Batang Hari - Rencana Pemerintah Kabupaten Batang Hari untuk membangun destinasi wisata baru senilai miliaran rupiah kini memantik sorotan tajam. Proyek yang dikomandoi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUPR) ini memunculkan aroma kejanggalan pada proses tendernya.
Berdasarkan penelusuran data pada sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) untuk Rencana Umum Pengadaan (RUP) 65828667, Dinas PUPR Batanghari membuka tender untuk paket Penataan Kawasan Aek Meliuk dan Pembangunan Wisata Air Terjun Buatan (Aek Tumpah).
Proyek fisik yang bersumber dari APBD 2026 ini memiliki Nilai Pagu Paket fantastis sebesar Rp 3.620.210.214 (Rp 3,62 Miliar) dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang mepet di angka Rp 3.620.210.000.
Kejanggalan mulai tercium pada tahapan lelang yang menggunakan metode Pascakualifikasi Harga Terendah Sistem Gugur ini. Secara data di atas kertas, lelang proyek air terjun buatan ini tampak kompetitif karena diminati dan diikuti oleh 20 perusahaan konstruksi.
Namun, faktanya di lapangan berbanding terbalik. Dari 20 perusahaan yang mendaftar, hanya ada satu kontraktor yang benar-benar serius memasukkan penawaran harga. Sementara itu, 19 perusahaan lainnya tak ubahnya seperti 'perusahaan boneka' atau sekadar peramai daftar hadir tanpa memberikan dokumen penawaran sama sekali.
Satu-satunya perusahaan yang melenggang mulus mengajukan penawaran adalah CV. PUSPA SARI. Perusahaan ini memasukkan harga penawaran sebesar Rp 3.579.156.914,79 (Rp 3,57 Miliar), yang mana hanya turun sedikit dari nilai HPS yang ditetapkan pemerintah.
Sedangkan belasan nama lain seperti CV. Mulia Agung Bestari, CV. Nyiur Nusantara Permai, PT. Sidlacom Engineer Consultant, hingga Akbar Cipta Sada, membiarkan kolom penawarannya kosong melompong.
Fenomena lelang dengan banyak peserta namun hanya satu yang menawar ini kerap menjadi 'lampu merah' dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Publik tentu berharap pihak terkait bisa memastikan bahwa tender proyek wisata Aek Tumpah senilai Rp 3,6 Miliar ini benar-benar berjalan transparan, tanpa ada praktik monopoli, pengkondisian pemenang, atau bagi-bagi jatah proyek di balik layar.(*)
