Pengurus Besar Ikatan Sarjana Melayu Indonesia (PB ISMI) mengambil langkah tegas terhadap proses pembentukan Pengurus Daerah ISMI Kabupaten Sarolangun, Jambi.
Mandat lama dicabut.
PB ISMI kemudian menunjuk Al Musyaiyat, S.H. sebagai penerima mandat baru untuk membentuk kepengurusan ISMI Kabupaten Sarolangun.
Keputusan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan PB ISMI Nomor 38/KPTS/IX/2026 tentang Peralihan Mandat Pembentukan Pengurus Daerah Ikatan Sarjana Melayu Indonesia Kabupaten Sarolangun-Jambi.
SK ditetapkan di Medan pada 11 September 2026.
Dalam surat tersebut, PB ISMI secara terbuka menjelaskan alasan pergantian mandat.
Salah satunya karena pelaksanaan mandat sebelumnya dinilai belum menunjukkan perkembangan sebagaimana yang diharapkan.
Kini bola pembentukan ISMI Sarolangun berpindah ke tangan Al Musyaiyat.
Sekretaris ISMI Provinsi Jambi Dr. Fahmi Rasid, S.E., M.AP. mengatakan pergantian mandat itu harus dibaca sebagai langkah organisasi untuk mempercepat konsolidasi ISMI di Kabupaten Sarolangun.
“Keputusan PB sudah jelas. Sekarang tugas kita adalah memastikan konsolidasi di Sarolangun segera berjalan. Kita ingin pembentukan kepengurusan tidak terlalu lama, tetapi tetap melalui komunikasi dan musyawarah yang baik dengan para sarjana serta tokoh di Sarolangun,” kata Fahmi.
Ada tiga pertimbangan utama yang dicantumkan PB ISMI dalam surat keputusan tersebut.
Pertama, PB ISMI menilai demi kesinambungan penyelenggaraan program kerja ISMI di Kabupaten Sarolangun, perlu diberikan mandat pembentukan kepengurusan daerah.
Kedua, PB ISMI sebelumnya memang telah menetapkan pemegang mandat pembentukan Pengurus Daerah ISMI Kabupaten Sarolangun berdasarkan Surat Keputusan PB ISMI Nomor 17/KPTS/VI/2026 tanggal 19 Juni 2026.
Namun perjalanan mandat tersebut ternyata belum berjalan seperti yang diharapkan.
Pada poin ketiga pertimbangan, PB ISMI menyebut secara eksplisit bahwa pelaksanaan mandat pembentukan Pengurus Daerah ISMI Kabupaten Sarolangun “belum menunjukkan perkembangan yang diharapkan”.
Kalimat itu kemudian menjadi salah satu dasar perubahan mandat.
Artinya, PB ISMI tidak hanya menunggu.
Evaluasi dilakukan.
Lalu keputusan baru diterbitkan.
Fahmi: Organisasi Tidak Boleh Mandek
Fahmi Rasid mengatakan mandat pembentukan struktur di kabupaten/kota memang harus mempunyai batas kerja yang jelas.
Menurutnya, organisasi tidak cukup berhenti pada surat mandat.
Harus ada komunikasi.
Ada konsolidasi.
Ada penyusunan struktur.
Kemudian organisasi bergerak.
“Mandat bukan hanya selembar surat. Ada tanggung jawab untuk membangun komunikasi dengan para sarjana di daerah, menyusun kepengurusan dan kemudian membawa organisasi bekerja,” kata Fahmi.
Ia menegaskan ISMI Provinsi Jambi ingin seluruh kepengurusan kabupaten/kota bergerak.
Bukan hanya terbentuk di atas kertas.
“Kita tidak ingin organisasi mandek. Kalau ada sesuatu yang perlu dievaluasi, tentu dilakukan evaluasi. Tujuannya bukan mencari siapa yang salah, tetapi memastikan organisasi berjalan,” ujarnya.
Fahmi mengatakan langkah PB ISMI juga memperlihatkan bahwa proses pembentukan struktur daerah terus dimonitor.
“PB memonitor, wilayah juga memonitor. Kita ingin kepengurusan di daerah benar-benar lahir melalui proses yang sehat dan kemudian punya program yang bermanfaat,” katanya.
Dalam SK tersebut juga terungkap bahwa perubahan mandat tidak muncul begitu saja dari pusat.
PB ISMI mencantumkan laporan dan permohonan Pengurus Wilayah ISMI Jambi sebagai salah satu bahan pertimbangan.
Dokumen yang dirujuk adalah surat PW ISMI Jambi Nomor 33/S/PW-ISMI/JBI/IX/2026 tertanggal 9 September 2026.
Artinya, sebelum SK baru diterbitkan pada 11 September, Pengurus Wilayah ISMI Jambi sudah lebih dulu menyampaikan laporan dan permohonan kepada PB.
Hanya berselang dua hari, keputusan pusat keluar.
PB kemudian mengalihkan mandat pembentukan ISMI Sarolangun.
Dasar organisasi yang dipakai dalam keputusan tersebut antara lain Pasal 5 dan Pasal 6 Anggaran Dasar Ikatan Sarjana Melayu Indonesia.
PB ISMI kemudian mengambil lima keputusan.
Pertama, mencabut Surat Keputusan PB ISMI Nomor 17/KPTS/VI/2026 tanggal 19 Juni 2026.
Dengan pencabutan itu, mandat pembentukan ISMI Kabupaten Sarolangun yang diberikan berdasarkan SK tersebut tidak lagi berlaku.
Kedua, PB ISMI mengalihkan mandat pembentukan Pengurus Daerah ISMI Kabupaten Sarolangun-Jambi kepada:
Al Musyaiyat, S.H.
Nama itulah yang kini memegang tanggung jawab membangun struktur organisasi ISMI di Sarolangun.
Ketiga, Al Musyaiyat diwajibkan melaporkan perkembangan dan hasil pembentukan Pengurus Daerah ISMI Kabupaten Sarolangun kepada PB melalui Ketua Pengurus Wilayah ISMI Jambi.
Artinya, proses pembentukan akan tetap berada dalam pengawasan struktur wilayah.
Keempat, keputusan berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan waktu yang ditentukan bersama.
Kelima, apabila kemudian ditemukan kekeliruan atau kesalahan dalam keputusan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
Al Musyaiyat mengatakan dirinya menerima penunjukan tersebut sebagai amanah organisasi.
Ia menyebut pekerjaan pertama bukan berbicara soal jabatan.
Yang harus dilakukan adalah membangun komunikasi.
“Ini amanah. Yang pertama akan kita lakukan adalah konsolidasi dan silaturahmi dengan para sarjana, akademisi, profesional, tokoh masyarakat dan berbagai unsur di Sarolangun. ISMI harus dibangun bersama, bukan oleh satu orang,” kata Al Musyaiyat.
Menurutnya, Sarolangun memiliki cukup banyak sumber daya manusia dengan latar belakang pendidikan dan profesi yang beragam.
Potensi tersebut harus dihimpun.
Ada akademisi.
Praktisi.
Pengusaha.
Birokrat.
Tokoh agama.
Tokoh adat.
Profesional.
Hingga generasi muda.
“Orang-orang berilmu di Sarolangun banyak. Tantangannya bagaimana kekuatan itu dipertemukan dan diarahkan menjadi gagasan serta kerja untuk daerah,” ujarnya.
Al Musyaiyat mengatakan dirinya tidak ingin proses pembentukan struktur berlarut-larut.
Namun ia juga menegaskan penyusunan kepengurusan harus dilakukan dengan hati-hati.
“Tidak perlu tergesa-gesa hanya untuk mengejar nama dalam struktur. Kita ingin orang yang masuk memang siap bekerja. Setelah terbentuk jangan kemudian hilang. Organisasi ini harus hidup,” katanya.
Al Musyaiyat ingin ISMI Sarolangun menjadi organisasi yang terbuka.
Menurutnya, kata “sarjana” tidak boleh membuat ISMI terkesan sebagai organisasi elite.
Justru semakin tinggi pendidikan seseorang, semakin besar tanggung jawab sosialnya.
“ISMI jangan menjadi tempat berkumpul orang-orang yang hanya bangga dengan gelar. Ilmunya harus turun ke masyarakat. Kalau ada persoalan pendidikan, ekonomi, sosial, hukum atau budaya, kita harus ikut memberikan pemikiran,” kata Al Musyaiyat.
Ia mengatakan konsep kepengurusan nantinya akan diarahkan pada berbagai bidang sesuai kebutuhan daerah.
Mulai dari pendidikan.
Ekonomi.
Sosial.
Budaya Melayu.
Keagamaan.
Hukum.
Riset.
Pemberdayaan generasi muda.
Hingga penguatan sumber daya manusia.
“Kita ingin orang masuk sesuai kompetensinya. Yang punya latar belakang pendidikan bicara pendidikan. Yang memahami ekonomi masuk ke pemberdayaan ekonomi. Praktisi hukum memberi kontribusi pada persoalan hukum. Jadi organisasinya benar-benar bekerja,” ujarnya.
Fahmi Minta Mandat Baru Langsung Tancap Gas
Fahmi Rasid menyambut penunjukan Al Musyaiyat.
Ia berharap setelah SK terbit, komunikasi di Sarolangun dapat segera diintensifkan.
“Pak Al Musyaiyat sudah mendapat mandat langsung dari PB. Kita di wilayah tentu akan mendampingi. Yang penting sekarang segera bangun komunikasi, kumpulkan kekuatan sarjana Sarolangun dan susun struktur dengan baik,” kata Fahmi.
Menurut Fahmi, PW ISMI Jambi tidak ingin terlalu banyak mengintervensi siapa yang harus masuk kepengurusan.
Orang daerah dinilai paling memahami karakter wilayahnya.
Namun ada satu syarat.
Mereka harus mau bekerja.
“Wilayah tidak ingin sekadar menentukan nama. Silakan Sarolangun merumuskan sendiri orang-orang terbaiknya. Tetapi pilih orang yang siap bekerja, punya integritas dan mau membangun organisasi,” ujarnya.
Konsolidasi ISMI Jambi Terus Bergerak
Pergantian mandat Sarolangun terjadi ketika ISMI Provinsi Jambi tengah gencar membangun struktur organisasi di tingkat kabupaten dan kota.
Sejumlah kepengurusan daerah telah dibentuk dan dilantik.
Bungo sudah bergerak.
Kerinci dan Sungai Penuh telah memiliki kepengurusan.
Kota Jambi juga telah membentuk struktur lengkap.
Kini Sarolangun kembali masuk fase konsolidasi.
Fahmi mengatakan setiap kabupaten memiliki dinamika berbeda.
Karena itu kecepatan pembentukannya tidak selalu sama.
“Yang penting arah akhirnya sama. Kita ingin ISMI hadir di seluruh kabupaten/kota dan tidak berhenti pada struktur. Setelah struktur selesai, pekerjaan sesungguhnya baru dimulai,” katanya.
Menurut Fahmi, Ketua ISMI Provinsi Jambi Hj Ernawati juga sejak awal meminta seluruh daerah mempunyai program konkret.
ISMI tidak cukup hanya melakukan pelantikan.
Organisasi harus masuk ke masyarakat.
“Pesan Ketua Wilayah jelas: jangan cuma pelantikan. Ada pendidikan, sosial, ekonomi, anak muda, budaya dan berbagai ruang pengabdian. Jadi setelah struktur Sarolangun terbentuk nanti, kita berharap segera ada program,” katanya.
Kenapa Sarolangun Penting?
Fahmi menilai Sarolangun memiliki posisi penting dalam jaringan ISMI Jambi.
Kabupaten tersebut memiliki perguruan tinggi, pesantren, birokrat, pengusaha, profesional dan banyak sarjana yang tersebar di berbagai bidang.
Sarolangun juga memiliki persoalan pembangunan yang dapat menjadi ruang kontribusi organisasi.
Menurut Fahmi, organisasi sarjana harus bisa membaca kebutuhan lokal.
“Tidak semua program provinsi harus disalin ke kabupaten. Sarolangun punya karakter sendiri. Pengurusnya nanti harus mampu membaca apa yang paling dibutuhkan masyarakat,” katanya.
Al Musyaiyat menyampaikan pandangan serupa.
Ia ingin ISMI Sarolangun punya identitas program.
“Kalau persoalan Sarolangun berbeda dengan Kota Jambi, tentu program kita juga tidak harus sama. Kita lihat apa yang paling dibutuhkan daerah. Itu yang kita jadikan prioritas,” ujar Al Musyaiyat.
PB Minta Laporan melalui Ketua PW
Salah satu bagian penting dalam keputusan tersebut adalah mekanisme pertanggungjawaban penerima mandat.
PB ISMI secara eksplisit mewajibkan Al Musyaiyat melaporkan perkembangan dan hasil pembentukan kepengurusan melalui Ketua PW ISMI Jambi.
Dengan mekanisme tersebut, proses pembentukan akan dilakukan secara berjenjang.
Penerima mandat bekerja di tingkat daerah.
PW ISMI Jambi mengawal.
PB ISMI memonitor hasilnya.
Fahmi mengatakan sistem tersebut diperlukan agar organisasi tidak berjalan sendiri-sendiri.
“ISMI ini organisasi berjenjang. Jadi komunikasi daerah, wilayah dan pusat harus hidup. Kalau ada persoalan, laporkan. Kalau ada perkembangan, laporkan. Jangan baru berkomunikasi ketika mau pelantikan,” ujarnya.
Diteken Ketua Umum dan Sekjen PB ISMI
SK Nomor 38/KPTS/IX/2026 ditetapkan di Medan pada 11 September 2026.
Dokumen tersebut diterbitkan oleh Pengurus Besar Ikatan Sarjana Melayu Indonesia periode 2025-2030.
SK ditandatangani Ketua Umum PB ISMI Nizhamu, S.E., M.M., bergelar Datuk Seri Kesuma Setia Negeri, bersama Sekretaris Jenderal Assoc. Prof. Dr. Yanhar Jamaluddin, M.AP., bergelar Datuk Widyanata Arif (Serdang).
Dengan keluarnya SK tersebut, peralihan mandat bukan lagi wacana.
Keputusan sudah berlaku.
Mandat lama dicabut.
Mandat baru diberikan.
Dan mulai 11 September 2026, tanggung jawab pembentukan ISMI Kabupaten Sarolangun berada di tangan Al Musyaiyat.
Al Musyaiyat: Setelah Mandat, Jangan Lama-lama Bicara
Al Musyaiyat mengatakan dirinya ingin bergerak setelah menerima keputusan tersebut.
Menurutnya, tahap awal akan difokuskan pada pemetaan tokoh dan sarjana yang memiliki kapasitas serta komitmen terhadap organisasi.
“Kita akan mulai silaturahmi. Saya ingin mendengar banyak pihak. Tetapi setelah itu jangan terlalu lama bicara. Harus masuk ke tahap pembentukan dan program,” katanya.
Ia mengatakan keberhasilan mandat tidak akan dinilai dari seberapa banyak orang yang dihubungi.
Tetapi apakah struktur akhirnya terbentuk dan organisasi hidup.
“PB memberikan mandat tentu karena berharap ada perkembangan. Jadi amanah ini harus kita jawab dengan hasil,” ujarnya.
Fahmi juga menegaskan hal serupa.
“SK ini bukan hadiah. Ini tugas. Jadi setelah mandat diterima, sekarang waktunya bekerja,” kata Fahmi.
Dari Medan, keputusan sudah ditandatangani.
Dari Jambi, PW akan mengawal.
Dan di Sarolangun, Al Musyaiyat kini mendapat tugas menyusun kekuatan baru.
Ujian pertamanya sederhana:
apakah mandat baru ini mampu membuat ISMI Sarolangun segera terbentuk dan bergerak?(*)
