Kasus Jambi

Kegaduhan tender proyek di Kabupaten Bungo belum juga reda. Kali ini, tekanan datang dari lembaga pengawas independen. Direktur Eksekutif TEGAR (Transparansi & Etika Gerakan Rakyat), Erwin Munas, mendesak Bupati Bungo Dedy Putra untuk membatalkan hasil tender Pustu Taman Agung yang dinilai sarat masalah.

Bukan sekadar membatalkan, Erwin juga menyerukan tindakan tegas terhadap Kelompok Kerja (Pokja) yang menangani tender tersebut. Jika terbukti lalai atau melakukan pembiaran atas pelanggaran aturan, katanya, Pokja harus dibubarkan dan diganti.

Panggung proyek tahun anggaran 2025 resmi dibuka di Kabupaten Merangin. Dan yang menjadi pembuka babak baru ini bukan proyek kecil, melainkan proyek pembangunan Gedung UPTD Instalasi Farmasi dengan nilai jumbo Rp 7,5 miliar.

Yang menarik, ini proyek besar pertama yang diluncurkan setelah M. Syukur resmi dilantik sebagai Bupati Merangin. Dan publik, seperti biasa, tak hanya ingin melihat kontrak ditandatangani. Tapi, juga ingin tahu
apakah tender akan berlangsung jujur? Atau hanya pergantian nama dari wajah lama?

Praktik tender proyek di Tanjung Jabung Barat tengah disorot. Banyak temuan pengadaan proyek pemerintah itu, diwarnai cacat hukum. Mulai dari dokumen bermasalah, hingga keberadaan penyedia jasa yang tak jelas wujudnya.

Beberapa temuan di lapangan menunjukkan dokumen penyedia yang tak memenuhi syarat, tapi tetap diloloskan.

Terbaru, tim Jambi Link menemukan proyek Review RDTR Kawasan Perkotaan Pelabuhan Dagang, dengan nilai HPS Rp 500 juta, berada di bawah Dinas PUPR Tanjab Barat, juga cacat administrasi.

Masalahnya begini.

Muaro Jambi – Seharusnya menjadi solusi, proyek rehabilitasi jalan di Simpang Nasional SMA 2 Desa Berembang, Kecamatan Sekernan, justru berakhir menjadi bahan perbincangan panas. Dengan anggaran Rp12,1 miliar dari APBD Kabupaten Muaro Jambi tahun 2024, hasil proyek jalan itu kini diragukan kualitasnya.

Aspalnya mulai retak, dan warga setempat khawatir jalan yang baru selesai tersebut tak akan bertahan lama.