JAMBI — Upaya menciptakan lingkungan yang aman bagi perempuan dan anak terus diperkuat Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi. Pencegahan kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) kini tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan keluarga dan masyarakat sebagai benteng perlindungan paling awal.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui kegiatan Sosialisasi, Informasi dan Edukasi Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak serta TPPO bagi Kelompok Masyarakat Rentan, yang digelar di Aula DPMPPA Kota Jambi, Selasa (15/9/2026).
Kegiatan yang diselenggarakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMPPA) Kota Jambi itu diikuti sekitar 100 peserta dari berbagai unsur, mulai dari perangkat daerah, TP PKK, Ketua Forum Komunikasi Rukun Tetangga (FKRT), lembaga adat kecamatan, akademisi, Forum Anak Daerah (FAD) Bumi Angso Duo hingga forum masyarakat rentan.
Kegiatan tersebut dibuka Ketua TP PKK Kota Jambi, Dr. dr. Hj. Nadiyah, Sp.OG, yang sekaligus hadir sebagai narasumber bersama Septiriana Wulandari, Psikolog Pendidikan dari PUSPAGA Putri Pinang Masak.
Dalam sambutannya, Nadiyah menegaskan bahwa menciptakan rasa aman serta menjamin masa depan yang layak bagi perempuan dan anak bukan sekadar bentuk kepedulian sosial. Menurutnya, perlindungan tersebut merupakan hak yang dijamin konstitusi, dilindungi hukum dan menjadi bagian dari prinsip Hak Asasi Manusia.
“Atas nama TP PKK Kota Jambi, saya mengapresiasi DPMPPA yang telah mempersiapkan penyelenggaraan kegiatan hari ini. Ini merupakan kewajiban kita bersama, baik sebagai negara, pemerintah, keluarga maupun masyarakat, serta hal penting dalam mewujudkan visi besar Kota Jambi Bahagia,” ujar Nadiyah.
Keluarga Jadi Benteng Pertama
Nadiyah menekankan bahwa pencegahan kekerasan harus dilakukan sedini mungkin, bahkan sebelum seseorang menjadi korban. Dalam hal ini, keluarga memiliki posisi penting sebagai ruang pertama tempat perempuan dan anak mendapatkan rasa aman.
Menurutnya, keluarga harus menjadi tempat yang aman untuk berbicara, tempat anak didengar serta tempat perempuan dihargai dan dilindungi.
Ketahanan keluarga, lanjut Nadiyah, perlu dibangun melalui komunikasi terbuka, pola pengasuhan positif serta kemampuan mengenali tanda-tanda kekerasan dan kerentanan sejak dini.
“Kita perlu membangun ketahanan keluarga dengan komunikasi yang terbuka, pengasuhan yang positif, dan kemampuan mengenali tanda-tanda kekerasan maupun kerentanan sejak dini,” ucapnya.
Namun, perlindungan tidak cukup hanya dilakukan di dalam rumah. Lingkungan masyarakat juga harus menjadi sistem kewaspadaan awal.
Ketua RT, TP PKK, tokoh adat, tokoh masyarakat dan berbagai unsur lingkungan dinilai memiliki peran penting untuk mengenali potensi persoalan sekaligus mengambil langkah pencegahan sebelum masalah berkembang menjadi kekerasan.
“Kita jangan menunggu kekerasan menjadi besar baru kita bertindak. Jika ada perubahan perilaku anak, keluarga yang mulai terisolasi, dugaan kekerasan, atau tawaran pekerjaan yang mencurigakan, kenali, peduli, dan segera hubungkan dengan pihak yang memiliki kewenangan untuk memberikan perlindungan. Karena diam bukanlah solusi,” tegas Nadiyah.
Korban Harus Dilindungi, Bukan Dihakimi
Pesan lain yang ditekankan Nadiyah adalah pentingnya membangun lingkungan yang berpihak pada keselamatan korban.
Menurutnya, korban kekerasan tidak boleh kembali mengalami trauma akibat disalahkan, dipermalukan atau bahkan tidak dipercaya oleh lingkungan sekitar.
“Pesannya cukup sederhana: percaya korban, lindungi korban, dampingi korban, dan pastikan korban mendapatkan layanan yang tepat,” jelasnya.
Nadiyah berharap pembangunan Kota Jambi tidak hanya diukur melalui pertumbuhan ekonomi maupun pembangunan infrastruktur, tetapi juga dari kemampuan menghadirkan lingkungan yang aman bagi perempuan, ramah bagi anak serta memiliki ketahanan keluarga yang kuat.
Ia mengajak seluruh elemen masyarakat memegang prinsip “Lihat, Peduli, Cegah, dan Lindungi.”
Melalui prinsip tersebut, masyarakat diharapkan mampu melihat tanda-tanda kekerasan, peduli terhadap mereka yang membutuhkan pertolongan, mencegah sebelum seseorang menjadi korban dan memberikan perlindungan kepada pihak yang membutuhkan.
“Semoga dari forum ini lahir masyarakat Kota Jambi yang semakin peka, berani dan tanggap, sehingga kekerasan dapat dicegah dan setiap perempuan serta anak dapat tumbuh, hidup, dan berkembang dengan aman, bermartabat dan bahagia,” serunya.
Perkuat Edukasi dan Jejaring Perlindungan
Sementara itu, Kepala DPMPPA Kota Jambi Noverentiwi Dewanti mengatakan kegiatan tersebut bertujuan memberikan penguatan mental, pemulihan psikologis, pengenalan modus TPPO serta pemahaman mengenai akses perlindungan bagi masyarakat atau kelompok rentan.
Selain edukasi, kegiatan tersebut juga diarahkan untuk membangun jejaring sosial antara pemerintah, keluarga, masyarakat dan berbagai unsur terkait dalam upaya pencegahan maupun penanganan persoalan kekerasan dan TPPO.
“Kegiatan ini dilaksanakan 15 September 2026, dengan 100 orang peserta,” singkatnya.
Ia menambahkan, kolaborasi berbagai pihak menjadi bagian penting dalam membangun sistem perlindungan yang lebih kuat. Dengan sinergi tersebut, potensi kekerasan terhadap perempuan dan anak maupun praktik TPPO diharapkan dapat dikenali dan dicegah sejak dini.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kasat Pol PP Kota Jambi Iper Riyansuni serta perwakilan perangkat daerah terkait di lingkungan Pemerintah Kota Jambi.
