Sarolangun - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sarolangun melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) mulai mematangkan rencana pembangunan infrastruktur untuk Tahun Anggaran 2026. Langkah awal ini dibuktikan dengan digelontorkannya dana APBD sebesar Rp 1.557.063.600 (Rp 1,55 Miliar) khusus untuk menyewa jasa konsultan perencana teknis jalan dan jembatan.
Sarolangun - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sarolangun mulai menggeber sejumlah proyek strategis pada Tahun Anggaran 2026. Dari penelusuran data Rencana Umum Pengadaan (RUP) APBD 2026, sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Diskominfo, hingga BKPSDM telah merilis rincian belanjanya.
Proyek peningkatan Jalan Transos Desa Suka Damai, Sarolangun senilai Rp1,46 miliar oleh CV Mutiara Berlian bermasalah. Audit BPK RI 2025 menemukan kekurangan volume pekerjaan beton dan wiremesh senilai Rp322,99 juta, diduga akibat lemahnya pengawasan.
***
Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI 2025 soal kekurangan volume Rp1,03 miliar pada proyek Pengaspalan Jalan Dalam Kota Sarolangun memicu reaksi deras dari warganet. Di media sosial, berbagai komentar bermunculan, mulai dari sindiran pahit hingga desakan agar aparat penegak hukum segera bergerak.
Seorang warganet bernama Muhammad Nabiil menuliskan panjang lebar pengalaman getir dunia kontraktor. Ia menyebut bisnis konstruksi kini sarat risiko dan rawan jerat hukum.
BPK RI 2025 menemukan kekurangan volume Rp 1,16 miliar pada proyek Jalan Lubuk Kepayang–Kasang Melintang Sarolangun. Temuan ini berisiko menurunkan mutu jalan dan membebani biaya pemeliharaan.
***