Gaung polemik tender proyek Pustu Kelurahan Bungo Taman Agung kini memasuki babak penentuan. Setelah dinyatakan sebagai pemenang, CV Abimanyu Jaya kini menghadapi rintangah terakhir, yakni penandatanganan kontrak. Namun, langkah itu tak semulus yang dibayangkan.
Dinas Kesehatan, selaku pengelola anggaran masih wait and see. Mereka sedang mengkaji masalah hukum jika meneruskan teken kontrak.
Indra Kesuma, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek, secara tegas menyatakan hingga saat ini belum ada penandatanganan kontrak dengan CV Abimanyu.
“Sampai saat ini belum ada penandatanganan kontrak,” tegas Indra saat dikonfirmasi JambiLink, Selasa (1/7/2025).
Dengan keputusan Pokja yang menetapkan CV Abimanyu Jaya sebagai pemenang--meski dengan SBU yang sudah kadaluarsa saat evaluasi--, Indra Kesuma menyiratkan kehati-hatian ekstra dalam mengambil sikap.
“Itu ranah Pokja. Silakan konsultasi dengan Pokja,” ujarnya.
Ia menegaskan pihaknya tak akan gegabah. Tak akan sembrono ambil resiko. Indra mengaku tengah mendalami status hukum dan administratif pemenang tender tersebut. Bahkan, PPK menunggu hasil konsultasi dengan Inspektorat, LKPP, dan Aparat Penegak Hukum (APH) sebelum mengambil keputusan final.
“Kami akan dalami dan berkonsultasi dengan Inspektorat, LKPP dan APH,” ungkapnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, JSBU CV Abimanyu Jaya sudah tak berlaku saat proses evaluasi dan pembuktian kualifikasi berlangsung. Dalam ketentuan Perpres 12/2021 dan Permen PUPR 14/2020, hal ini seharusnya menggugurkan kelolosan peserta tender.
Jika kontrak tetap diteken dalam kondisi cacat dokumen kualifikasi, maka Dinas turut serta dalam pelanggaran administratif, bahkan bisa masuk dalam dugaan penyalahgunaan wewenang atau pengadaan tidak sah.
Kini, publik menunggu. Akankah PPK meneken kontrak proyek senilai Rp 662,9 juta tersebut kepada CV Abimanyu Jaya meski ada cacat hukum? Ataukah memilih langkah korektif sesuai prinsip good governance?
Add new comment