilainya mencapai Rp3.157.273.092.

Artinya, hampir seluruh nilai belanja dalam data ini belum selesai pada status yang terbaca.

Ini penting diawasi.

Sebab belanja pendidikan tidak boleh hanya berjalan di sistem.

Tenaga pendidik harus benar-benar bekerja.

Buku harus benar-benar diterima peserta didik.

Mebel harus benar-benar sampai ke sekolah.

ATK dan bahan cetak harus benar-benar dipakai untuk kebutuhan belajar dan administrasi.

Kelompok Belanja

KelompokPaketNilai
Jasa tenaga pendidik/guru495Rp2.363.625.000
Buku/modul/koding2Rp294.472.000
Mebel sekolah2Rp223.387.500
Jasa administrasi kantor15Rp142.600.000
ATK/kertas/bahan cetak4Rp82.128.418
Lainnya8Rp80.125.000
Konsultansi/perencanaan7Rp66.874.470
Data tidak lengkap/kosong2Rp21.520.000

Dari tabel ini terlihat jelas: tulang punggung belanja adalah jasa tenaga pendidik/guru.

Nilainya Rp2,36 miliar.

Jumlahnya 495 paket.

Belanja ini bisa sangat penting jika benar untuk menutup kekurangan tenaga pendidik.

Tetapi karena jumlahnya sangat banyak, Dinas Pendidikan harus membuka peta sebarannya.

Siapa saja penerimanya?

Di sekolah mana mereka bertugas?

Apakah mereka guru kelas, guru PAUD, guru TK, guru SD, guru SMP, TU PAUD, atau TU SMP?

Berapa lama kontraknya?

Apakah nilainya untuk beberapa bulan?

Apakah sudah sesuai beban kerja?

Apakah ada validasi kehadiran?

Rincian Jasa Tenaga Pendidik

Kelompok PendidikPaketNilai
Guru PAUD132Rp633.200.000
Guru SD83Rp491.990.000
Guru TK70Rp355.000.000
Tenaga pendidik umum97Rp261.900.000
TU PAUD49Rp204.800.000
Guru SMP23Rp198.000.000
TU SMP18Rp115.685.000
Kepala TK14Rp60.350.000
Penjaga TK9Rp42.700.000
Total495Rp2.363.625.000

Paket terbesar dalam kelompok ini adalah guru PAUD.

Jumlahnya 132 paket senilai Rp633.200.000.

Disusul guru SD 83 paket senilai Rp491.990.000.

Lalu guru TK 70 paket senilai Rp355.000.000.

Ini menunjukkan belanja tenaga pendidikan sangat banyak berada pada level pendidikan dasar dan PAUD/TK.

Hal ini bisa dibaca sebagai upaya menutup kebutuhan tenaga.

Namun juga bisa memunculkan pertanyaan: mengapa kebutuhan tenaga pendidik harus dipenuhi lewat begitu banyak paket individual?

Apakah ini pola kontrak per orang?

Apakah setiap orang dibuat sebagai satu transaksi E-Purchasing?

Bagaimana pengawasan kinerjanya?

Paket Terbesar

NoPaket/PenyediaNilai
1Buku Koding/KKA – Bima SaktiRp249.490.000
2Mebel SD Meja Siswa – Tujuh EnamRp129.481.500
3Mebel SD Kursi Siswa – Tujuh EnamRp93.906.000
4ATK Kesetaraan – Bima SaktiRp55.558.852
5Cetak Buku Modul – Bima SaktiRp44.982.000
6Pelatihan Cakep BPMP Jambi – Cahaya Minang NusantaraRp43.355.000
7Data Tokodaring kosongRp15.070.000
8ATK – Mulya TulisRp14.714.826
9Perencanaan RKB TK Al Madani – CV Rekans Tri PerkasaRp12.762.780
10Perancangan RKB SDN 61/X Talang Babat – Nurizkay KonsultanRp11.849.250

Paket terbesar adalah Pengadaan Buku Koding/KKA dan Pembelajaran Mendalam Peserta Didik kepada Bima Sakti.

Nilainya Rp249.490.000.

Kode RUP-nya 63157072.

Statusnya ON PROCESS.

Paket ini layak disorot karena berkaitan dengan buku koding dan pembelajaran mendalam.

Pertanyaannya: untuk sekolah mana saja? Berapa eksemplar? Siapa penerima? Apakah guru sudah dilatih menggunakan buku itu? Apakah kebutuhan buku ini berasal dari kurikulum, program daerah, atau inisiatif sekolah?

Tanpa penjelasan, belanja buku koding hampir seperempat miliar bisa memunculkan pertanyaan baru.

Bima Sakti Pegang Tiga Paket Besar

Nama Bima Sakti menjadi penyedia dengan nilai terbesar.

Ada tiga paket dengan total Rp350.030.852.

PaketKode RUPNilai
Buku Koding/KKA dan Pembelajaran Mendalam63157072Rp249.490.000
ATK Kesetaraan63606344Rp55.558.852
Cetak Buku Modul63606950Rp44.982.000
Total-Rp350.030.852

Tiga paket itu semuanya berstatus ON PROCESS.

Jika dilihat dari jenis belanja, Bima Sakti memegang klaster buku, modul, dan ATK.

Ini tidak otomatis bermasalah.

Namun karena nilainya terbesar dalam data penyedia, publik berhak tahu spesifikasi, volume, harga satuan, dan sebaran penerima barang.

Tujuh Enam Pegang Mebel SD Rp223 Juta

Nama Tujuh Enam muncul pada dua paket mebel SD.

Totalnya Rp223.387.500.

PaketKode RUPNilai
Pengadaan Mebel SD, Meja Siswa63029832Rp129.481.500
Pengadaan Mebel SD, Kursi Siswa63028856Rp93.906.000
Total-Rp223.387.500

Mebel sekolah adalah belanja yang mudah diuji.

Meja ada atau tidak.

Kursi ada atau tidak.

Kondisinya kuat atau tidak.

Sekolah penerima jelas atau tidak.

Karena itu, Disdik perlu membuka daftar sekolah penerima.

Jangan sampai belanja mebel selesai di sistem, tetapi ruang kelas masih kekurangan kursi dan meja layak.

Penyedia Nilai Terbesar

PenyediaPaketNilai
Bima Sakti3Rp350.030.852
Tujuh Enam2Rp223.387.500
Cahaya Minang Nusantara2Rp46.345.000
Data penyedia kosong2Rp21.520.000
Mulya Tulis2Rp21.314.826
CV Trijaya Consultant2Rp18.692.400
Novita Sari3Rp16.015.000
Yuliana3Rp15.400.000
CV Baswara Teknik Konsultan2Rp14.652.300
CV Rekans Tri Perkasa1Rp12.762.780

Daftar ini menunjukkan dua pola.

Penyedia badan usaha memegang barang/jasa bernilai besar.

Sementara banyak nama orang muncul sebagai penyedia jasa tenaga pendidik atau tenaga administrasi.

Nama orang yang muncul beberapa kali juga perlu diperiksa konteksnya.

Apakah karena orang yang sama memegang lebih dari satu tugas?

Apakah karena pembayaran dibagi per kegiatan?

Apakah karena data duplikasi?

Misalnya Novita Sari muncul 3 paket senilai Rp16.015.000.

Yuliana muncul 3 paket senilai Rp15.400.000.

Mardiana muncul 3 paket senilai Rp12.500.000.

Ini tidak otomatis salah.

Tetapi perlu penjelasan agar tidak memunculkan dugaan pembayaran ganda.

Tiga Paket Payment Outside System

Ada tiga paket berstatus PAYMENT OUTSIDE SYSTEM.

Totalnya Rp29.064.826.

Paket/PenyediaSumber/MetodeNilai
ATK – Mulya TulisE-Katalog/E-PurchasingRp14.714.826
Bahan Cetak – Mulya TulisE-Katalog/E-PurchasingRp6.600.000
Jamuan Tamu – Muhammad Salman Al FarisyE-Katalog/E-PurchasingRp7.750.000
Total-Rp29.064.826

Status ini tidak otomatis salah.

Namun istilah payment outside system dalam belanja pemerintah perlu dijelaskan.

Apakah pembayaran dilakukan di luar kanal katalog?

Apakah barang/jasa sudah diterima?

Apakah ada berita acara serah terima?

Apa dasar pencairannya?

Apakah status ini lazim untuk transaksi kecil?

Tanpa penjelasan, publik bisa mempertanyakan akuntabilitasnya.

Dua Data Tokodaring Kosong

Ada dua transaksi Tokodaring dengan total Rp21.520.000.

Yang membuatnya menarik, data tidak menampilkan kode RUP, nama penyedia, nama paket, sumber dana, maupun status paket.

Kode PaketKeteranganNilai
149919Nama paket/penyedia/RUP kosongRp15.070.000
150800Nama paket/penyedia/RUP kosongRp6.450.000
Total-Rp21.520.000

Ini salah satu titik paling janggal.

Nilainya memang tidak besar dibanding total Rp3,27 miliar.

Tetapi pengadaan publik seharusnya dapat dibaca.

Jika nama paket tidak muncul, penyedia tidak muncul, RUP tidak muncul, dan status tidak muncul, maka publik tidak bisa mengetahui belanja itu untuk apa.

Dinas Pendidikan perlu menjelaskan apakah ini akibat ekspor data yang tidak lengkap, kesalahan sistem, atau memang ada transaksi yang belum lengkap informasinya.

Item yang Terlihat Tidak Lazim di Data Pendidikan

Ada beberapa item yang menarik karena sumber dana atau nama paketnya tidak biasa jika dibaca dalam satuan kerja Dinas Pendidikan.

PaketSumber DanaNilai
Honor Tenaga Ahli Daya/OutsourcingAPBNRp5.250.000
Bahan Bata Pengganti Pemugaran Situs KlinterejoAPBNRp5.730.000
Biaya Alkes Pakai Habis Purchase MEDIHOP 3BLUDRp4.900.000
Mobiler BLUD Puskesmas Payung SekakiBLUDRp5.250.000

Item Bahan Bata Pengganti Pemugaran Situs Klinterejo bisa saja berkaitan dengan pendidikan/kebudayaan.

Namun item Biaya Alkes Pakai Habis dan Puskesmas Payung Sekaki lebih dekat dengan sektor kesehatan.

Karena seluruh data berada di satuan kerja Dinas Pendidikan, item ini perlu diklarifikasi.

Apakah ada salah tarik data?

Apakah ada salah kode satker?

Apakah ini bagian dari kegiatan lain yang tercatat di file yang sama?

Klarifikasi diperlukan agar tidak menimbulkan kesan data realisasi bercampur.

Konsultansi dan Perancangan Sekolah

Ada tujuh paket konsultansi/perencanaan yang seluruhnya berstatus SELESAI.

Totalnya Rp66.874.470.

PaketPenyediaNilai
Perencanaan RKB TK Al MadaniCV Rekans Tri PerkasaRp12.762.780
Perancangan RKB SDN 61/X Talang BabatNurizkay KonsultanRp11.849.250
Perancangan Lapangan Upacara SMPN 10CV Trijaya ConsultantRp9.890.100
Perancangan Lapangan Upacara SDN 55/XCV Sendi Teknik KonsultanRp8.917.740
Perancangan Lapangan Upacara SDN 24/XCV Trijaya ConsultantRp8.802.300
Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 25/XCV Baswara Teknik KonsultanRp7.326.150
Rehabilitasi Ruang Kelas SDN 94/XCV Baswara Teknik KonsultanRp7.326.150

Paket konsultansi ini relatif kecil.

Namun tetap penting.

Karena dari perencanaan kecil inilah pekerjaan fisik bisa berjalan benar atau sebaliknya.

Jika perencanaan tidak matang, bangunan sekolah bisa bermasalah.

Jika volume tidak tepat, HPS fisik bisa meleset.

Jika gambar tidak jelas, pelaksanaan bisa membuka ruang tafsir.

Seorang warga Tanjab Timur, Daryani, mengatakan belanja jasa tenaga pendidik harus dibuka sebarannya.

“Kalau nilainya Rp2,36 miliar untuk tenaga pendidik, masyarakat perlu tahu siapa saja, sekolah mana, dan apakah benar mereka aktif mengajar. Jangan sampai hanya nama di sistem,” ujarnya.

Warga lainnya, M Levi, menyoroti pengadaan buku koding.

“Buku koding bagus kalau memang dipakai murid. Tapi kalau hanya dibeli dan tidak ada guru yang siap mengajar, ya percuma. Harus jelas sekolah penerimanya,” katanya.

Seorang wali murid, Ruslan, meminta pengadaan mebel SD benar-benar sampai ke sekolah yang membutuhkan.

“Masih ada kelas yang kursinya rusak. Kalau ada belanja meja kursi Rp223 juta, harus diumumkan sekolah mana saja yang dapat,” ujarnya.

Warga lain, mempertanyakan dua transaksi Tokodaring yang datanya kosong.

“Kalau uangnya keluar, nama barang dan penyedianya harus jelas. Nilainya mungkin kecil, tapi prinsipnya tetap uang publik,” katanya.(*)

BeritaSatu Network