Luruskan Istilah "Zona Merah", Pertamina EP Jambi Pastikan Aset Kenali Asam Milik Negara, Ajak Dialog untuk Cari Solusi

PT Pertamina EP Field Jambi (PEP Jambi) menegaskan seluruh aset tanah, bangunan, dan fasilitas operasi migas yang digunakan perusahaan merupakan Barang Milik Negara (BMN) di bawah pengelolaan Kementerian Keuangan. Penegasan ini disampaikan sekaligus untuk meredakan keresahan terkait pemberitaan soal tumpang tindih sertifikat tanah warga di Kenali Asam, Kota Jambi.

Field Manager Pertamina EP Jambi, Kurniawan Triyo Widodo, menyampaikan komitmen perusahaan menjalankan operasional sesuai aturan.

“Aset yang kami gunakan sepenuhnya milik negara dan berada di bawah pengelolaan Kementerian Keuangan melalui DJKN. Setiap penggunaannya dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan yang berlaku,” katanya dari rilis yang dikirimkan ke redaksi Jambi Link.

PEP Jambi disebut mendapat amanah pemerintah sebagai Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) untuk mengelola aset tersebut dalam rangka menjaga ketahanan energi nasional.

Menanggapi kekhawatiran di masyarakat, PEP Jambi menegaskan istilah “zona merah” tidak pernah digunakan oleh perusahaan.

“Itu bukan terminologi resmi PEP Jambi, baik dalam komunikasi formal maupun informal. Istilah tersebut muncul dari pihak lain,” ujar Kurniawan.

PEP Jambi menyampaikan keterbukaan untuk mencari jalan keluar bersama.

“Kami selalu siap berkoordinasi dengan pemerintah daerah, kementerian/lembaga, maupun masyarakat sekitar. Tujuannya agar semua pihak mendapatkan kepastian hukum, rasa aman, dan keberlangsungan aktivitas sehari-hari tetap terjaga,” jelas Kurniawan.

Ia menambahkan, Pertamina percaya solusi terbaik lahir dari dialog dan sinergi. Karena itu, PEP Jambi ingin hadir bukan hanya sebagai operator migas, tapi juga sebagai mitra masyarakat yang mendukung kesejahteraan bersama.

Sebagai bagian dari Pertamina, PEP Jambi mengemban amanah negara untuk memproduksi minyak dan gas guna memenuhi kebutuhan energi nasional. Komitmen ini sejalan dengan target pemerintah dalam mewujudkan kemandirian energi, sekaligus memastikan manfaatnya dapat dirasakan masyarakat sekitar wilayah operasi.(*)