Oleh :
Prof. Dr. H. Haryadi, S.E., M.M.S.
Guru Besar Ekonomi Universitas Jambi. Ketua Program Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Jambi
Pertumbuhan ekonomi Jambi pada triwulan III 2026 mengundang perhatian sekaligus kekhawatiran. Posisi terendah di Sumatera merupakan perkembangan yang patut dievaluasi secara serius. Kritik terhadap pemerintah menjadi bagian penting dari pengawasan pembangunan. Namun, ketajaman kritik perlu berjalan bersama ketepatan membaca statistik agar peringatan menghasilkan diagnosis yang benar dan mendorong perbaikan kebijakan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Angka tersebut menimbulkan berbagai pendapat para pengamat ekonom. Pendapat-pendapat tersebut sah-saha saja bahkan adalah bentuk kepedulian terhadap ekonomi Jambi. Ada yang khawatir dan bahkan menempatkan capaian tersebut sebagai alarm kegagalan arah pembangunan. Kekhawatiran terhadap lemahnya pertumbuhan dapat dipahami. Akan tetapi,penetapan kegagalan membutuhkan pembuktian mengenai hubungan antara kebijakan dan hasilnya. Angka pertumbuhan memberikan informasi tentang perubahan kegiatan ekonomi,sedangkan kesimpulan mengenai penyebab memerlukan pemeriksaan yang lebih luas daripada posisi dalam satu pemeringkatan daerah.
Pemberitaan rilis BPS Jambi pada 5 November 2026 mencatat pertumbuhan triwulan III sebesar 3,91 persen secara tahunan, melambat dibandingkan 4,82 persen pada periode sama tahun sebelumnya. Secara triwulanan, ekonomi tumbuh 1,98 persen. Angka tersebut memperlihatkan bahwa kegiatan ekonomi masih berkembang, meskipuin laju tahunannya melemah. Perbedaan antara perlambatan dan kontraksi perlu dijaga agar pembaca memperoleh gambaran yang tepat.
Ketepatan serupa diperlukan ketika menyebut ekonomi Jambi sebagai yang terendah di Sumatera. Posisi terakhir merujuk pada laju pertumbuhan tahunan triwulan III 2026. Ukuran tersebut berbeda dari besaran ekonomi maupun tingkat kesejahteraan. Dalam laporan paparan BPS Sumatera Barat, Jambi menyumbang 6,67 persen terhadap perekonomian Sumatera.Fakta ini memperjelas bahwa pertumbuhan paling lambat tidak berarti ukuran ekonomi paling kecil.
Pembedaan tersebut tidak mengurangi urgensi persoalan. Pertumbuhan yang melemah dapat membatasi perluasan kesempatan usaha, pekerjaan, dan pendapatan. Namun, kebijakan akan
lebih tepat apabila penilaian bergerak menuju sumber perlambatan. Pemerintah perlu menjelaskan sektor yang kehilangan momentum, hambatan yang dihadapi, serta tindakan yang sudah dilakukan. Publik juga berhak mengetahui apakah respons tersebut cukup cepat dan sebanding dengan besarnya masalah.
Pemeriksaan harus dimulai dari struktur produksi. Pertanian memiliki bobot besar dalam perekonomian Jambi sehingga perubahan kinerjanya dapat memengaruhi pertumbuhan keseluruhan. Namun, pertumbuhan nilai tambah sektor tidak sama dengan produktivitas petani. Produktivitas membutuhkan ukuran hasil per hektare atau keluaran per pekerja. Tanpa pembedaan itu, kesimpulan mengenai kegagalan peningkatan produktivitas berisiko mendahului bukti yang diperlukan untuk menjelaskan persoalan.
Penyebab perlambatan juga perlu diuraikan berdasarkan komoditas dan wilayah. Pergeseran panen, kondisi tanaman, cuaca, gangguan distribusi, dan permintaan merupakan kemungkinan yang harus diuji. Laporan Bank Indonesia edisi Agustus 2026 mengaitkan perlambatan pertanian pada triwulan II dengan pergeseran musim panen hortikultura.Penjelasan tersebut berlaku untuk periode yang dikaji, sehingga penggunaannya bagi triwulan III tetap membutuhkan verifikasi tambahan.
Kehati-hatian itu berlaku pula bagi sektor pertambangan. Kebijakan produksi, kondisi pengangkutan, permintaan pembeli, dan keputusan perusahaan dapat memengaruhi kegiatan sektor tersebut. Sebagian faktor berada dalam jangkauan pemerintah daerah, sedangkan sebagian lainnya memerlukan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pelaku usaha.Evaluasi harus menentukan pembagian kewenangan agar tuntutan perbaikan diarahkan kepada pihak yang mempunyai kemampuan mengambil keputusan.
Pembagian kewenangan bukan alasan bagi pemerintah daerah untuk menghindari tanggung jawab. Pemerintah tetap berkewajiban mengatasi hambatan pelayanan, memperbaiki konektivitas, dan memfasilitasi investasi produktif. Namun, seluruh perubahan ekonomi tidak dapat langsung dilekatkan pada satu tingkat pemerintahan. Penilaian yang adil perlu mengidentifikasi tindakan yang dapat dilakukan, tindakan yang terlambat, serta hambatan yang belum diselesaikan meskipun kewenangannya tersedia.
Peringkat antarprovinsi berguna sebagai pembanding, tetapi belum menerangkan penyebab perbedaan pertumbuhan. Daerah memiliki struktur produksi, komposisi investasi, dan basis pembanding yang berlainan. Tambahan kapasitas industri pada satu wilayah dapat memberikan dorongan besar, sementara wilayah lain menghaddapi perlambatan sektor dominan. Perbandingan menjadi lebih bermakna apabila menjelaskan sumber keunggulan dan pelajaran kebijakan yang dapat diterapkan sesuai keadaan Jambi.
Karena itu, penilaian arah pembangunan membutuhkan rentang waktu yang memadai.Rangkaian data beberapa tahun dapat menunjukkan apakah perlambatan bersifat sementara atau mencerminkan persoalan berulang. Pemeriksaan juga harus menghubungkan program dengan waktu pelaksanaan dan mulai beroperasinya investasi. Kebijakan yang baru1 berjalan belum tentu menghasilkan perubahan seketika, tetapi alasan mengenai jeda manfaat tetap perlu dibuktikan melalui kemajuan yang terukur.
Kritik terhadap proyek monumental juga membutuhkan pemeriksaan serupa. Besarnya bangunan maupun tampilan fisiknya belum menjelaskan manfaat ekonomi. Jalan yang digunakan secara intensif dapat menurunkan biaya angkut, sedangkan fasilitas yang jarang
dimanfaatkan dapat membebani pemeliharaan. Penilaian perlu melihat kebutuhan, biaya,penggunaan, dan hasil. Dengan dasar tersebut, kritik dapat menunjukkan pengeluaran yang perlu diperbaiki tanpa menggeneralisasi seluruh pembangunan fisik.
Pada saat yang sama, pemerintah tidak cukup menjawab kritik dengan persentase penyerapan anggaran. Dana yang terserap harus menghasilkan pelayanan, produktivitas, dan kesempatan ekonomi. Evaluasi APBD perlu membuka hubungan antara alokasi dan hasil, termasuk keterlambatan serta biaya pemeliharaan. Pemerintah harus bersedia mengubah program yang manfaatnya lemah meskipun pelaksanaannya memenuhi prosedur dan laporan administrasinya terlihat lengkap.
Agenda hilirisasi pun perlu dinilai melalui hasil yang konkret. Pengumuman investasi dan penandatanganan kesepakatan harus diikuti kesiapan lahan, energi, pembiayaan, serta pasar.Publik membutuhkan informasi mengenai proyek yang mulai dibangun dan berproduksi.Ukuran berikutnya ialah pekerjaan yang tercipta, pembelian dari pemasok lokal, serta kemampuan pengolahan yang meningkat. Di sinilah kritik dapat memperkuat akuntabilitas pembangunan.
Penilaian kesejahteraan juga membutuhkan lebih dari pertumbuhan agregat. Data kemiskinan, pekerjaan, pendapatan riil, dan akses pelayanan perlu dibaca bersama dengan memperhatikan periode pengukurannya. Pertumbuhan positif belum menjamin manfaat yang merata, sementara perlambatan tidak otomatis berarti seluruh indikator memburuk.Pemeriksaan yang lengkap membantu menemukan kelompok yang membutuhkan dukungan serta kegiatan ekonomi yang masih mempunyai ruang untuk berkembang.
Perdebatan akan lebih produktif apabila menghasilkan agenda evaluasi terbuka. Pemerintah dapat menyampaikan sumber perlambatan, kemajuan investasi, dan tindakan koreksi beserta jadwalnya. Akademisi serta masyarakat dapat menguji kecukupan penjelasan tersebut.Hubungan ini memungkinkan kritik bekerja sebagai pengawasan, sementara pemerintah menunjukkan tanggung jawab melalui bukti dan perbaikan yang dapat diperiksa secara berkala.
Pertumbuhan terendah di Sumatera harus diterima sebagai peringatan serius. Kesimpulan kegagalan arah pembangunan tetap membutuhkan bukti yang menjelaskan penyebab dan hasilkebijakan. Jambi memerlukan kritik yang akurat dan pemerintah yang terbuka agar perlambatan menjadi dasar perbaikan nyata.(*)
