Oleh:
Thamrin B. Bachri**

PENDAHULUAN

APA BEDANYA ANTARA GREEN ECONOMICS, CIRCULAR ECONOMY, DAN DOUGHNUT ECONOMICS?

Green Economics (ekonomi hijau) adalah payung besar atau visi luas yang tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan manusia dan keadilan sosial, sekaligus mengurangi resiko lingkungan dan kelangkaan ekologis, jadi fokus utamanya pertumbuhan ekonomi yang rendah karbon, efisiensi sumber daya, dan pencegahan polusi dengan pendekatan mengubah sektor – sektor konvensional (energi, transportasi, dan pertanian) menjadi ramah lingkungan, karena itu landasan makro untuk memastikan bahwa finansial tidak merusak bumi.

Sedangkan Circular Economy adalah model yang menjadi salah satu jalan atau pilar utama untuk mewujudkan Green Economics dengan mengubah sistem linier tradisional (ambil, buat, buang) menjadi sistem yang terus berputar sehingga tidak ada limbah yang terbuang sia-sia.

Bagaimana dengan Doughnut Economics? – ekonom yang menulis dan mencetuskan konsep ekonomi alternatif Doughnut Economics (ekonomi donat) adalah Kate Raworth, seorang ekonom asal Inggris dan peneliti senior di Environmental Change Institute, University of Oxford. Kate Raworth memaparkan gagasan ini dalam buku popilernya berjudul: “Doughnut Economics: Seven Ways to Think Like a 21st – Century Economist” (2017). Namun sebelumnya ada pemikir lain yang menulis dan mirip, sejalan, atau mendasari ekonomi donat misalnya Johan Rockstrom dalam bukunya Planetary Boundaries (Batas-Batas Planet) yang memetakan bumi secara ekologis, kemudian Herman Daly (Ecological Economics) adalah ekonom legendaris yang mempopulerkan konsep “Steady State Economy” (Ekonomi Berstatus Mapan). Jauh sebelum Kate Raworth menulis bukunya, Herman Daly sudah berargumen bahwa ekonomi manusia adalah bagian dari ekosistem bumi yang terbatas (Law of Scarcity) sehingga pertumbuhan ekonomi tidak bisa dilakukan tanpa batas, pemikirannya berfokus pada keseimbangan bukan pada pertumbuhan PDB (Product Domestic Bruto) yang menjadi pondasi utama Doughnut Economis (Ekonomi Donat).

Konsep Doughnut Economics (ekonomi donat) yang digagas oleh Kate Raworth secara sederhana adalah membagi ruang hidup ideal menjadi dua batas:

1. Pondasi Sosial (Lingkaran Dalam) – yang merupakan batas minimum yang memastikan bahwa setiap manusia di bumi tidak kekurangan kebutuhan dasar, seperti makanan, air, kesehatan, pendidikan, perumahan, dan kesetaraan.
2. Atap Ekologi (Lingkaran Luar) – yang merupakan batas maksimum atau plafon bumi (planetary boundaries) yang tidak boleh dilewati agar tidak memicu kerusakan lingkungan parah, seperti perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, dan polusi. Sedangkan, ruang di antara kedua lingkaran di atas (bagian isi donat yang empuk dan manis) adalah zona aman, adil dan sejahtera bagi umat manusia tempat dimana kebutuhan sosial terpenuhi tanpa merusak bumi.

Dari uraian diatas dapat dilihat ringkasan perbedaannya, kalau Green Economics (Ekonomi Hijau) merupakan tujuan besar dan kerangka kerja makro untuk ekonomi yang ramah lingkungan, Circular Economy (Ekonomi Sirkuler) adalah alat atau praktek operasional bagaimana mengelola siklus material dan limbah agar sejalan dengan tujuan Ekonomi Hijau tersebut. Sedangkan Doughnut Economics (ekonomi donat) adalah kompas moral dan filosofis penunjuk arah baru agar ekonomi tidak melampaui batas bumi sekaligus memenuhi hak dasar sosial manusia.

DOUGHNUT ECONOMICS DAN PARIWISATA YANG BERKELANJUTAN (SUSTAINABLE TOURISM) PELUANG DAN TANTANGAN

Pariwisata berkelanjutan (sustainable tourism) di Indonesia didasarkan pada kesepakatan global yang dipopulerkan oleh Organisasi Pariwisata Dunia (UN Tourism) dan Global Sustainable Tourism Council (GSTC) konsep ini bertumpu pada filosofi Triple Bottom Line (People, Planet, Profit) ditambah dengan tata kelola yang baik. Selanjutnya, pariwisata yang berkelanjutan dibangun du atas 4 pilar, yaitu: Sustainability Management, Social and Economic Sustainability, Cultural Sustainability, dan Environmental Sustainability.

Penerapan ekonomi donat di sektor pariwisata adalah menggeser tujuan dan sasaran dari mengejar jumlah kunjungan dan keuntungan maksimal ke pencapaian kesejahteraan masyarakat lokal tanpa merusak batas kemampuan alam dan pariwisata adalah sebagai alat bukan target karena keberhasilan pariwisata tidak lagi diukur dari seberapa banyak turis yang datang, tetapi dari seberapa baik sektor ini menjaga kebersihan lingkungan dan menghidupkan ekonomi warga lokal, mengurangi dampak lingkungan dan mencegah over tourism, serta mensejahterakan masyarakat dan pekerja lokal. Dus dari Quantity Tourism ke Quality Tourism.

Tantangan terbesar dalam menerapkan Doughnut Economics di sektor pariwisata khususnya di negara – negara berkembang adalah: “mengubah pola pikir yang berorientasi pertumbuhan kuantitas (growth centric mindset) menjadi berorientasi kualitas hidup dan lingkungan”. Tantangan lainnya adalah:

1. Metrik keberhasilan yang sulit dirubah. Mengubah target ke “kesejahteraan lokal” dan “kesehatan ekologi” di nilai abstrak dan sulit dikuantifikasi oleh birokrasi tradisional.
2. Tekanan Pendapatan Jangka Pendek. Banyak destinasi (terutama di negara berkembang) mengandalkan pariwisata untuk devisa cepat. Membatasi jumlah pengunjung demi menjaga alam (ecological ceiling) dianggap merugikan pendapatan daerah dalam jangka pendek (materialism plus short term-ism).
3. Resistensi dari Industri dan Pemilik Modal. Dominasi operator besar seperti hotel bintang lima jaringan internasional atau agen raksasa seringkali menyerap keuntungan besar (leakage), sementara dampak lingkungan serta dampak sosial budaya nya dibebankan pada warga lokal. Mengubah struktur kepemilikan modal menjadi berbasis komunitas (generative ownership) memicu penolakan keras dari pemilik modal konvensional.
4. Lonjakan investasi akomodasi jangka pendek. (seperti Airbnb, guest houses, hotel non bintang, maupun homestay) melambungkan harga tanah dan sewa. Akibatnya warga lokal justru tergusur dari wilayah mereka sendiri dan hal ini melanggar pondasi sosial dalam ekonomi donat.
5. Infrastruktur Hijau Berbiaya Tinggi. Untuk tetap di dalam batas ekologis, destinasi membutuhkan teknologi ramah lingkungan, misalnya pengolahan limbah mandiri, energi terbarukan, dan transportasi publik rendah emisi. Yang lain adalah akses terhadap pendanaan hijau (green financing) masih terbatas bagi pengelola pariwisata kecil.
6. Kurangnya Keahlian Lokal. Banyak komunitas lokal yang tidak memiliki keterampilan manajerial untuk mengelola pariwisata berbasis komunitas (Community – Based Tourism) secara mandiri. Tanpa edukasi yang matang tata kelola destinasi akan kembali jatuh ke tangan pihak luar yang ekstraktif.

Menerapkan ekonomi donat (Doughnut Economics) ini seperti di Provinsi Jambi tentu membutuhkan pendekatan yang pragmatis. Karena Provinsi Jambi masih sangat membutuhkan pertumbuhan ekonomi untuk mengentaskan kemiskinan (mengisi pondasi sosial), mereka tentu tidak bisa langsung melakukan pembatasan ketat (degrowth) seperti penerapannya di Eropa. Konsep ekonomi donat (doughnut economics) yang diagagas Kate Raworth umumnya diterapkan di tingkat kota, wilayah regional, atau komunitas lokal, bukan langsung diadopsi secara penuh sebagai kebijakan tunggal oleh satu negara. Contoh kota dan wilayah penerap misalnya: Belanda – Amsterdam, Belgia – Brussels, Spanyol – Barcelona, Amerika Serikat – Portland dan Philadelphia, Malaysia – negara bagian Perak mulai dari perkotaan Ipoh. Dan negara lainnya seperti wilayah Glasgow (skotlandia), Nanaimo (Kanada), Bad Nauheim (Jerman) hingga Waverly (Australia) turut menerapkan penyesuaian ini di tingkat lokal.

Kompromi terbaik di lapangan (ingat: pariwisata adalah industri yang sangat mudah berkompromi) adalah menerapkan “pertumbuhan bertarget dan terbimbing” (guided growth), yaitu tetap mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi mengarahkannya secara ketat agar tidak menembus batas alam. Secara realita pemerintah daerah belum bisa melepaskan indikator jumlah wisatawan dan PDB karena terkait target politik dan anggaran. Kompromi yang bisa dilakukan pemerintah daerah tetap memakai PDB, namun wajib menyandingkannya dengan indikator batas lingkungan, misalnya daerah boleh menargetkan kenaikan jumlah wisatawan 10% asalkan volume sampah plastik 20% dan penyerapan tenaga lokal meningkat. Keberhasilan pariwisata dinilai dari kombinasi keduanya.

Kompromi Kuota juga dapat dilakukan misalnya pembatasan berdasarkan zonasi (zoning). Realita: menutup atau melarang seluruh wilayah wisata misalnya di Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) demi alam akan mematikan mata pencaharian warga lokal secara instan. Kompromi: dengan menerapkan pembatasan ketat hanya di area atau zona inti yang sensitif atau rapuh secara ekologis, sementara di area penyangga di sekitarnya diizinkan untuk pariwisata yang dikelola dengan baik. Tarif masuk area inti dibuat dengan sangat mahal (high-value tourism), dan pendapatannya disubsidikan untuk menghidupkan ekonomi warga di area penyangga.

Kompromi lain adalah Kompromi Investasi. Realita: Provinsi Jambi masih sangat membutuhkan investor besar untuk membangun infrastruktur pariwisata. Kompromi: daripada melarang misalnya jaringan hotel besar masuk pemerintah daerah sebaiknya menerapkan aturan kompromi investor asing diberikan keringanan pajak jika mereka membangun infrastruktur sirkular (misal: pengolahan sampah mandiri) dan mengalokasikan 30% rantai pasoknya (pangan, souvenir, jasa) dari koperasi warga lokal.

Kompromi selanjutnya adalah Kompromi Finansial. Realita: Anggaran Pemerintah Daerah terbatas terlebih dengan adanya efisiensi anggaran untuk membangun fasilitas ramah lingkungan (ecological ceiling) dan memberikan modal usaha bagi warga (social foundation). Kompromi yang bisa dilakukan adalah membebankan biaya keberlanjutan kepada wisatawan (terutama wisatawan asing) melalui skema Green Tax di tiket masuk dan uang yang terkumpul dikunci khusus (earmarked) untuk dua hal: membiayai pengolahan sampah dan mendanai pelatihan keterampilan di bidang pariwisata bagi penduduk lokal misalnya pemandu wisata lokal di Candi Muaro Jambi yang jumlahnya masih terbatas.

Penutup

Konsep Ekonomi Donat (Doughnut Economic) yang merupakan gagasan Kate Raworth ini bisa dilaksanakan di sektor pariwisata Provinsi Jambi secara bertahap melalui eksperimen kebijakan, adaptasi lokal, serta pola pikir sistemik. Tentu dimulai dengan perubahan pola pikir yaitu transisi dari target PDN tanpa batas menuju keseimbangan sosial-ekologis yang memerlukan pergeseran budaya birokrasi dan regulasi. Dalam konteks lokal, kota-kota di dunia yang sudah menerapkan biasanya memulai dari ujicoba penyeimbangan pondasi sosial dan batas ekologis di tingkat perkotaan atau wilayah kecil terlebih dahulu dengan menerapkan praktek bisnis sirkular atau kebijakan publik parsial sebagai pilot project misalnya di Kawasan Candi Muaro Jambi, di kawasan Wisata Kayu Aro, atau di kawasan tertentu di UNESCO Global Geopark Merangin, kawasan Taman Nasional Berbak dan tempat lainnya. Selanjutnya, kita masuk ke tahap Ekspansi Sistemik dengan memperluas budaya dan regulasi organisasi secara menyeluruh setelah melihat hasil evaluasi tahap awal.

Akhirnya, Konsep Ekonomi Donat (Doughnut Economics) sangat bisa dan justru lazim dilaksanakan secara bertahap. Pendekatan ini bukan tombol On-Off yang harus langsung mengubah seluruh sistem, melainkan sebuah peta jalan (roadmap) transisi. Kota – kota perintis seperti Amsterdam (Belanda), Barcelona (Spanyol), Ipoh (Malaysia) dan lainnya menerapkan kerangka kerja ini secara bertahap melalui kebijakan lokal, proyek komunitas dan evaluasi keberlanjutan. Provinsi Jambi mengapa tidak?

- TOURISM IS PEOPLE –

Daftar Pustaka:

• Beirman, D. 2003. Restoring Tourism Destinations in Crisis: A Strategic Marketing Approach.
• Friedman, T.L. 2008. Hot, Flat, and Crowded: Why The World Needs a Green Revolution – And How We Can Renew Our Global Future.
• Raworth, K. 2017. Doughnut Economics: Seven Ways to Think Like a 21st Century Economist.
• Sachs, J. 2005. The End of Poverty: How We Can Make it Happen In Our Lifetime.

Penulis:

THAMRIN B. BACHRI

Senior Advisor, Indonesia Tourism Support

Mantan Deputi Peningkatan Kapasitas & Kerjasama Luar Negeri Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata periode 2001-2003, Dirjen Pemasaran Pariwisata Departemen Kebudayaan dan Pariwisata periode 2003-2008 dan alumni Lemhannas KSA-X 2002, yang mengenyam pendidikan di Department of Habitational Resources, Hospitality and Tourism, University of Wisconsin-Stout, USA (1990) ini mendedikasikan sebagian hidupnya di Bidang Pariwisata.

Staf pengajar di Pasca Sarjana Pariwisata STP Bandung dan penggagas buku Responsible Tourism Marketing ini sangat peduli dan banyak memberikan pandangan dan pemikiran yang terkait dengan pembangunan dan pariwisata yang bertanggungjawab dan berkelanjutan (Sustainable Tourism Development).

Ia berpendapat bahwa kombinasi yang akan menghancurkan pariwisata adalah MATERIALISM plus SHORT-TERMISM.

Saat ini berdomisili di Jambi dan menjadi Tenaga Ahli Gubernur (TAG) Jambi Bidang Pariwisata.