Transparansi Anggaran

Jambi - Paket bantuan operasional angkutan umum melalui anggaran perubahan Dinas Perhubungan Kota Jambi mencatat nama Yutaka Trans Fabio sebagai penyedia. Nilainya Rp1.134.282.240, dari pagu yang disiapkan sebesar Rp1,2 miliar.

Nama perusahaan yang sama juga tercantum pada paket bantuan operasional angkutan umum sejak awal tahun, dengan nilai Rp3.926.361.600. Jika dijumlahkan, dua catatan pengadaan tersebut mencapai Rp5.060.643.840 atau sekitar Rp5,06 miliar.

Jambi - Pengadaan layanan angkutan perintis hingga perlengkapan jalan di Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Jambi tercatat mencapai Rp16.618.728.827. Nilai tersebut tersebar dalam 23 transaksi tahun anggaran 2026, berdasarkan berkas data per Oktober 2026.

Hampir separuh nilainya berada pada lima transaksi penerangan jalan dan rambu lalu lintas. Nilai gabungan kelima transaksi itu mencapai Rp8.191.009.723, atau sekitar 49,29 persen dari keseluruhan nilai yang tercatat.

Tebo - Tujuh pasang transaksi dalam data pengadaan Dinas Kesehatan Kabupaten Tebo, Jambi, memiliki nama paket, penyedia, kode rencana pengadaan, hingga nilai yang sama. Pembeda di antara masing-masing pasangan itu hanya kode paketnya.

Pola tersebut ditemukan dalam penelaahan berkas ekspor pengadaan tahun anggaran 2026. Ada 358 transaksi dengan nilai tercatat Rp7.312.664.418, seluruhnya melalui E-Katalog Versi 6.0 menggunakan metode e-purchasing.

Tanjung Jabung Timur - Belanja seragam sekolah, buku, dan jasa tenaga pendidik tercatat dalam data pengadaan Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi. Namun, di antara ratusan transaksi itu muncul nama paket yang tidak langsung berkaitan dengan urusan pendidikan: pemugaran situs, alat kesehatan, hingga perlengkapan puskesmas.

Kabut asap akibat Karhutla telah menjadi bencana nasional. Terjadi di hampir semua wilayah di Indonesia. Di tengah upaya dan ikhtiar keras pemerintah, kritik tetap muncul dari sekelompok orang. Aksi demo massa berujung perusakan fasilitas negara, Kamis 8 Oktober di halaman gedung DPRD dan Gubernur Jambi kemarin, ditanggapi gubernur Jambi.

MUARO JAMBI — Belanja gedung dan bangunan Pemkab Muaro Jambi tahun 2025 dengan anggaran Rp63.737.660.919,50 menyisakan masalah. Realisasinya Rp61.713.812.057,54 atau 96,82 persen.

Audit BPK RI 2026 menemukan kekurangan volume pada 45 paket pekerjaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan di tujuh SKPD Pemkab Muaro Jambi. Pemeriksaan dilakukan secara uji petik atas dokumen kontrak, dokumen pelaksanaan, dokumen pembayaran, serta pemeriksaan fisik bersama PPK/PPTK, penyedia jasa, konsultan pengawas, dan staf Inspektorat.

BUNGO — Belanja BBM di Pemerintah Kabupaten Bungo ikut menjadi catatan Badan Pemeriksa Keuangan. Bukan karena jumlah kendaraannya. Bukan pula karena harga minyaknya. Tapi karena bukti pertanggungjawabannya. BPK menemukan 952 bukti pembelian BBM pada tiga SKPD tidak sesuai kondisi sebenarnya. Nilainya mencapai Rp276.058.201,00.

Tebo – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Kabupaten Tebo menyiapkan 153 paket belanja dalam Rencana Umum Pengadaan atau RUP tahun anggaran 2026.

Total nilainya mencapai Rp29.580.742.081.

Seluruh paket berada pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tebo dan bersumber dari APBD.

Muara Sabak - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tanjung Jabung Timur (Tanjab Timur) memplotkan anggaran khusus untuk mengantisipasi kejadian-kejadian luar biasa di tahun 2026.

Melalui Badan Keuangan Daerah (Bakeuda), dana sebesar Rp 1 miliar telah disiapkan sebagai bantalan jika terjadi situasi darurat atau mendesak.

Berdasarkan data Rencana Umum Pengadaan (RUP) yang diumumkan pada 12 Januari 2026, paket anggaran ini diberi nomenklatur Belanja Tidak Terduga (BTT) dengan kode RUP 41938138.

Tanjab Timur - Postur belanja operasional dan proyek fisik di Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Tanjab Timur) pada Tahun Anggaran 2026 dihiasi dengan angka-angka raksasa. Selain hibah untuk pihak ketiga, Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) menjadi pos paling 'gemuk'.