Jambi – Proyek pembangunan gedung kantor baru Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jambi mulai bergerak dari meja perencanaan.

Bukan pekerjaan fisik dulu.

Yang sudah selesai justru seleksi jasa konsultan perencanaan konstruksi.

Nama tendernya Pengadaan Jasa Konsultan Perencanaan Konstruksi Kegiatan Pembangunan Bangunan Gedung Kantor pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jambi - Tahun Anggaran 2026 Evaluasi Prakualifikasi Ulang.

Pemenangnya adalah CV Elniwsa Konsultan.

Alamatnya di Komplek Villa Kenali Permai Blok P-15 Nomor 38, Mayang Mangurai, Kota Baru, Kota Jambi.

Harga penawarannya Rp835.000.830.

Harga terkoreksi tetap Rp835.000.830.

Setelah negosiasi, nilainya turun menjadi Rp827.133.150.

Paket ini bersumber dari APBN 2026. Pagu dan HPS-nya sama persis: Rp849.000.000.

Namun ada satu hal yang membuat proyek ini menarik dibaca.

Tender perencanaan sudah selesai.

Tapi proyek fisik pembangunan gedungnya belum ditender.

Nilai fisiknya jauh lebih besar Rp11,9 miliar.

Di sinilah publik perlu mulai mengawasi sejak awal.

Karena dokumen perencanaan akan menjadi pintu masuk bagi pekerjaan fisik. Dari konsultan inilah desain, spesifikasi, volume, kebutuhan ruang, struktur, dan estimasi teknis bangunan kelak disusun.

Jika perencanaannya kuat, pekerjaan fisik punya dasar.

Jika perencanaannya lemah, proyek Rp11,9 miliar bisa ikut bermasalah sejak gambar pertama.

Data Pokok Tender

No	Uraian	Detail
1	Nama Tender	Pengadaan Jasa Konsultan Perencanaan Konstruksi Gedung Kantor Kanwil Ditjen Imigrasi Jambi TA 2026 Evaluasi Prakualifikasi Ulang
2	Kode RUP	62066871
3	Nama Paket	Pengadaan Jasa Konsultan Perencanaan Konstruksi Kegiatan Pembangunan Bangunan Gedung Kantor Kanwil Ditjen Imigrasi Jambi TA 2026
4	Sumber Dana	APBN
5	Uraian Singkat	Uraian Singkat Pekerjaan Perencanaan.pdf
6	Tanggal Pembuatan	2 Februari 2026
7	Tahap Saat Ini	Tender Sudah Selesai
8	K/L/PD	Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan
9	Satuan Kerja	IM05 Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jambi
10	Jenis Pengadaan	Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi
11	Metode	Seleksi - Prakualifikasi Dua File - Pagu Anggaran
12	Reverse Auction	Tidak menggunakan Reverse Auction
13	Tahun Anggaran	APBN 2026
14	Pagu	Rp849.000.000
15	HPS	Rp849.000.000
16	Jenis Kontrak	Lumsum
17	Lokasi	Jl. Arif Rahman Hakim No. 63, Simpang IV Sipin, Telanaipura, Kota Jambi
18	Bobot Teknis	70,0
19	Bobot Biaya	30,0
20	Peserta	56 peserta

Pemenang Seleksi

No	Uraian	Detail
1	Pemenang	CV Elniwsa Konsultan
2	Alamat	Komplek Villa Kenali Permai Blok P-15 No. 38, Mayang Mangurai, Kota Baru, Kota Jambi
3	NPWP	00*2**1****31**0
4	Harga Penawaran	Rp835.000.830
5	Harga Terkoreksi	Rp835.000.830
6	Harga Negosiasi	Rp827.133.150
7	Nilai evaluasi tercatat	95,0; 95,0; 92,56
8	Status	Menang

Harga negosiasi pemenang lebih rendah Rp21.866.850 dari HPS.

Jika dihitung, turun sekitar 2,58 persen.

Dari harga penawaran ke harga negosiasi, terjadi penurunan Rp7.867.680.

Selisihnya tidak besar.

Ini bukan paket yang dimenangkan dengan diskon tajam.

Pemenang bergerak dekat dengan HPS.

Salah satu titik yang langsung terlihat adalah nilai pagu dan HPS sama persis, yakni Rp849.000.000.

Ini tidak otomatis salah.

Namun dalam pengadaan pemerintah, HPS seharusnya mencerminkan estimasi kewajaran harga berdasarkan perhitungan yang bisa diuji.

Ketika pagu dan HPS sama persis, publik wajar bertanya: bagaimana rincian perhitungan HPS disusun?

Apakah berdasarkan standar remunerasi tenaga ahli?

Apakah menghitung kebutuhan survei, desain, gambar kerja, RAB, spesifikasi teknis, dokumen tender, dan pendampingan?

Apakah ada pembanding harga dari pekerjaan sejenis?

Karena nilai Rp849 juta untuk perencanaan bukan angka kecil.

Apalagi ia menjadi pintu menuju proyek fisik Rp11,9 miliar.

Bagian paling strategis dari data ini adalah posisi paket perencanaan terhadap proyek utama.

Paket konsultan perencanaan sudah selesai.

Tetapi proyek fisik Pembangunan Bangunan Gedung Kantor pada Kanwil Ditjen Imigrasi Jambi disebut belum ditender.

Nilai fisiknya sekitar Rp11,9 miliar.

Ini membuat tahapan proyek perlu diawasi sejak awal.

Perencanaan tidak boleh sekadar formalitas untuk membuka jalan tender fisik.

Perencanaan harus menjawab kebutuhan riil kantor.

Mulai dari luas bangunan, tata ruang layanan, ruang kerja, keamanan, akses publik, struktur, utilitas, standar gedung pemerintah, akses disabilitas, parkir, keselamatan kebakaran, sampai efisiensi biaya.

Jika dokumen perencanaan tidak matang, tender fisik bisa menyimpan risiko: pekerjaan tambah kurang, spesifikasi berubah, kualitas turun, atau bangunan tidak sesuai kebutuhan.

Syarat Administrasi dan Legalitas

No	Syarat	Keterangan
1	Perizinan usaha	Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan
2	NIB berbasis risiko	KBLI 71102
3	SBU	RK001 Jasa Arsitektural Bangunan Gedung Hunian dan Non Hunian
4	Sertifikat standar	71102 Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultasi Teknis YBDI
5	Pajak	Status valid berdasarkan KSWP
6	Kapasitas hukum	Akta, kuasa bila ada, bukti pegawai tetap bila dikuasakan, KTP
7	Pakta integritas	Wajib disetujui
8	Surat pernyataan peserta	Wajib disetujui
9	Konsorsium/KSO	Harus memiliki perjanjian jika dilakukan
10	Leadfirm KSO	Harus setingkat atau lebih tinggi dari anggota

Peserta juga wajib menyetujui surat pernyataan yang memuat banyak hal.

No	Isi Pernyataan	Inti
1	Tidak dalam pengawasan pengadilan	Tidak pailit dan usaha tidak dihentikan
2	Tidak daftar hitam	Badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi
3	Pengurus tidak daftar hitam	Bertindak atas nama badan usaha tidak sedang menjalani sanksi
4	Tidak konflik kepentingan	Keikutsertaan tidak menimbulkan pertentangan kepentingan
5	Tidak menjalani pidana	Yang bertindak atas nama badan usaha tidak sedang menjalani sanksi pidana
6	Bukan pegawai K/L/PD	Kecuali sedang cuti di luar tanggungan negara
7	Pernyataan lain	Sesuai syarat dalam Dokumen Pemilihan
8	Data benar	Jika palsu siap sanksi administratif, daftar hitam, gugatan perdata, atau pidana

Syarat KSO

No	Bentuk KSO	Diperbolehkan
1	Non kecil dengan non kecil	Ya
2	Non kecil dengan kecil	Ya
3	Non kecil dengan koperasi	Ya
4	Kecil dengan kecil	Ya
5	Kecil dengan koperasi	Ya
6	Koperasi dengan koperasi	Ya

Batas anggota KSO untuk pekerjaan tidak kompleks paling banyak 3 perusahaan.

Untuk pekerjaan kompleks, paling banyak 5 perusahaan.

Ketentuan ini menunjukkan ruang kompetisi dibuka, tetapi hasil akhirnya tetap menyisakan satu pertanyaan: dari 56 peserta, mengapa hanya satu yang akhirnya tampil sebagai pemenang dengan harga negosiasi?

Syarat Teknis

No	Syarat Teknis	Keterangan
1	Pengalaman konsultansi	Minimal 1 pekerjaan jasa konsultansi konstruksi dalam 4 tahun terakhir
2	Pengalaman sejenis	Untuk usaha kecil berdasarkan subklasifikasi
3	Usaha menengah/besar	Berdasarkan subklasifikasi atau lingkup pekerjaan
4	Jangka pengalaman	Pekerjaan sejenis dalam 10 tahun terakhir
5	Subklasifikasi utama	RK001
6	KBLI	71102

Syaratnya terlihat administratif dan teknis.

Namun dari hasil evaluasi, banyak peserta justru gugur karena persoalan dasar: tempat usaha, izin lokasi, SITU, surat pernyataan OSS terkait tata ruang, tidak hadir pembuktian, SBU tidak sesuai, hingga tidak memenuhi ambang batas teknis.

56 Peserta, Banyak yang Tersandung Administrasi

Tender ini diminati banyak peserta.

Totalnya 56 peserta.

Namun hasil evaluasi memperlihatkan banyak peserta tersingkir bukan semata karena kualitas desain atau harga, tetapi karena syarat administrasi dan pembuktian.

Ada yang disebut tidak menguasai tempat usaha.

Ada yang tidak memiliki alamat jelas.

Ada yang tidak menyampaikan izin lokasi OSS atau SITU.

Ada yang tidak menyampaikan surat pernyataan usaha mikro/kecil terkait tata ruang.

Ada yang tidak hadir pembuktian kualifikasi.

Ada yang tidak menyampaikan SBU RK001.

Ada yang tidak memenuhi nilai ambang batas teknis.

Ini menjadi titik sorot.

Apakah syarat administrasi memang dipenuhi secara ketat?

Apakah peserta kurang siap?

Apakah dokumen pemilihan terlalu mudah menjatuhkan peserta?

Atau memang banyak konsultan hanya ikut daftar tanpa kesiapan penuh?

Peserta dengan Catatan Evaluasi

No	Peserta/NPWP	Catatan
1	CV Elniwsa Konsultan / 00*2**1****31**0	Nilai tercatat 95,0; 95,0; 92,56. Penawaran Rp835.000.830. Negosiasi Rp827.133.150. Menang
2	PT Rohim Khoirul Cipta Sentosa / 00*2**6****61**0	Tidak menguasai tempat usaha, masa sewa sampai 10 Februari 2026; tidak memiliki alamat jelas sesuai izin lokasi OSS/SITU/surat pernyataan tata ruang
3	PT Archinine Reka Consultant / 09*6**1****39**0	Tidak menguasai tempat usaha; tidak memiliki alamat jelas sesuai OSS/SITU/surat pernyataan tata ruang
4	PT Azevedopratama Consultants / 00*1**4****02**0	Tidak menguasai tempat usaha; tidak memiliki alamat jelas sesuai OSS/SITU/surat pernyataan tata ruang
5	CV Bosco Consultant / 00*8**0****31**0	Tidak memenuhi nilai ambang batas kualifikasi teknis pengalaman 4 tahun terakhir
6	CV Multy Deseko / 00*6**7****11**0	Tidak hadir pembuktian kualifikasi sesuai jadwal
7	Setindo Karya Konsultan / 07*9**4****31**0	Tidak menyampaikan surat pernyataan mandiri pelaku usaha kecil terkait tata ruang dari OSS
8	CV Cakra Trihanda Konsultan / 00*1**9****31**0	Tidak menyampaikan surat pernyataan mandiri pelaku usaha kecil terkait tata ruang dari OSS
9	CV Numeric Engineering Consultant / 00*8**8****27**0	Tidak menyampaikan surat pernyataan mandiri pelaku usaha kecil terkait tata ruang dari OSS
10	CV Proba Gnial Struktur / 04*8**5****35**0	Tidak hadir pembuktian kualifikasi sesuai jadwal
11	PT Calvindam Jaya EC / 00*0**4****16**0	Tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan/penguasaan tempat usaha dan izin lokasi OSS/SITU/surat pernyataan tata ruang saat pembuktian
12	CV Arkaan Nusantara Consultant / 06*0**5****02**0	Skor pembuktian kualifikasi tidak memenuhi ambang batas
13	PT Inasa Sakha Kirana / 00*3**1****41**0	Tidak menyampaikan SBU kecil RK001; tidak menyampaikan izin lokasi OSS/SITU/surat pernyataan tata ruang
14	PT Kreasi Cipta Engineerimg / 07*6**2****23**0	Tidak menyampaikan SBU kecil RK001; tidak menyampaikan izin lokasi OSS/SITU/surat pernyataan tata ruang
15	PT Cidiach Karya Nusantara / 08*2**5****28**0	Tidak menyampaikan izin lokasi OSS/SITU/surat pernyataan tata ruang
16	CV Zuro Consultant / 07*0**9****31**0	Nilai tercatat 100,0 dan 80,0; catatan gugur tidak tercantum dalam data
17	CV Citra Nugraha Konsultan / 00*4**1****31**0	Tidak menyampaikan izin lokasi OSS/SITU/surat pernyataan tata ruang
18	CV Hexa Mitraindo / 00*6**6****31**0	Nilai tercatat 95,0 dan 75,0; catatan gugur tidak tercantum dalam data
19	PT Syapril Janizar / 03*8**4****29**0	Tidak hadir pembuktian kualifikasi sesuai jadwal
20	CV Media Teknik Konsultan / 00*0**8****31**0	Nilai tercatat 80,0; 95,0; 79,96. Tidak lulus ambang batas kualifikasi tenaga ahli
21	CV Bahari Mekanika Consultant / 00*2**6****31**0	Tidak hadir pembuktian kualifikasi sesuai jadwal
22	CV Geosylva Lestari / 00*0**5****22**0	Tidak menyampaikan bukti penguasaan kantor; tidak menyampaikan izin lokasi OSS/SITU/surat pernyataan tata ruang; tidak memenuhi ambang batas teknis
23	CV Desain Teknik / 00*5**4****31**0	Tidak menyampaikan surat pernyataan usaha mikro/kecil terkait tata ruang dari OSS; tidak memenuhi ambang batas teknis
24	PT Remon Putra Mandiri / 00*2**0****09**0	Tidak memenuhi ambang batas kualifikasi teknis

Peserta Lain yang Tercatat

Untuk peserta nomor 25 sampai 56, tidak mencantumkan catatan evaluasi rinci.

No	Peserta/NPWP	Catatan
25	CV Lembaga Konsultanaindo / 00*3**9****07**0	Catatan evaluasi tidak tercantum
26	PT Bayu Berlian Mandiri / 00*3**9****35**0	Catatan evaluasi tidak tercantum
27	Multimage Konsultan / 00*7**8****05**0	Catatan evaluasi tidak tercantum
28	CV Mitra Desain Arcagraha / 00*6**8****31**0	Catatan evaluasi tidak tercantum
29	CV Uwais Putra Mandiri / 04*1**9****07**0	Catatan evaluasi tidak tercantum
30	Putra Tunggal Mandiri CV / 02*1**3****24**0	Catatan evaluasi tidak tercantum
31	CV Cipta Purnama Mandiri / 00*2**0****23**0	Catatan evaluasi tidak tercantum
32	PT Gemilang Aksara Sejahtera / 06*9**5****35**0	Catatan evaluasi tidak tercantum
33	PT Petalin Karya Lestari / 06*8**7****39**0	Catatan evaluasi tidak tercantum
34	PT Selaras Multiarsi Konsultan / 03*1**8****29**0	Catatan evaluasi tidak tercantum
35	CV Septhia Fajar Banesa / 08*7**5****31**0	Catatan evaluasi tidak tercantum
36	CV Pratama Konsultan / 09*0**9****31**0	Catatan evaluasi tidak tercantum
37	CV Aksara Konsultan / 04*8**4****35**0	Catatan evaluasi tidak tercantum
38	PT Miftah Multi Design / 00*2**0****05**0	Catatan evaluasi tidak tercantum
39	PT Paduraksa Konsultan / 00*3**5****29**0	Catatan evaluasi tidak tercantum
40	PT Global Madanindo Konsultan / 00*8**6****05**0	Catatan evaluasi tidak tercantum
41	CV Tatajaya Consultants / 00*6**9****04**0	Catatan evaluasi tidak tercantum
42	PT Guteg Harindo / 00*3**1****31**0	Catatan evaluasi tidak tercantum
43	PT Hasfarm Dian Konsultan / 00*3**8****31**0	Catatan evaluasi tidak tercantum
44	PT Paradhiguna Dwipantara Loka / 07*0**1****22**0	Catatan evaluasi tidak tercantum
45	CV Rekans Tri Perkasa / 08*8**5****31**0	Catatan evaluasi tidak tercantum
46	Cikal Transparansi Konsultan / 07*6**1****01**0	Catatan evaluasi tidak tercantum
47	CV Archilive Indonesia / 07*1**6****01**0	Catatan evaluasi tidak tercantum
48	CV Piramid Global Konsultan / 00*2**5****22**0	Catatan evaluasi tidak tercantum
49	PT Inkoneksi Izi Konsultan / 00*3**7****17**0	Catatan evaluasi tidak tercantum
50	PT Multi Pros / 00*3**6****13**0	Catatan evaluasi tidak tercantum
51	PT Buanatama Dimensi Consultants / 00*5**3****15**0	Catatan evaluasi tidak tercantum
52	CV Isam Studio Konsultan / 04*7**6****28**0	Catatan evaluasi tidak tercantum
53	CV Adie Jaya Perkasa / 06*7**3****21**0	Catatan evaluasi tidak tercantum
54	PT Asrimadya Tuah Karya / 08*5**8****11**0	Catatan evaluasi tidak tercantum
55	PT Darmasraya Mitra Amerta / 07*4**5****41**0	Catatan evaluasi tidak tercantum
56	CV Mitra Yenuko Pratama / 00*5**8****31**0	Catatan evaluasi tidak tercantum

Banyak Gugur karena Alamat dan OSS

Jika dilihat dari alasan gugur yang tercantum, pola paling sering muncul adalah soal tempat usaha dan dokumen OSS/SITU.

Ada peserta yang disebut tidak menguasai tempat usaha.

Ada yang masa sewanya hanya sampai 10 Februari 2026.

Ada yang tidak memiliki alamat jelas.

Ada yang tidak menunjukkan bukti kepemilikan atau penguasaan tempat usaha saat pembuktian.

Ada pula yang tidak menyampaikan surat pernyataan usaha mikro atau usaha kecil terkait tata ruang yang diterbitkan sistem OSS.

Ini menarik.

Karena dalam tender konsultan perencanaan gedung kantor, sejumlah peserta justru tersandung pada syarat paling dasar: legalitas dan alamat usaha.

Bagi publik, ini menimbulkan dua kemungkinan pembacaan.

Pertama, Pokja memang bekerja ketat menyeleksi legalitas peserta.

Kedua, banyak konsultan ikut tender tanpa kesiapan dokumen yang layak.

Keduanya tetap layak dicermati.

Karena tender pemerintah tidak boleh hanya ramai di pendaftaran, tetapi miskin peserta yang benar-benar memenuhi syarat.

Nama tender memuat frasa Evaluasi Prakualifikasi Ulang.

Frasa ini penting.

Artinya ada proses ulang pada tahap evaluasi prakualifikasi.

Publik berhak tahu: mengapa evaluasi harus diulang?

Apakah karena sanggahan?

Apakah karena koreksi Pokja?

Apakah karena ada kesalahan evaluasi awal?

Apakah karena dokumen peserta perlu diperiksa kembali?

Atau karena alasan teknis lain?

Evaluasi ulang tidak otomatis bermasalah.

Namun dalam paket perencanaan hampir Rp849 juta, transparansi alasan evaluasi ulang menjadi penting agar tidak menimbulkan kecurigaan.

Seorang warga Kota Jambi, Elas, menilai proyek ini harus diawasi sejak tahap perencanaan.

“Kalau gedungnya nanti Rp11,9 miliar, jangan tunggu fisiknya jalan baru diawasi. Perencanaannya harus dibuka. Desainnya seperti apa, ruang layanannya bagaimana, dan spesifikasinya apa,” ujarnya.

Warga lainnya, Arif, menyoroti banyaknya peserta yang gugur karena administrasi.

“Kalau 56 peserta tapi banyak gugur karena alamat, OSS, SITU, dan pembuktian, itu menarik. Apakah pesertanya tidak siap, atau syaratnya terlalu teknis. Pokja harus bisa menjelaskan,” katanya.

Sementara warga lain mempertanyakan HPS yang sama persis dengan pagu.

“Kalau HPS sama dengan pagu, masyarakat ingin tahu hitungannya. Ini konsultan hampir Rp849 juta. Jangan sampai angka muncul begitu saja,” ujarnya.

Konsultan Perencana Gedung Imigrasi Jambi Diminta Buat Desain Efisien, Tak Mewah Berlebihan

Rencana pembangunan gedung Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jambi mulai memasuki tahapan penting.

Tahap itu adalah perencanaan.

Dalam dokumen uraian singkat pekerjaan perencanaan, konsultan perencana diminta menyiapkan desain bangunan secara profesional. Bukan hanya gambar. Bukan hanya konsep. Tetapi juga detail teknis yang akan menjadi dasar pelaksanaan konstruksi.

Dokumen tersebut menjelaskan, keberhasilan pekerjaan pembangunan sangat bergantung pada kualitas perencanaan. Karena itu, konsultan perencana harus mampu menghasilkan gambar kontrak yang jelas, tidak saling bertentangan, dan sesuai dengan kondisi lapangan.

Spesifikasi bangunan juga harus disusun secara detail.

Tujuannya agar tidak terjadi hambatan ketika pekerjaan fisik konstruksi dimulai. Termasuk saat pemilihan material dan pelaksanaan pekerjaan di lapangan.

Dalam dokumen itu, konsultan perencana disebut bertugas menyusun perencanaan struktur, mekanikal elektrikal, arsitektur, landscape, rencana anggaran biaya atau RAB, serta dokumen pelengkap lainnya.

Artinya, peran konsultan perencana tidak kecil.

Ia menjadi pintu awal.

Dari meja perencana, arah bangunan ditentukan. Dari gambar kerja, mutu proyek diuji. Dari RAB, efisiensi anggaran mulai terbaca.

Dokumen pekerjaan juga merinci sejumlah tugas yang harus dilaksanakan konsultan perencana. Di antaranya persiapan perencanaan, pengukuran, pengumpulan data dan informasi lapangan, serta interpretasi awal terhadap Kerangka Acuan Kerja atau KAK.

Konsultan juga diminta berkonsultasi dengan pemerintah daerah setempat terkait aturan daerah dan perizinan bangunan.

Setelah itu, konsultan menyusun prarencana, pengembangan rencana, hingga rencana detail perencanaan.

Tidak berhenti di sana. Konsultan perencana juga diminta membantu Pejabat Pembuat Komitmen atau PPK pada saat pelelangan. Termasuk dalam penjelasan pekerjaan atau aanwijzing dan penyusunan berita acara penjelasan pekerjaan jika diperlukan.

Bagian ini penting.

Sebab dokumen perencanaan bukan hanya dipakai untuk membuat bangunan. Dokumen itu juga menjadi dasar tender fisik konstruksi.

Jika perencanaan kabur, tender fisik bisa bermasalah.

Jika gambar tidak jelas, kontraktor bisa menafsirkan berbeda.

Jika RAB tidak cermat, risiko pemborosan atau pekerjaan tidak sesuai kebutuhan bisa muncul.

Karena itu, dokumen tersebut menegaskan bahwa konsultan perencana bertanggung jawab secara profesional atas jasa perencanaan yang dilakukan.

Hasil karya perencanaan harus memenuhi standar yang berlaku. Perencanaan juga harus mengakomodasi batasan yang diberikan dalam kegiatan, termasuk dari sisi pembiayaan, waktu penyelesaian, dan mutu bangunan.

Selain itu, hasil perencanaan wajib memenuhi peraturan, standar, dan pedoman teknis bangunan gedung yang berlaku.

Ada satu bagian yang menarik dalam dokumen tersebut.

Konsultan perencana diminta memperhatikan asas bangunan gedung. Bangunan harus fungsional, efisien, menarik, tetapi tidak berlebihan.

Kreativitas desain juga tidak boleh ditekankan pada kelatahan gaya dan kemewahan material. Desain justru harus mampu mempertemukan fungsi teknis dan fungsi sosial bangunan.

Terlebih, bangunan yang dirancang merupakan bangunan pelayanan kepada masyarakat.

Dokumen itu juga menekankan agar biaya investasi dan pemeliharaan bangunan selama umur pemakaian diusahakan serendah mungkin, sepanjang tidak mengganggu produktivitas kerja.

Dengan kata lain, gedung yang dirancang tidak boleh hanya tampak bagus di gambar.

Ia harus bisa bekerja.

Harus efisien.

Harus mudah dirawat.

Harus memberi manfaat pelayanan.

Dan harus bisa dibangun dalam waktu yang relatif pendek agar segera dimanfaatkan.

Dalam konteks pelayanan keimigrasian, kualitas bangunan menjadi penting. Gedung kantor bukan sekadar ruang kerja aparatur. Ia juga menjadi tempat pelayanan publik.

Di sana masyarakat mengurus dokumen. Di sana pelayanan administrasi keimigrasian berlangsung. Di sana wajah negara hadir di hadapan warga.

Karena itu, perencanaan gedung Imigrasi Jambi perlu dibaca sebagai tahap awal yang menentukan.

Pertanyaannya kemudian: seperti apa desain akhirnya? Berapa luas bangunannya? Apa saja ruang layanan yang akan disiapkan? Bagaimana standar pelayanan publiknya? Dan kapan tender fisik konstruksi dimulai?

Dokumen uraian singkat pekerjaan memang telah menjelaskan tugas umum konsultan perencana. Namun publik tetap membutuhkan informasi lanjutan yang lebih spesifik.

Terutama mengenai lokasi detail, kebutuhan ruang, luasan bangunan, nilai rencana konstruksi, jadwal pelaksanaan, serta target pemanfaatan gedung.

Transparansi pada tahap perencanaan akan membantu publik memahami arah proyek.

Sebab pembangunan gedung negara tidak boleh hanya berhenti sebagai paket pekerjaan. Ia harus menjawab kebutuhan pelayanan.(*)