KERINCI — Temuan BPK RI soal belanja makan-minum pasien Puskesmas Lempur, Kabupaten Kerinci, terus bergulir.
Sejumlah kalangan mulai mendesak agar rekomendasi hasil audit tidak berhenti sebatas dokumen administrasi.
Temuan itu diminta ditindaklanjuti secara serius.
Terutama karena menyangkut penggunaan anggaran pada layanan kesehatan dasar.
Aktivis Kerinci, MHD Ilham, meminta aparat penegak hukum ikut memberi perhatian terhadap temuan tersebut.
Menurutnya, temuan BPK harus dipastikan tindak lanjutnya. Bukan hanya dicatat. Bukan hanya dijawab dengan janji perbaikan. Tetapi ditelusuri sampai terang.
“Temuan BPK ini tak boleh berakhir di atas kertas. Aparat penegak hukum harus bergerak cepat mengusut ke mana aliran dana Rp65,7 juta itu sebenarnya,” ujar MHD Ilham.
Temuan yang disorot berkaitan dengan belanja makan-minum pasien Puskesmas Lempur Tahun Anggaran 2025.
Nilainya Rp65.725.432.
Belanja itu bersumber dari dana non-kapitasi JKN.
Dalam hasil audit, BPK mencatat belanja tersebut tidak didukung bukti pertanggungjawaban lengkap.
Akibatnya, BPK menyimpulkan belanja makan-minum pasien itu tidak dapat diyakini kebenarannya.
Ilham menilai persoalan ini sensitif karena menyangkut pasien.
Bukan belanja biasa.
Bukan sekadar administrasi kantor.
Tetapi makan-minum untuk orang sakit yang sedang mendapat layanan kesehatan.
“Uang yang diperuntukkan bagi pelayanan kesehatan masyarakat bukan untuk dipermainkan. Jika dalam proses penyelidikan ditemukan unsur penyimpangan, jangan beri ruang untuk kompromi,” tegas Ilham.
Ia menambahkan, siapa pun yang terbukti bertanggung jawab harus dimintai pertanggungjawaban sesuai hukum yang berlaku.
Ilham menyebut, setiap temuan BPK harus dilihat sebagai pintu masuk untuk memperbaiki tata kelola.
Namun, jika terdapat indikasi penyimpangan yang didukung alat bukti, aparat penegak hukum perlu menindaklanjutinya sesuai kewenangan.
Menurutnya, pemerintah daerah tidak cukup hanya menyatakan akan menindaklanjuti rekomendasi.
Publik juga perlu mengetahui perkembangan penyelesaiannya.
Apakah dokumen sudah dilengkapi.
Apakah uang sudah dipertanggungjawabkan.
Apakah ada pengembalian.
Apakah ada sanksi administratif.
Atau apakah perlu proses hukum lebih lanjut.
“Kalau hanya berhenti di rekomendasi, masyarakat tidak tahu penyelesaiannya seperti apa. Yang dibutuhkan adalah keterbukaan. Pemerintah daerah harus menunjukkan bahwa setiap rupiah uang publik benar-benar bisa dipertanggungjawabkan,” kata Ilham.
Ilham menilai sektor kesehatan merupakan salah satu layanan dasar yang langsung menyangkut kepentingan masyarakat luas.
Karena itu, pengelolaan anggaran di sektor ini harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan.
Puskesmas adalah garda depan pelayanan kesehatan.
Di sanalah masyarakat mendapat layanan pertama.
Mulai dari pemeriksaan dasar, rawat jalan, rawat inap, hingga pelayanan pasien yang membutuhkan perhatian langsung.
Karena itu, kata Ilham, anggaran yang berkaitan dengan pasien harus dijaga ketat.
“Kalau sektor kesehatan saja pengelolaannya longgar, kepercayaan publik bisa terganggu. Apalagi ini menyangkut makan-minum pasien. Pemerintah daerah harus memastikan tidak ada celah penyimpangan,” ujarnya.
APH Diminta Telusuri Aliran Dana
Ilham secara khusus meminta aparat penegak hukum menelusuri aliran dana dalam temuan tersebut.
Menurutnya, penelusuran diperlukan untuk memastikan apakah dana benar-benar dipakai sesuai peruntukan.
Jika memang digunakan untuk makan-minum pasien, harus ada bukti yang sah dan dapat diuji.
Jika tidak ada bukti, maka harus dijelaskan siapa yang bertanggung jawab atas kelemahan pertanggungjawaban tersebut.
“APH perlu melihat alurnya. Dari mana dana keluar, kepada siapa ditransfer, dipakai untuk apa, siapa yang memeriksa, dan siapa yang menyetujui. Ini penting agar perkara ini terang,” kata Ilham.
Ia menegaskan permintaan tersebut bukan untuk mendahului proses hukum.
Namun, menurutnya, audit BPK harus menjadi dasar perbaikan dan pengawasan lanjutan.
Ilham juga meminta Pemerintah Kabupaten Kerinci segera menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK.
Ia mendorong agar perkembangan tindak lanjut dibuka kepada masyarakat.
Menurutnya, keterbukaan menjadi penting untuk menjaga kepercayaan publik.
Terutama dalam kasus yang menyangkut layanan dasar seperti kesehatan.
“Pemerintah daerah harus terbuka. Kalau sudah ditindaklanjuti, sampaikan. Kalau ada pengembalian, buka datanya. Kalau ada sanksi, jelaskan. Publik berhak tahu,” ujar Ilham.
Ia menilai langkah itu akan menunjukkan komitmen pemerintah daerah terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih.
Karena itu, kata Ilham, rekomendasi BPK harus dikawal sampai tuntas.
“Uang pelayanan kesehatan harus jelas. Jangan sampai temuan seperti ini berulang. Kalau memang ada yang salah, harus diperbaiki. Kalau ada penyimpangan, harus diproses,” ujarnya.(*)
