Oleh: Prof. Dr. Johannes, S.E., M.Si¹
Membincangkan MBG sebagai program membebani akan menghantarkan pemerintah daerah khususnya terjerat kepada kondisi yang tak melihat kesempatan. Sebagai program pemerintah, posisi pemerintah daerah lebih baik mengelola rantai nilai potensialnya sebagai penggerak pertumbuhan. Dengan demikian, tingkat pertumbuhan 7 persen misalnya untuk Jambi dapat diamankan menopang tingkat pertumbuhan 8 persen pemerintah pusat. Untuk itu rangkaian kegiatan, alignment strategy, di tingkat daerah perlu disusun guna memperkuat rantai nilai yang dapat menopang pertumbuhan di daerah.
1. Pendahuluan
MBG (Makan Bergizi Gratis) adalah program yang dasar legalnya lebih kepada politik ketimbang ekonomi oleh presiden terpilih di Tahun 2024. MBG bersama dengan program lainnya: Kopdes dan Sekolah Rakyat dipungkiri adalah bagian dari ketidakpastian: mulai dari penganggaran, tata kelola, pelaksanaannya hingga praktik penentuan SPPG. Terlebih program bersamaan dengan pengurangan Transfer ke Daerah yang berdampak kepada fiskal daerah. MBG sifatnya masif, karena dialamatkan kepada seluruh sekolah hingga kepada mereka yang berkebutuhan khusus. Wheelen, (2018) menyatakan bahwa ketidakpastian sebagai situasi yang kompleks di tengah perubahan yang sering tidak diantisipasi.
Narasi yang dibangun untuk MBG adalah menyongsong generasi emas (gold generation) bangsa pada Tahun 2045 yang mengisyaratkan bangsa yang berkualitas dan kompetitif. Narasi demikian hendaknya dirumuskan lebih operasional, sehingga implementasinya di daerah berjalan mulus. Karena, kualitas SDM dan daya saing tak hanya ditopang oleh kecukupan gizi yang berasal dari MBG akan tetapi satu ekosistem global yang kompleks.
Situasi mirip dengan itu pernah dialami bangsa ini. Di awal tahun 1997 krisis melanda Indonesia, pemberian makan tambahan menjadi modus dalam menolong masyarakat terdampak, terutama usia sekolah. Situasi sosial saling memperburuk dengan nilai tukar rupiah melemah, dan Indonesia dipaksa untuk menjadi pesakitan di mata Bank Dunia. Narasi “lose of generation” menandai situasi ketika itu.
Situasi itu menggambarkan akan adanya sekelompok generasi yang kekurangan gizi lima atau 10 tahun lagi sejak terjadi krisis. Di tingkat daerah Bappeda menjadi koordinator kegiatan bersama dengan PIMU (Provincial Independent Monitoring Unit) Studdert et al., (2004) melaporkan situasi berkaitan dengan itu, bahwa dalam masa krisis, harga bahan pokok naik, siswa tetap menerima makanan tambahan, keluarga siswa dan pertani mendapat manfaat ekonomi, dan meningkatkan partisipasi masyarakat karena desa dengan segala pasaranya terlibat dalam pelayanan pemberian makanan tambahan.
Sudah barang tentu kedua hal ini berbeda konteks, kalau tahun 1997 pelaksanaannya lebih kepada berbasis sekolah sementara MBG berbasis “proyek” yang gemuk, dilakukan oleh SPPG dimana sekolah wajib menerima apa yang dihantar ke sekolah. Akan tetapi tujuannya tetaplah harus dimaknai, mewujudkan generasi yang lebih baik.
Tulisan ini berupa gagasan untuk menata praktik MBG agar berdampak lebih signifikan melalui jenis penelitian kualitatif deskriptif-analisis dengan pendekatan kebijakan publik dan kajian konseptual. Data didasarkan kepada berbagai isu dan artikel relevan yang terkini, dengan teknik analisis tematik yang menggunakan analisis ratai nilai dan sintesis literatur.
¹ Tenaga Ahli Gubernur Provinsi Jambi di bidang Ekonomi dan Sumberdaya Alam Tahun 2026
² Pengalaman sebagai pemantau program “social safety net”, program dilaksanakan berbasis sekolah bersama dengan pemerintah desa. Sekolah menjadi basis karena yang diberikan termasuk beasiswa selektif dan Dana Operasional Sekolah.
2. Kompleksitas MBG
Beberapa karakter MBG yang termati meliputi: bersifat masif tanpa uji coba, muatan politis lebih menonjol, pelaksanaan tergesa-gesa, dan pemerintah daerah kurang terlibat dalam rancangan awal. Banyak aktor yang terlibat dimana hubungannya belum mapan satu dengan lainya. Rantai kegiatan, kondisi wilayah, situasi yang berubah akan terus memengaruhi kinerja MBG untuk mencapai tujuan.
Tujuan MBG secara konseptual adalah meningkatkan kualitas manusia, akan tetapi tujuan demikian harus dikontekskan berdampak terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi di daerah. Di Jambi misalnya, tahun 2026 tercatat 459.688 siswa penerima, dengan asumsi biaya 15 ribu per siswa, 22 hari pelayanan, dana yang dikeluarkan mencapai Rp. 151.697.040.000. (151,7 milyar) per bulan.
Bagaimanapun dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi harus menjadi syarat tambahan. Untuk itu dana harus terkelola dengan baik, membentuk rantai nilai dimana pelaku ekonomi, terutama UMKM yang berada di lingkungannya. Terlebih keterlibatan Kopdes yang harus terkelola dengan baik.
Persyaratan itulah yang masih dikhawatirkan. SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) dalam program MBG ditugasi menghantar makanan ke sekolah. Menjadi bagian dari SPPG banyak dikeluhkan, harus berinvestasi awal untuk membangun dapur senilai 1 milyar rupiah. Bagi UMKM tidak sulit terpenuhi, belum lagi tuduhan untuk terlibat menjadi SPPG sulit kalau tak ada koneksi. Beberapa laporan menyatakan bahwa penetapan SPPG terdistribusi oleh satu pola kedekatan dengan politisi bahkan dengan kader politik, relawan, elite politik, militer, dan jaringan polisi (Askar, 2026; Hapsari & Manoby, 2026). Ada alasan untuk kuatir, SPPG menjadi pebisnis dadakan yang tak memiliki basis dan kompetensi di bidangnya.
3. Diskusi
3.1. MBG sebagai Penggerak
MBG adalah keputusan strategis karena dilakukan di era pemerintah terpilih dengan alokasi dana yang besar yang masih membutuhkan arahan. Tujuan luas ditujukan untuk meningkatkan status gizi anak, kehadiran, dan partisipasi sekolah, menanamkan kebiasaan perilaku makan sehat, serta meningkatkan prestasi belajar dalam jangka Panjang untuk semua jenjang penduduk sekolah dari TK hingga ke jenjang SMA. Kemudian lingkup penerimaan ini diperluas di tingkat penerima, (Indonesia, 2026).
Dari berbagai studi dilaporkan keberhasilan MBG yang dikenal dengan school feeding. Gupta et al., (2025) melaporkan bahwa praktik pemberian makan di sek0lah dapat menggandakan penerimaan (multiplier effect) sebesar 2,6 kali, baik secara langsung maupun tak langsung, sementara Verguet et al., (2020) yang meneliti di 14 negara menemukan bahwa anggaran untuk makan sekolah tidak saja berdampak terhadap pendapatan, akan tetapi meningkatkan pertumbuhan sektor pertanian. Di Indonesia Iqbal et al., (2026) mengisyaratkan pentingnya Penthahelix, bisa disebut parapihak, dapat menjamin dampak pelaksanaan MBG yang lebih berarti. Kolaborasi lima pelaku: pemerintah daerah, akademisi, pebisnis, komunitas, media menjadi kunci agar MBG dapat berdampak maksimal dan hal inilah yang masih belum terlaksana.
Patut dicatat faktor yang mendorong penciptaan pendapatan di daerah, mendorong capaian efek pertumbuhan yaitu: penggunaan kandungan lokal, terhindarnya dari kebocoran ekonomi, keterkaitan antarsektor, kapasitas produksi, pola konsumsi penerima MBG, harga dan inflasi, distribusi pendapatan, dan struktur pengadaan dan logistik.
Dalam konteks pertumbuhan ekonomi di daerah hubungan parapihak harus terjalin baik, dan dipastikan bahwa tujuan MBG harus mempunya tujuan antara dan final. Pemberian makan bergizi adalah tujuan antara, sementara salah satu tujuan final adalah pertumbuhan ekonomi. Kelembagaan yang potensial terkait dengan SPPG adalah Kopdes, sejak dini harus telah terpola untuk bermitra.
Maulida (2026), melaporkan bahwa Kopdes kurang terkait dimana MBG, 5 persen saja UMKM yang terkait dengan MBG dan 1 persen saja yang terkait dengan Kopdes. Parahnya lagi 80 persen UMKM tidak melihat peluang usaha baru dari kehadiran MBG dan Kopdes. Malah yang terjadi adalah praktik kanibal bahwa 22 persen UMKM merasakan kemerosotan bisnis mereka. Bagaimanapun ini harus dibenahi bila ingin dampak pertumbuhan di daerah terealistis.
Sebagai penggerak MBG harus terkait dengan lembaga dalam hubungan yang tertata sehingga dapat memberikan nilai tambah maksimal.
3.2. Menata Pertumbuhan
MBG dan Kopdes adalah sesuatu yang tak terhindarkan, lebih baik mengelolanya, menatanya sehingga dapat bermanfaat maksimal bagi pertumbuhan ekonomi di daerah. Hal ini hanya dapat tercipta bila rantai nilai, rantai pasok terhadap proses MBG tertata baik, utamanya dengan Kopdes. Dua lembaga ini harus bermitra, misalnya Kopdes dapat berperan sebagai: 1) pengumpul hasil pertanian, 2) memfasilitasi urusan logistik, 3) penyelarasan produksi dengan kebutuhan, dan 4) pemberdayaan produsen lokal.
Menggapai pertumbuhan 8 persen pertahun haruslah didukung oleh praktik penyelarasan (aligning) program dan kegiatan potensi di daerah, Kopdes, UMKM dan topangan di pedesaan. Terkait produk pertanian misalnya harus dipastikan bahwa komoditi yang digunakan MBG adalah yang dihasilkan oleh daerah yang bersangkutan.
Kembali kepada laporan Iqbal et al., (2026) secara konseptual memaksimalkan peran MBG haruslah dalam perspektif Penthahelix, mengidentifikasi peran parapihak dan membuka kesempatan yang alami. Terutama kepada UMKM yang di sekitar para SPPG.
Penataan demikian adalah bagian dari mempercepat (accelerate) proses penciptaan nilai yang berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi.
Dari sisi pendekatan rantai nilai, menata praktik MBG berarti menata dan memperkuat setiap unit produksi terlibat dan mempertimbangkan tambahan nilai yang diperoleh. Dari pendekatan strategi, ini dikenal dengan alignment strategy, penyelarasan dengan program dan capaian tujuan pembangunan di daerah. Hal ini tentu belum terwujud sepenuhnya kalau peran pemerintah daerah lebih dibutuhkan dalam penyediaan dana tambahan dan sarana.
Tambahan nilai sebisa mungkin terdistribusi sesuai dengan potensi dan kinerja masing-masingnya. Menata praktik demikian dapat dilakukan Bappeda di tingkat Provinsi dan kabupaten kota, yang berperan sebagai koordinator. Pengalaman di tahun 1977, Bappeda dapat membatalkan sekolah penerima dana bos dan penerima bea siswa bila ternyata didapat kesalahan penentuan. Untuk itu dibutuhkan pemantauan yang melibatkan parapihak sekaligus menjaga sasaran-sasaran yang pantas dikenakan terhadap SPPG.
4. Kesimpulan
Menciptakan pertumbuhan dari dua kegiatan MBG dan Kopdes mutlak dilakukan untuk meningkatkan dampak yang lebih besar, termasuk kepada pertumbuhan ekonomi di daerah. Parapihak hendaknya berada dalam satu forum untuk mengkomunikasikan apa saja yang harus dikerjakan untuk meningkatkan nilai tambah yang akan diperoleh. Dengan demikian program menjadi selaras satu dengan lainnya. Pertumbuhan dapat berjalan cepat bilamana faktor akselerasinya teridentifikasi dan tertata dengan baik. Pemerintah daerah dalam hal ini sangat diharapkan perannya untuk memelihara potensi rantai nilai yang berdampak terhadap bilai tambah dan pertumbuhan ekonomi.
5. Referensi
Askar, I. (2026). Pola Klientelisme dan Distribusi Akses SPPG dalam Program Makan Bergizi Gratis. Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development, 8(4), 2416–2428. https://doi.org/10.38035/rrj.v8i4.2155
Gupta, A., Doan, M. K., Zhu, H., Whitney, E., Filipski, M., Gonzalez-Estrada, E., Ryckembusch, D., & Edward Taylor, J. (2025). Rural Economy-wide Impacts of Kenya’s Home-Grown School Meals Program. Food Policy, 134, 102887. https://doi.org/10.1016/j.foodpol.2025.102887
Hapsari, A. W., & Manoby, W. M. (2026). Media Representation of Free Nutritious Meals in Indonesia: Business Agenda and Patronage Politics. Asian Politics & Policy, 18(3). https://doi.org/10.1111/aspp.70090
Indonesia, P. R. (2026). Kerangka Ekonomi Makro Dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2027.
Iqbal, M. I., Moh Bahrudin, Tulus Suryanto, Mardhiyah Hayati, Tarik Mohammed Al Azzam, & Cahya Mia Azizah. (2026). PENTAHELIX COLLABORATION IN THE FREE NUTRITIOUS MEAL PROGRAM AND RED AND WHITE VILLAGE/SUBDISTRICT COOPERATIVES: A MAQASHID SHARIA PERSPECTIVE ON INCLUSIVE DEVELOPMENT. Al-Intaj : Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah, 12(2), 338–356. https://doi.org/10.29300/aij.v12i2.11865
Maulida, F. (2026). Pandangan & Keterlibatan UMKM pada Program MBG dan KDMP. INDEF, 1.
Studdert, L. J., Soekirman, Rasmussen, K. M., & Habicht, J.-P. (2004). Community-Based School Feeding during Indonesia’S Economic Crisis: Implementation, Benefits, and Sustainability. Food and Nutrition Bulletin, 25(2), 156–165. https://doi.org/10.1177/156482650402500208
Verguet, S., Limasalle, P., Chakrabarti, A., Husain, A., Burbano, C., Drake, L., & Bundy, D. A. P. (2020). The Broader Economic Value of School Feeding Programs in Low- and Middle-Income Countries: Estimating the Multi-Sectoral Returns to Public Health, Human Capital, Social Protection, and the Local Economy. Frontiers in Public Health, 8. https://doi.org/10.3389/fpubh.2020.587046
Wheelen, et. al. (2018). Concepts In Strategic Management & Business Policy. Globalization, Innovation and Sustainability. Fifteenth Edition. In Global Edition. Pearson Education Limited. United Kingdom.
