Uang APBD Habis Rp1,85 Miliar untuk Beli Aplikasi dan Bayar Konsultan, Publik Tunggu Bukti Nyata Kinerja BPPRD Muaro Jambi

WIB
IST

Muaro Jambi – Realisasi pengadaan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Muaro Jambi tahun anggaran 2026 mulai terbaca.

Jumlah paketnya tidak banyak.

Hanya 6 paket/transaksi.

Namun total nilainya mencapai Rp1.851.036.586.

Seluruh paket berada pada Kabupaten Muaro Jambi, satuan kerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah - 5.02.0.00.0.00.03.0000.

Seluruhnya bersumber dari APBD.

Seluruh nilai juga tercatat sebagai Produk Dalam Negeri atau PDN.

Total nilai belanja Rp1.851.036.586.

Total nilai PDN juga Rp1.851.036.586.

Tidak ada selisih.

Sekilas, data ini terlihat rapi.

Namun setelah dibaca lebih pelan, ada sejumlah titik yang patut disorot.

Pertama, paket terbesar adalah Belanja jasa konsultasi pemuktahiran PBB P2 tahun 2026.

Nilainya Rp949.939.665.

Statusnya BERLANGSUNG.

Sumber transaksinya Tender.

Metodenya Seleksi.

Jenis pengadaannya Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi.

Namun pada data realisasi yang tersedia, kolom Nama Penyedia untuk paket ini tidak terisi.

Ini menjadi catatan penting.

Paket hampir Rp950 juta sedang berlangsung, tetapi nama penyedianya belum muncul dalam data yang diberikan.

Kedua, nama Citracom Inti Persada muncul pada tiga paket sekaligus.

Ketiganya berkaitan dengan sistem digital perpajakan dan infrastruktur pendukungnya: ITAX Mobile, Cloud PVC Server, dan ITAX BOX.

Total nilai tiga paket itu mencapai Rp599.450.000.

Ketiga, ada paket Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak terkait PBBP2 dan BPHTB senilai Rp242.712.972 kepada Jasa Karya.

Keempat, ada belanja ATK, kertas, dan cover senilai Rp58.933.949 kepada Pranata Berkah Abadi.

Dengan begitu, hampir seluruh belanja dalam data ini bergerak di sekitar satu klaster besar: digitalisasi, pemutakhiran, administrasi, dan cetak dokumen pajak daerah.

Pertanyaannya sederhana: setelah APBD hampir Rp1,85 miliar dikeluarkan, apakah pajak daerah Muaro Jambi benar-benar akan lebih akurat, lebih mudah dibayar, lebih transparan, dan lebih besar masuk ke kas daerah?

Rekap Utama

UraianJumlahNilai
Total paket6-
Total belanja-Rp1.851.036.586
Total PDN-Rp1.851.036.586
Selisih PDN-Rp0
Sumber danaAPBD6 paket
Tahun anggaran20266 paket
InstansiKab. Muaro Jambi-
SatkerBPPRD Muaro Jambi-

Seluruh paket tercatat PDN penuh.

Namun status PDN tidak otomatis menjawab pertanyaan publik.

Yang perlu dijelaskan tetap sama: barang dan jasanya apa, penyedianya siapa, output-nya apa, dan bagaimana dampaknya terhadap pendapatan daerah.

Daftar Lengkap Paket

NoPaketNilai/Status
1Pemeliharaan Aplikasi ITAX MobileRp149.800.000 / ON PROCESS
2Cloud PVC ServerRp199.900.000 / ON PROCESS
3Konsultasi pemuktahiran PBB P2Rp949.939.665 / BERLANGSUNG
4Software ITAX BOXRp249.750.000 / ON PROCESS
5ATK, kertas dan coverRp58.933.949 / ON PROCESS
6Bahan cetak PBBP2/BPHTBRp242.712.972 / ON PROCESS

Dari enam paket itu, hanya satu yang berstatus BERLANGSUNG.

Lima lainnya masih ON PROCESS.

Artinya, sebagian besar paket masih dalam proses.

Belanja belum selesai secara manfaat.

Barang dan jasa harus benar-benar diterima.

Sistem harus benar-benar berjalan.

Dokumen harus benar-benar dipakai.

Data pajak harus benar-benar diperbarui.

Paket Terbesar

NoPaketNilai
1Konsultasi pemuktahiran PBB P2Rp949.939.665
2Software ITAX BOXRp249.750.000
3Bahan cetak PBBP2/BPHTBRp242.712.972
4Cloud PVC ServerRp199.900.000
5Pemeliharaan ITAX MobileRp149.800.000
6ATK, kertas dan coverRp58.933.949

Paket konsultansi pemutakhiran PBB P2 menyerap Rp949.939.665.

Itu sekitar 51,32 persen dari total belanja dalam data ini.

Dengan kata lain, lebih dari separuh belanja BPPRD Muaro Jambi dalam daftar ini berada pada satu paket konsultansi.

Paket ini perlu dijelaskan secara terbuka.

Apa objek pemutakhiran PBB P2?

Berapa jumlah objek pajak yang akan dimutakhirkan?

Berapa desa atau kelurahan yang menjadi sasaran?

Apakah pemutakhiran dilakukan lewat survei lapangan?

Apakah ada pemetaan spasial?

Apakah ada validasi data wajib pajak?

Apakah ada pembaruan Nilai Jual Objek Pajak?

Apakah output-nya hanya laporan atau langsung terintegrasi ke sistem pajak daerah?

Konsultansi PBB P2 Hampir Rp950 Juta, Penyedia Belum Muncul

Paket terbesar memiliki kode RUP 64889425.

Kode paketnya 10139704000.

Nama paketnya Belanja jasa konsultasi pemuktahiran PBB P2 tahun 2026.

Tahun anggaran 2026.

Sumber transaksi Tender.

Sumber dana APBD.

Metode pengadaan Seleksi.

Jenis pengadaan Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi.

Status paket BERLANGSUNG.

Total nilai Rp949.939.665.

Nilai PDN Rp949.939.665.

Namun nama penyedia terpilih.

Ini tidak bisa langsung disimpulkan bermasalah.

Bisa saja data belum lengkap.

Bisa saja proses tender masih berjalan.

Detail Paket Konsultansi

UraianDataNilai
Kode RUP64889425-
Kode Paket10139704000-
Sumber transaksiTender-
MetodeSeleksi-
JenisJasa Konsultansi Non Konstruksi-
StatusBERLANGSUNG-
PenyediaBelum tercantum-
Total nilai-Rp949.939.665
PDN-Rp949.939.665

Citracom Inti Persada Pegang Tiga Paket

Nama Citracom Inti Persada muncul tiga kali.

Total nilainya Rp599.450.000.

Paket-paketnya terkait ITAX Mobile, Cloud PVC Server, dan ITAX BOX.

Paket Citracom Inti Persada

PaketKode RUPNilai
Pemeliharaan Aplikasi ITAX Mobile64721498Rp149.800.000
Cloud PVC Server64703370Rp199.900.000
Software ITAX BOX64722159Rp249.750.000
Total-Rp599.450.000

Tiga paket ini semuanya melalui E-Katalog 6.0.

Metodenya E-Purchasing.

Sumber dananya APBD.

Statusnya ON PROCESS.

Dua paket masuk jenis pengadaan Jasa Lainnya dan satu paket masuk jenis Barang.

Secara nilai, paket Citracom Inti Persada menyerap sekitar 32,38 persen dari total belanja dalam data ini.

Ini tidak otomatis bermasalah.

Namun karena tiga paket berada pada satu ekosistem digital pajak, publik berhak bertanya: apakah paket ini saling terhubung, atau berdiri sendiri?

Apa fungsi ITAX Mobile?

Apa fungsi ITAX BOX?

Apa hubungan ITAX BOX dengan aset tidak berwujud berupa software?

Apa yang dimaksud Cloud PVC Server?

Apakah server itu disewa, dikelola, atau hanya langganan?

Apakah data pajak daerah tersimpan aman?

Siapa yang memegang akses?

Bagaimana keamanan data wajib pajak dijamin?

ITAX Mobile, Cloud Server, ITAX BOX

Paket pertama bernama Sub Kegiatan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) - Belanja Jasa Pemeliharaan Aplikasi ITAX Mobile.

Nilainya Rp149.800.000.

Kode paketnya 01KSFTYWYY8CEK9AFKYPZ4DRVQ.

Kode RUP 64721498.

Paket kedua bernama Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan (Cloud PVC Server).

Nilainya Rp199.900.000.

Kode paketnya 01KP4YPYJNJ5GG2GSY2ZB05ZFX.

Kode RUP 64703370.

Nama belanjanya menarik.

Cloud PVC Server masuk dalam belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan.

Secara administratif bisa saja sesuai akun belanja.

Tetapi secara publik, frasa ini perlu dijelaskan.

Apakah ini biaya cloud server untuk sistem pajak?

Apakah termasuk internet?

Apakah ada unsur TV berlangganan?

Atau hanya nomenklatur akun yang terlalu umum?

Paket ketiga bernama Sub Kegiatan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) - Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software (ITAX BOX).

Nilainya Rp249.750.000.

Kode paketnya 01KPWJKF8GC1ZM0RQTC2557S5K.

Kode RUP 64722159.

Nama ini juga menarik.

Disebut ITAX BOX, tetapi masuk belanja modal Aset Tidak Berwujud-Software.

Jika ini software, publik perlu tahu lisensinya apa.

Apakah sekali beli?

Apakah berlangganan?

Apakah ada source code?

Apakah pemerintah daerah memiliki hak pakai penuh?

Apakah ada biaya pemeliharaan tahun berikutnya?

Klaster Digital Pajak

KelompokPaketNilai
ITAX Mobile1Rp149.800.000
Cloud PVC Server1Rp199.900.000
ITAX BOX Software1Rp249.750.000
Bahan cetak PBBP2/BPHTB1Rp242.712.972
Konsultansi PBB P21Rp949.939.665
Total klaster pajak5Rp1.792.102.637

Jika lima paket yang berkaitan langsung dengan pajak daerah, PBBP2, BPHTB, ITAX, cloud, software, konsultansi, dan bahan cetak digabung, totalnya mencapai Rp1.792.102.637.

Itu sekitar 96,82 persen dari total belanja.

Sisanya adalah paket ATK, kertas, dan cover senilai Rp58.933.949.

Dengan kata lain, hampir seluruh belanja BPPRD Muaro Jambi dalam data ini bertumpu pada penguatan sistem, administrasi, pemutakhiran, dan cetak dokumen pajak daerah.

Ini bisa menjadi investasi yang baik jika hasilnya nyata.

Namun bisa menjadi belanja mahal jika tidak menghasilkan peningkatan PAD dan kualitas data pajak.

Paket Bahan Cetak Rp242 Juta

Paket Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak juga cukup besar.

Nilainya Rp242.712.972.

Penyedianya Jasa Karya.

Kode paketnya 01KJF8CNMJ7SFBRJVDEB2EYWH0.

Kode RUP 66030015.

Sumber transaksi E-Katalog 6.0.

Sumber dana APBD.

Metode E-Purchasing.

Jenis pengadaan Barang.

Status ON PROCESS.

Nama paketnya berada pada sub kegiatan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Belanja bahan cetak untuk pajak daerah bisa dimaklumi.

Ada dokumen, formulir, SPPT, surat pemberitahuan, tanda bukti, dan kebutuhan administrasi lain.

Tetapi nilainya hampir seperempat miliar rupiah.

Publik berhak tahu apa saja yang dicetak.

Berapa eksemplar?

Untuk berapa wajib pajak?

Apakah berkaitan dengan SPPT PBB?

Apakah bahan cetak itu langsung didistribusikan ke desa dan kelurahan?

Apakah ada dokumentasi distribusinya?

Paket ATK, Kertas, dan Cover

Paket terkecil dalam data ini adalah Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor dan Kertas dan Cover.

Nilainya Rp58.933.949.

Penyedianya Pranata Berkah Abadi.

Kode paketnya 01KN3RHZ6D50NMSSPZ7XY651MY.

Kode RUP 64525422.

Sumber transaksi E-Katalog 6.0.

Sumber dana APBD.

Metode E-Purchasing.

Jenis pengadaan Barang.

Status ON PROCESS.

Nilainya paling kecil, tetapi tetap harus proporsional.

Apalagi paket ini berada pada OPD yang sedang menjalankan belanja digital pajak.

Jika sistem sudah digital, kebutuhan kertas semestinya bisa ditekan.

Maka belanja ATK, kertas, cover, dan bahan cetak perlu dilihat dalam satu narasi: apakah digitalisasi benar-benar mengurangi kerja manual, atau justru digitalisasi berjalan tetapi cetak dokumen tetap besar?

Rekap Menurut Metode

MetodePaketNilai
E-Purchasing5Rp901.096.921
Seleksi1Rp949.939.665
Total6Rp1.851.036.586

Dari sisi jumlah, E-Purchasing paling banyak.

Ada lima paket.

Namun dari sisi nilai, Seleksi untuk konsultansi PBB P2 menjadi paling besar.

Satu paket konsultansi saja mencapai Rp949.939.665.

E-Purchasing lima paket mencapai Rp901.096.921.

Artinya, satu paket konsultansi lebih besar daripada gabungan lima paket katalog.

Rekap Menurut Jenis

JenisPaketNilai
Barang3Rp551.396.921
Jasa Lainnya2Rp349.700.000
Jasa Konsultansi1Rp949.939.665
Total6Rp1.851.036.586

Jenis pengadaan terbesar adalah jasa konsultansi.

Nilainya Rp949.939.665.

Lalu barang Rp551.396.921.

Kemudian jasa lainnya Rp349.700.000.

Dalam konteks BPPRD, komposisi ini menunjukkan belanja bukan hanya perangkat atau bahan.

Ada jasa pemeliharaan aplikasi.

Ada cloud server.

Ada konsultansi pemutakhiran data.

Ada software.

Ada bahan cetak.

Ada ATK.

Seluruhnya membentuk ekosistem kerja pajak daerah.

Rekap Menurut Status

StatusPaketNilai
BERLANGSUNG1Rp949.939.665
ON PROCESS5Rp901.096.921
Total6Rp1.851.036.586

Status BERLANGSUNG hanya satu paket, tetapi nilainya terbesar.

Status ON PROCESS lima paket, totalnya sedikit lebih kecil.

Artinya, pengadaan ini masih bergerak.

Belum selesai seluruhnya.

Ini waktu yang tepat bagi publik untuk meminta transparansi sejak awal.

Penyedia yang Muncul

PenyediaPaketNilai
Citracom Inti Persada3Rp599.450.000
Jasa Karya1Rp242.712.972
Pranata Berkah Abadi1Rp58.933.949
Belum tercantum1Rp949.939.665

Nama Citracom Inti Persada menjadi penyedia yang paling sering muncul.

Tiga paket.

Totalnya hampir Rp600 juta.

Nama penyedia untuk paket konsultansi terbesar belum tercantum.

Ini harus diperjelas.

Sebab paket konsultansi pemutakhiran PBB P2 adalah pekerjaan yang sangat strategis.

Seorang warga Muaro Jambi, yang dalam draf ini diberi inisial Rida, meminta BPPRD membuka hasil pemutakhiran PBB P2 kepada publik.

“Kalau konsultansi hampir Rp950 juta, masyarakat perlu tahu hasilnya apa. Berapa objek pajak diperbarui? Apakah PAD naik? Jangan cuma laporan tebal,” ujarnya.

Warga lainnya, M Aidi, menyoroti tiga paket Citracom Inti Persada.

“Kalau satu penyedia pegang ITAX Mobile, Cloud Server, dan ITAX BOX, mungkin karena sistemnya satu paket. Tapi harus dijelaskan supaya tidak terlihat seperti belanja berulang pada pihak yang sama,” katanya.

Seorang warga lain, Ronald, mempertanyakan belanja bahan cetak di tengah digitalisasi.

“Kalau sudah pakai ITAX, cloud, dan software, kenapa bahan cetak masih Rp242 juta? Mungkin memang perlu, tapi harus jelas untuk apa dan berapa jumlahnya,” ujarnya.(*)

BeritaSatu Network