Usulan Pengkajian Fly Over Sungai Penuh-Tapan dan Kerinci-Bungo Masuk ke Gubernur, Al Haris: Harus Dikaji Serius

Sungai Penuh – Pemerintah Kota Sungai Penuh mengusulkan pengkajian pembangunan jalan layang atau fly over Sungai Penuh-Tapan dan Kerinci-Bungo kepada Gubernur Jambi.

Usulan itu tak datang sebagai wacana kosong.

Itu disampaikan secara resmi dan tertulis kepada Gubernur Jambi. Surat usulan tersebut diterima langsung oleh Ketua Tim Tenaga Ahli Gubernur Jambi, Ir. H. Syahrasaddin, M.Si, di sela-sela kegiatan Diskusi Rabuan Roadshow Tenaga Ahli Gubernur Jambi Tahun 2026 yang digelar di Kota Sungai Penuh, Kamis, 21 Mei 2026.

Usulan ini muncul karena jarak tempuh dari Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci menuju Ibu Kota Provinsi Jambi maupun Provinsi Sumatera Barat masih dinilai terlalu jauh dan belum efisien.

Akses memang menjadi luka lama kawasan paling barat Provinsi Jambi ini.

Kerinci dan Sungai Penuh punya potensi besar. Alamnya kuat. Pariwisatanya hidup. Pertaniannya bergerak. Budayanya dalam. Tapi semua itu masih sering kalah oleh satu persoalan klasik, yakni jarak.

Jarak ke pusat ekonomi. Jarak ke pusat layanan. Jarak ke simpul distribusi. Jarak ke pasar. Jarak ke keputusan pembangunan.

Karena itu, Pemkot Sungai Penuh meminta Gubernur Jambi melalui Tim Ahli Gubernur Jambi serta anggota DPRD Provinsi Jambi dari daerah pemilihan Sungai Penuh-Kerinci untuk merekomendasikan usulan tersebut.

Tujuannya, kata Wali Kota Sungai Penuh, agar peningkatan konektivitas dan aksesibilitas wilayah Sungai Penuh dan Kerinci masuk dalam pembahasan pembangunan yang lebih serius.

Gubernur Jambi Al Haris merespons usulan tersebut.

Ia menilai usulan pembangunan fly over Sungai Penuh-Tapan dan Kerinci-Bungo tidak boleh dipandang sebagai mimpi yang mustahil.

Menurut Al Haris, proyek konektivitas kawasan pegunungan seperti Kerinci dan Sungai Penuh harus dimulai dari kajian teknis yang kuat.

“Usulan ini penting dan akan kita respons secara serius. Tapi untuk proyek sebesar fly over, jalan tembus, atau skema konektivitas baru, kita tidak boleh hanya bicara keinginan. Harus ada kajian teknis, kajian ekonomi, kajian lingkungan, trase, pembiayaan, dan manfaat langsung bagi masyarakat,” ujar Al Haris kepada Jambi Link.

Al Haris menyatakan akan meminta OPD terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi untuk segera membentuk tim kecil pengkajian awal.

Tim itu, kata dia, perlu melibatkan Bappeda Provinsi Jambi, Dinas PUPR Provinsi Jambi, Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup, Tim Tenaga Ahli Gubernur, serta pemerintah daerah terkait, yakni Pemkot Sungai Penuh dan Pemkab Kerinci.

“Kita akan minta OPD teknis duduk bersama. Petakan dulu masalahnya. Mana ruas paling mendesak, mana trase paling realistis, apa hambatan lahannya, bagaimana status kawasan, bagaimana dampaknya ke ekonomi dan pariwisata. Setelah itu baru kita dorong ke pusat,” katanya.

Al Haris menegaskan bahwa kajian awal tak boleh langsung mengunci satu bentuk proyek.

Bisa saja hasil kajian menunjukkan kebutuhan terbaik adalah fly over. Bisa juga jalan tembus. Bisa peningkatan ruas eksisting. Bisa pelebaran jalan. Bisa kombinasi konektivitas darat dan penguatan akses transportasi lain.

“Yang kita cari bukan sekadar nama proyek. Yang kita cari solusi konektivitas terbaik untuk rakyat Kerinci dan Sungai Penuh. Kalau hasil kajian menunjukkan fly over paling layak, kita perjuangkan. Kalau ada skema lain yang lebih cepat, lebih murah, dan lebih berdampak, itu juga harus dibuka,” ujar Al Haris.

Menurutnya, pemerintah harus jujur sejak awal.

Wilayah Kerinci dan Sungai Penuh memiliki tantangan geografis yang tidak sederhana. Ada pegunungan. Ada kawasan konservasi. Ada risiko longsor. Ada bentang alam yang sensitif. Ada regulasi lingkungan yang harus dipatuhi.

Karena itu, setiap gagasan konektivitas harus diuji secara matang.

“Kerinci dan Sungai Penuh itu kawasan strategis. Tapi kita juga tahu medannya berat. Maka pendekatannya harus teknokratik. Jangan sampai niat membuka akses justru menabrak aturan lingkungan atau menimbulkan masalah baru,” katanya.

Gubernur Al Haris juga menyatakan usulan ini tidak mungkin hanya ditanggung APBD Provinsi Jambi.

Menurutnya, proyek konektivitas besar seperti fly over Sungai Penuh-Tapan dan Kerinci-Bungo membutuhkan dukungan pemerintah pusat. Terutama dari Kementerian PUPR, Bappenas, dan kementerian/lembaga terkait.

“APBD provinsi tentu terbatas. Kalau ini proyek strategis yang menyangkut konektivitas antarwilayah, maka harus kita perjuangkan ke pusat. Kita perlu bicara dengan Kementerian PUPR, Bappenas, dan pihak terkait. Tapi bekalnya harus lengkap. Pusat tidak bisa diyakinkan hanya dengan aspirasi. Harus ada data,” ujar Al Haris.

Data yang dimaksud mencakup kajian volume lalu lintas, proyeksi pertumbuhan ekonomi, dampak terhadap biaya logistik, potensi wisata, keselamatan jalan, rencana trase, status lahan, risiko bencana, hingga analisis pembiayaan.

Al Haris menyebut, usulan dari Pemkot Sungai Penuh akan menjadi bahan penting dalam penyusunan agenda pembangunan kawasan Kerinci-Sungai Penuh ke depan.

“Surat usulan ini akan kita jadikan bahan resmi. Tidak boleh hilang di meja administrasi. Saya minta Tim Tenaga Ahli dan OPD teknis mengawal sampai ada tindak lanjut,” katanya.

Sebelumnya, Ketua Tim Tenaga Ahli Gubernur Jambi, Ir. H. Syahrasaddin, M.Si, menerima langsung usulan tertulis tersebut dalam kegiatan Diskusi Rabuan Roadshow di Kota Sungai Penuh.

Forum itu memang dirancang sebagai ruang untuk menyerap persoalan strategis kabupaten/kota.

Bukan hanya mendengar.

Tapi membawa pulang daftar masalah. Lalu mengubahnya menjadi bahan kebijakan.

Syahrasaddin menyebut konektivitas Kerinci-Sungai Penuh menjadi salah satu isu paling kuat yang muncul dalam forum tersebut.

Menurutnya, masalah akses bukan hanya soal jarak tempuh. Tapi juga menyangkut ekonomi, logistik, pariwisata, pendidikan, kesehatan, dan pemerataan pembangunan.

“Kerinci dan Sungai Penuh punya potensi besar, tapi konektivitas masih menjadi tantangan utama. Karena itu, usulan seperti ini harus ditindaklanjuti dengan kajian yang serius dan lintas sektor,” ujar Syahrasaddin.

Ia menilai, aspirasi Pemkot Sungai Penuh telah disampaikan dalam laporan rekomendasi kepada Gubernur Jambi.

Pemkot Sungai Penuh juga meminta anggota DPRD Provinsi Jambi dari daerah pemilihan Sungai Penuh-Kerinci ikut mendorong usulan tersebut.

Peran DPRD dinilai penting agar aspirasi konektivitas wilayah tidak berhenti di level surat.

DPRD bisa mendorong pembahasan dalam forum anggaran. Mengawal prioritas pembangunan. Meminta OPD teknis menyusun kajian. Mendorong komunikasi dengan pemerintah pusat. Bahkan memperjuangkan dukungan politik lintas fraksi.

Untuk proyek sebesar ini, suara daerah harus kompak.

Pemkot Sungai Penuh, Pemkab Kerinci, Pemprov Jambi, DPRD Provinsi, dan perwakilan Jambi di pusat perlu bicara dalam satu nada.

Sebab kalau daerah sendiri tidak solid, pusat akan sulit diyakinkan.

Agar usulan ini tidak berhenti sebagai wacana, tim kajian yang dibentuk Pemprov Jambi perlu menjawab sejumlah pertanyaan besar.

Usulan pembangunan fly over Sungai Penuh-Tapan dan Kerinci-Bungo kini sudah masuk ke meja Gubernur Jambi.

Suratnya sudah disampaikan. Forum DRR sudah mencatat. Tim Tenaga Ahli sudah menerima. Gubernur sudah memberi sinyal tindak lanjut.

Kini publik menunggu langkah berikutnya.(*)