Pramusaji Sedot Rp 220 Juta, Gorden Rp 80 Juta, Ini Rincian Belanja Setda Tanjab Timur Mei 2026

Tanjab Timur – Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur sudah merealisasikan belanja pengadaan senilai Rp1.031.432.400 pada Mei tahun anggaran 2026.

Angka itu berasal dari 77 paket pengadaan.

Seluruh paket berada pada instansi Kabupaten Tanjung Jabung Timur, satuan kerja Sekretariat Daerah - 4.01.2.10.0.00.25.0000, bersumber dari APBD, dan tercatat sebagai belanja tahun anggaran 2026.

Sekilas, belanja ini terlihat seperti kebutuhan operasional kantor. Ada jasa tenaga administrasi. Ada pramusaji. Ada supir bupati dan wakil bupati. Ada penjaga kantor. Ada petugas sound system. Ada pengantar surat. Ada pemelihara taman. Ada makanan dan minuman rapat. Ada alat tulis. Ada alat listrik. Ada vacuum cleaner. Ada gorden kantor. Ada pula jasa konsultansi rehab fasilitas rumah dinas bupati.

Tapi ketika dibaca pelan-pelan, ada sisi yang patut disorot.

Dari total Rp1,03 miliar, belanja Jasa Lainnya mencapai Rp741.250.000 dari 53 paket. Artinya, sebagian besar anggaran terserap untuk jasa tenaga pendukung kantor.

Paket Jasa Tenaga Administrasi Perkantoran sendiri muncul 24 kali dengan total Rp318.750.000.

Paket Petugas Pramusaji muncul 16 kali dengan total Rp220.000.000.

Belanja supir mencapai Rp92.500.000. Itu terdiri dari supir bupati, supir wakil bupati, dan supir mobil pool.

Di sisi lain, ada Pengadaan Gorden Kantor senilai Rp80.697.000. Ada Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor senilai Rp50.797.000 dengan nilai PDN Rp0. Ada pula Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik senilai Rp45.000.000 dengan nilai PDN Rp0.

Belanja seperti ini tidak otomatis salah.

Namun publik wajar bertanya, berapa besar anggaran yang benar-benar berdampak langsung kepada masyarakat, dan berapa banyak yang habis untuk kenyamanan serta mesin rumah tangga birokrasi?

Dari 77 paket, sebanyak 72 paket diproses melalui E-Katalog 6.0 dengan metode E-Purchasing. Nilainya mencapai Rp922.015.700.

Sisanya, 5 paket melalui Non Tender dengan metode Pengadaan Langsung senilai Rp109.416.700.

Dari sisi status, 72 paket masih ON PROCESS dengan total nilai Rp922.015.700. Sementara 5 paket sudah SELESAI senilai Rp109.416.700.

Jika dilihat dari jenis pengadaan, belanja terbesar ada pada Jasa Lainnya.

Pola ini menunjukkan belanja Setda Tanjab Timur lebih banyak diarahkan untuk menopang operasional internal kantor ketimbang proyek yang langsung terlihat oleh publik.

Administrasi pemerintahan memang membutuhkan tenaga pendukung. Tetapi jika nilainya mencapai ratusan juta rupiah, publik berhak melihat efektivitasnya.

Apakah tenaga administrasi ini benar-benar dibutuhkan sebanyak itu? Apakah pramusaji sebanyak itu proporsional? Apakah tenaga pendukung kantor ini diukur kinerjanya? Apakah semua orang yang tercantum bekerja sesuai kebutuhan dan output?

Pertanyaan seperti ini penting, karena belanja jasa tenaga kantor sering sulit dilihat hasilnya oleh warga.

Salah satu paket yang menarik perhatian adalah Pengadaan Gorden Kantor.

Nilainya Rp80.697.000. Penyedianya ALFIRA JAYA. Metodenya E-Purchasing melalui E-Katalog 6.0. Statusnya masih ON PROCESS.

Paket ini menjadi belanja terbesar tunggal dalam data tersebut.

Ada juga Belanja Vacuum Cleaner senilai Rp33.966.000 oleh Cahaya Arsy Persada.

Belanja gorden dan vacuum cleaner bisa saja dibutuhkan untuk kantor. Tapi nilainya membuat publik bertanya tentang prioritas.

Di saat banyak kebutuhan dasar masyarakat masih menunggu, belanja kantor yang sifatnya penunjang kenyamanan selalu mudah memantik sorotan.

Ada dua paket yang juga layak dicermati.

Pertama, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor senilai Rp50.797.000 oleh Foto Copy Sinar Victory.

Kedua, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik senilai Rp45.000.000 oleh CV. Tirta Kencana.

Keduanya melalui Non Tender dengan metode Pengadaan Langsung. Statusnya SELESAI.

Menariknya, dua paket itu memiliki nilai PDN Rp0.

Total keduanya mencapai Rp95.797.000.

Nilai PDN nol tidak otomatis berarti salah. Bisa saja karena pencatatan sistem, jenis produk, atau data belum lengkap. Namun dalam pengadaan pemerintah, angka PDN nol tetap patut dijelaskan. Apalagi untuk item seperti ATK dan alat listrik yang semestinya relatif mudah dijelaskan asal produknya.

Ada tiga paket konsultansi terkait rumah dinas bupati.

Pertama, Jasa Konsultansi Perencanaan Rehab Kamar Staf Rumah Dinas Bupati senilai Rp5.494.500.

Kedua, Jasa Perancangan Rehab Dapur Samping Rumah Dinas Bupati senilai Rp2.686.200.

Ketiga, Jasa Konsultansi Perencanaan Pembuatan Ruang Laundry Rumah Dinas Bupati senilai Rp5.439.000.

Totalnya Rp13.619.700.

Nilainya memang kecil. Tapi secara simbolik tetap menarik.

Karena di mata publik, belanja rumah dinas pejabat selalu sensitif. Apalagi jika menyangkut kamar staf, dapur samping, dan ruang laundry.

Bisa saja semua itu dibutuhkan untuk operasional rumah jabatan. Tetapi tetap perlu dijelaskan agar tidak terkesan lebih mementingkan fasilitas pejabat dibanding pelayanan publik.

Sejumlah warga Tanjung Jabung Timur berharap belanja Sekretariat Daerah tidak hanya rapi secara administrasi, tetapi juga proporsional.

Salah seorang warga, Firdaus, mengatakan masyarakat tidak menolak kebutuhan kantor pemerintah. Namun ia menilai pemerintah harus bisa membedakan antara kebutuhan penting dan fasilitas kenyamanan internal.

“Kalau untuk pelayanan publik, kami dukung. Tapi kalau belanja pramusaji ratusan juta, gorden Rp80 juta, vacuum cleaner Rp33 juta, masyarakat tentu bertanya. Apa dampaknya untuk rakyat?” ujarnya.

Warga lainnya, Romi, menyoroti banyaknya belanja jasa tenaga administrasi dan pramusaji.

“Tenaga administrasi itu perlu, pramusaji juga mungkin perlu. Tapi kalau angkanya sampai ratusan juta, harus dijelaskan. Berapa orang, kerjanya apa, dan output-nya apa. Jangan sampai APBD hanya habis untuk urusan kantor,” katanya.

Sementara itu, warga lain menilai belanja rumah dinas bupati seharusnya dibuka secara transparan.

“Nilainya mungkin kecil, tapi rumah dinas pejabat itu sensitif. Kalau ada rehab kamar staf, dapur, laundry, jelaskan kebutuhan dan manfaatnya. Jangan sampai warga melihat pemerintah lebih sibuk mengurus fasilitas pejabat,” ujarnya.

Seluruh paket berada pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, tahun anggaran 2026, dan bersumber dari APBD.