Al Haris

Jambi - Meski gelaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jambi masih tiga tahun lagi, namun bursa calon Gubernur Jambi 2029 mulai memanas. Nama Wali Kota Jambi, Maulana, muncul sebagai salah satu figur potensial yang diincar publik untuk memimpin Provinsi Jambi di masa depan.

Pantauan di berbagai platform media sosial, nama Maulana kerap nangkring dalam daftar poling figur kuat. Salah satunya dalam poling yang digelar jambisatu.id. Hingga Ahad (12/4/2026) pukul 10.00 WIB, Maulana berhasil meraih dukungan sebesar 12 persen.

Jambi - Pemerintah Provinsi Jambi tak main-main dalam membangkitkan raksasa tidur di pesisir timur. Peluang investasi untuk pengembangan kawasan Ujung Jabung kini dibuka selebar-lebarnya.

Hasilnya, konsorsium pemodal kakap gabungan dari Amerika Serikat (AS) dan Dubai dikabarkan mulai kepincut dengan potensi kawasan tersebut.

Jakarta - Gubernur Jambi, Al Haris, bergerak cepat menemui Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, di Jakarta. Tak tanggung-tanggung, Al Haris memboyong seluruh Bupati, Wali Kota, hingga Kepala Dinas Perkim se-Provinsi Jambi untuk memastikan rakyatnya mendapatkan kuota pembangunan rumah yang layak.

Dalam pertemuan yang berlangsung hangat namun intens tersebut, Al Haris menegaskan bahwa urusan perumahan adalah kebutuhan mendesak bagi puluhan ribu warganya di Jambi.

Jambi - Gubernur Jambi, Al Haris, bersiap melakukan perombakan besar-besaran terhadap pejabat eselon II, III, dan IV di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi. Langkah ini diambil guna mengisi kekosongan sejumlah jabatan strategis yang selama ini hanya diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt).

Jambi - Komitmen Gubernur Jambi, Al Haris, untuk mengentaskan kemiskinan dan menghadirkan hunian layak bagi masyarakat kecil (wong cilik) terus dibuktikan dengan kerja nyata.

Di bawah kepemimpinannya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sukses merealisasikan bedah rumah sebanyak 550 unit sepanjang tahun 2025.

Program ini menjadi bukti konsistensi Al Haris dalam menjalankan visi misi Jambi Mantap, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang kurang mampu.

Jambi - Wakil Gubernur Jambi, Abdullah Sani, secara resmi membuka kegiatan Ekspose Hasil Diskusi Rabuan Series (DRS) Tenaga Ahli Gubernur (TAG) Jambi Tahun 2025 di Ruang Rapat Aula Mayang Mangurai, Bappeda Provinsi Jambi, Kamis (18/12/2025).

Dalam acara yang dihadiri oleh Kepala Bappeda Provinsi Jambi dan seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tersebut, Abdullah Sani membacakan sambutan Gubernur Jambi Al Haris.

Ia menekankan pentingnya inovasi kebijakan yang berbasis data dan analisis mendalam untuk menjawab tantangan pembangunan.

Medan - Pemerintah Provinsi Jambi menunjukkan solidaritas tinggi terhadap musibah bencana alam yang melanda Provinsi Sumatera Utara. Wakil Gubernur Jambi, Drs. H. Abdullah Sani, M.P.d.I, terbang langsung ke Medan untuk menyerahkan bantuan kemanusiaan, Minggu (15/12/2025).

Penyerahan bantuan tersebut dilakukan di Posko Logistik Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Jalan A.H. Nasution, Medan. Kedatangan Abdullah Sani disambut hangat oleh Wakil Gubernur Sumatera Utara beserta jajaran.

Jambi - Gubernur Jambi Al Haris dinilai sangat pantas menyandang gelar "Most Inspiring Tourism Leader 2025" dalam ajang Wonderful Indonesia Award. Penghargaan ini menjadi bukti kepiawaian Al Haris dalam meletakkan dasar kebijakan yang kuat bagi masa depan pariwisata di Bumi Sepucuk Jambi Sembilan Lurah.

Jakarta - Prestasi gemilang kembali ditorehkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi di kancah nasional. Jambi berhasil menembus posisi 4 besar provinsi terbaik di Indonesia dalam ajang bergengsi Anugerah Tanda Cinta Pendidikan Agama Islam (PAI) Tahun 2025.

Penghargaan ini diberikan karena Jambi dinilai memiliki perhatian yang serius dan konsisten terhadap pengembangan pendidikan agama Islam di daerahnya.

Gubernur Jambi Al Haris mengambil langkah tegas terkait penyelesaian konflik internal yang mendera Universitas Batanghari (Unbari). Demi menjamin kepastian hukum dan keberlanjutan pendidikan, Al Haris secara resmi mengembalikan mandat penyelesaian konflik tersebut kepada Pemerintah Pusat.

Langkah ini dinilai sebagai upaya strategis agar penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui mekanisme yang lebih objektif dan sesuai regulasi, sekaligus menghindari potensi intervensi daerah yang bisa memicu masalah hukum baru.