Gubernur Jambi

TANJAB TIMUR — Diskusi Rabuan Roadshow (DRR) Tenaga Ahli Gubernur (TAG) Jambi digelar di Aula Rumah Dinas Bupati Tanjung Jabung Timur, Rabu (4/6/2026).

Acara ini dibuka langsung oleh Bupati Tanjung Jabung Timur, Dillah Hich.

Forum DRR tersebut digelar sebagai ruang diskusi, koordinasi, sekaligus penyerapan aspirasi daerah. Hasil diskusi nantinya akan disampaikan langsung kepada Gubernur Jambi.

Fokus pembahasan kali ini cukup strategis: hilirisasi.

Oleh:

Elas Anra Dermawan, SH
Founder LBH NADI

Pembangunan Jambi Business Center (JBC) menjadi salah satu penanda penting perubahan wajah Provinsi Jambi menuju daerah yang lebih modern, maju, dan memiliki daya saing pembangunan yang kuat.

Kehadiran kawasan bisnis modern tersebut bukan sekadar pembangunan pusat perbelanjaan, melainkan simbol transformasi urban dan pertumbuhan ekonomi daerah yang mulai bergerak ke arah yang lebih progresif.

Jambi - Pemerintah Provinsi Jambi tak main-main dalam membangkitkan raksasa tidur di pesisir timur. Peluang investasi untuk pengembangan kawasan Ujung Jabung kini dibuka selebar-lebarnya.

Hasilnya, konsorsium pemodal kakap gabungan dari Amerika Serikat (AS) dan Dubai dikabarkan mulai kepincut dengan potensi kawasan tersebut.

Opini Hukum oleh:

Elas Anra Dermawan, SH

(Kuasa Hukum Wawan Setiawan - Terdakwa dalam Perkara Dugaan Penyalahgunaan Dana DAK Dinas Pendidikan Provinsi Jambi)

Jakarta - Gubernur Jambi, Al Haris, bergerak cepat menemui Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, di Jakarta. Tak tanggung-tanggung, Al Haris memboyong seluruh Bupati, Wali Kota, hingga Kepala Dinas Perkim se-Provinsi Jambi untuk memastikan rakyatnya mendapatkan kuota pembangunan rumah yang layak.

Dalam pertemuan yang berlangsung hangat namun intens tersebut, Al Haris menegaskan bahwa urusan perumahan adalah kebutuhan mendesak bagi puluhan ribu warganya di Jambi.

Jambi - Komitmen Gubernur Jambi, Al Haris, untuk mengentaskan kemiskinan dan menghadirkan hunian layak bagi masyarakat kecil (wong cilik) terus dibuktikan dengan kerja nyata.

Di bawah kepemimpinannya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sukses merealisasikan bedah rumah sebanyak 550 unit sepanjang tahun 2025.

Program ini menjadi bukti konsistensi Al Haris dalam menjalankan visi misi Jambi Mantap, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang kurang mampu.

Jambi - Gubernur Jambi Al Haris dinilai sangat pantas menyandang gelar "Most Inspiring Tourism Leader 2025" dalam ajang Wonderful Indonesia Award. Penghargaan ini menjadi bukti kepiawaian Al Haris dalam meletakkan dasar kebijakan yang kuat bagi masa depan pariwisata di Bumi Sepucuk Jambi Sembilan Lurah.

Jambi - Pengamat kebijakan publik dari UIN STS Jambi, Dr. Dedek Kusnadi, S.Sos., M.Si., MM, memberikan penilaian positif terhadap kinerja Gubernur Jambi, Al Haris. Ia menilai, arah pembangunan Jambi di bawah kepemimpinan Al Haris saat ini berada di jalur yang tepat (on the track).

Menurut Dedek, penilaian ini bukan sekadar persepsi, melainkan berbasis pada indikator makro dan capaian program prioritas yang menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat.

Jakarta - Prestasi gemilang kembali ditorehkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi di kancah nasional. Jambi berhasil menembus posisi 4 besar provinsi terbaik di Indonesia dalam ajang bergengsi Anugerah Tanda Cinta Pendidikan Agama Islam (PAI) Tahun 2025.

Penghargaan ini diberikan karena Jambi dinilai memiliki perhatian yang serius dan konsisten terhadap pengembangan pendidikan agama Islam di daerahnya.

Gubernur Jambi Al Haris mengambil langkah tegas terkait penyelesaian konflik internal yang mendera Universitas Batanghari (Unbari). Demi menjamin kepastian hukum dan keberlanjutan pendidikan, Al Haris secara resmi mengembalikan mandat penyelesaian konflik tersebut kepada Pemerintah Pusat.

Langkah ini dinilai sebagai upaya strategis agar penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui mekanisme yang lebih objektif dan sesuai regulasi, sekaligus menghindari potensi intervensi daerah yang bisa memicu masalah hukum baru.