Merangin - Tahun Anggaran 2026 rupanya tak hanya dirancang sebagai ajang perbaikan infrastruktur publik di Kabupaten Merangin. Di balik deretan proyek perbaikan jalan, ternyata terselip proyek "bersolek" bernilai fantastis yang ditujukan untuk memanjakan fasilitas pejabat daerah.
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Merangin diam-diam telah mengalokasikan dana miliaran rupiah dari uang pajak rakyat demi memuluskan proyek pengadaan lift di Kantor Bupati.
Data yang berhasil dihimpun tim Jambi Link, rencana kemewahan ini jelas terpampang. Terdapat sebuah proyek yang akan dilelang secara tender dengan nomenklatur Pemasangan Lift Kantor Bupati Merangin.
Angka pagu anggaran yang dipatok untuk proyek ini sukses bikin geleng-geleng kepala, yakni menembus Rp 1.815.000.000 (Rp 1,81 Miliar).
Namun, angka nyaris dua miliar itu ternyata belum harga bersih alias belum bisa langsung dipakai. Agar lift itu bisa berdiri tegak dan beroperasi dengan sempurna, Dinas PUPR masih merasa perlu menyuntikkan dana tambahan.
Muncul proyek 'part dua' atau proyek pendamping yang diberi nama Pembangunan Elemen Pelengkap Pemasangan Lift Kantor Bupati Merangin. Untuk urusan sekadar 'elemen pelengkap' ini saja, APBD Merangin kembali disedot sebesar Rp 680.742.000.
Jika kedua proyek yang bermuara pada satu fasilitas yang sama ini diakumulasikan, maka negara harus merogoh kocek hingga mencapai Rp 2.495.742.000 (Nyaris menyentuh angka Rp 2,5 Miliar!).
Angka raksasa sebesar itu dihabiskan secara spesifik murni hanya untuk fasilitas naik-turun para elite pejabat dan tetamu di gedung pemerintahan daerah itu.
Fakta postur anggaran ini tentu memantik keprihatinan sekaligus tanda tanya besar di tengah masyarakat. Publik berhak menuntut penjelasan rasional dan uji kelayakan dari Pemkab Merangin maupun wakil rakyat di DPRD.
Seberapa darurat dan mendesakkah kebutuhan pengadaan lift seharga Rp 2,5 miliar di kantor bupati pada tahun 2026 ini?
Mengingat di luar pagar kantor pemerintahan yang megah tersebut, masih sangat banyak jalan raya di pelosok desa Merangin yang kondisinya hancur, berlubang, berubah jadi kubangan lumpur saat hujan, dan sangat menanti sentuhan aspal dari Dinas PUPR.
Kini, keputusan berada di tangan para pemangku kebijakan. Apakah akan mendahulukan urusan perut dan akses ekonomi rakyat di desa, atau ngotot mendahulukan kenyamanan fasilitas gedung pejabat?
Kadis PU Kabupaten Merangin belum merespon konfirmasi dan belum memberikan penjelasan ihwal rencana itu.(*)
