Bungo – Proyek Penataan Kawasan Perkotaan Muara Bungo, Kabupaten Bungo akhirnya jatuh ke tangan PT Station Energi Indonesia.
Nilainya tidak kecil.
Pagu proyek ini tercatat Rp22.455.839.000. Nilai HPS-nya Rp22.450.000.000. Proyek ini berada di Balai Pelaksanaan Cipta Karya Provinsi Jambi Kementerian PU RI.
PT Station Energi Indonesia masuk dengan harga penawaran Rp19.080.998.705,91. Setelah terkoreksi, nilainya menjadi Rp19.080.998.666,78.
Harga negosiasi tercatat nihil.
Artinya, harga terkoreksi PT Station Energi Indonesia lebih rendah sekitar Rp3.369.001.333,22 dari HPS.
Jika dihitung persentase, penurunan itu sekitar 15 persen.
Angka ini menarik.
Bukan banting harga paling ekstrem. Tapi cukup jauh dari HPS.
Pemenangnya juga bukan perusahaan kemarin sore.
Dari data pengalaman main kontraktor yang tercatat di LPJK Kementerian PU, PT Station Energi Indonesia pernah mengerjakan sejumlah proyek besar. Mulai dari Pembangunan Kantor Wali Kota Jambi, Gedung BNN Provinsi Jambi, Gedung MTQ, Rumah Susun Kabupaten Tanjung Jabung Timur, hingga Rehab Total Kantor Kejari Merangin.
Namun rekam proyek besar itu juga membawa beban besar.
Sebab nama PT Station Energi Indonesia sebelumnya pernah terseret sorotan publik pada proyek Kantor Wali Kota Jambi. Proyek itu diberitakan menjadi temuan audit BPK RI, antara lain terkait keterlambatan, kekurangan volume, dan persoalan pemasangan material.
Maka kemenangan PT Station Energi di Bungo kali ini bukan hanya soal siapa pemenang tender.
Tapi soal apakah perusahaan berpengalaman itu mampu menjawab keraguan publik.
Data Tender
| No | Uraian | Detail |
|---|---|---|
| 1 | Nama tender | Penataan Kawasan Perkotaan Muara Bungo, Kabupaten Bungo |
| 2 | Jenis pengadaan | Pekerjaan Konstruksi |
| 3 | K/L/PD | Kementerian Pekerjaan Umum |
| 4 | Satuan kerja | 694031/Pelaksanaan Cipta Karya Provinsi Jambi |
| 5 | Pagu | Rp22.455.839.000 |
| 6 | HPS | Rp22.450.000.000 |
| 7 | Pemenang | PT Station Energi Indonesia |
| 8 | Alamat | Jl. HOS Cokroaminoto RT 34, Kelurahan Payo Lebar, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi |
| 9 | NPWP | 07*6**8****31**0 |
| 10 | Harga penawaran | Rp19.080.998.705,91 |
| 11 | Harga terkoreksi | Rp19.080.998.666,78 |
| 12 | Harga negosiasi | - |
Selisih antara pagu dan HPS hanya Rp5.839.000.
Sementara selisih antara harga penawaran dan harga terkoreksi hanya sekitar Rp39,13.
Angka kecil ini menunjukkan koreksi aritmatik hampir tidak mengubah penawaran.
Yang berubah besar justru jarak harga pemenang terhadap HPS.
Dari HPS Rp22,45 miliar, PT Station Energi masuk di angka Rp19,08 miliar.
Dari dokumen Rencana Kerja dan Syarat-Syarat atau RKS, pekerjaan ini bukan sekadar mempercantik taman.
Dokumen itu menyebut pekerjaan Penataan Kawasan Perkotaan Muara Bungo berada dalam lingkup Direktorat Jenderal Cipta Karya, Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Kementerian Pekerjaan Umum, tahun anggaran 2026.
RKS menjadi pedoman teknis pelaksanaan konstruksi. Isinya meliputi ketentuan umum, spesifikasi material, metode pelaksanaan, standar mutu, pengujian, pengawasan, hingga ketentuan administrasi proyek.
Pekerjaan harus mengikuti gambar rencana, RAB, dokumen kontrak, peraturan dan standar yang berlaku, termasuk SNI, ketentuan Kementerian PU, serta keselamatan konstruksi.
Lingkup Pekerjaan
| No | Bagian Pekerjaan | Isi Utama |
|---|---|---|
| 1 | Persiapan | Pagar sementara, staking out, pembersihan, bouwplank, papan proyek, direksi keet, pembongkaran, mobilisasi |
| 2 | SMKK | Dokumen keselamatan, K3, APD, asuransi, personel keselamatan, lalu lintas, pengendalian risiko |
| 3 | Taman Pusparagam | Tanah, pondasi, beton, dinding, lantai, plafon, cat, pintu-jendela, sanitair, hardscape, softscape |
| 4 | MEP | Air bersih, air kotor, STP, grease trap, APAR, AC, listrik, genset, penangkal petir |
| 5 | Sistem digital | Komunikasi data, internet, IPBX, LAN, Wi-Fi, fire alarm, CCTV, access control |
| 6 | Pedestrian | Bongkar pedestrian, drainase, beton, paving, drainase baru, rambu, marka, bollard |
Ada juga pekerjaan running track, grassblock, lampu taman, tempat sampah, Tugu Proklamasi, entrance, pohon, rumput, toilet, musholla, hingga elemen arsitektur dan lanskap.
Dengan lingkup seperti ini, proyek tersebut tidak bisa diperlakukan sebagai proyek taman biasa.
Ini proyek kawasan.
Ada struktur.
Ada arsitektur.
Ada listrik.
Ada mekanikal.
Ada drainase.
Ada pedestrian.
Ada sistem keamanan.
Ada jaringan internet.
Ada keselamatan konstruksi.
Dan tentu, ada risiko.
Salah satu bagian menarik dalam RKS adalah catatan soal pembersihan lahan.
Dokumen itu menegaskan tidak ada penebangan pohon eksisting tanpa rekomendasi.
Pembersihan hanya terbatas pada rumput, semak, sampah, dan benda lain yang mengganggu. Pohon-pohon yang ada harus dipertahankan dan dilindungi selama pelaksanaan pekerjaan.
Ini penting.
Karena proyek penataan kawasan sering kali berakhir dengan wajah beton baru, tetapi kehilangan pohon lama.
Jika RKS menyatakan pohon harus dilindungi, maka publik berhak mengawasi: apakah pelaksanaan di lapangan benar-benar menjaga pohon eksisting?
Jangan sampai kawasan ditata, tapi ruang hijau justru dikurangi.
RKS juga memuat persyaratan penyedia jasa.
Penyedia harus berbadan hukum, memiliki NPWP, memenuhi kewajiban pajak, memiliki izin usaha jasa konstruksi, SBU sesuai klasifikasi, tidak pailit, punya fasilitas/peralatan/personel, serta memiliki pengalaman sejenis.
Untuk pekerjaan ini, penyedia diminta memiliki kemampuan pada bidang bangunan sipil, arsitektur, mekanikal, dan elektrikal.
Tenaga ahli yang harus disediakan juga tidak ringan.
| No | Tenaga | Syarat |
|---|---|---|
| 1 | Site Manager | Ahli Muda Teknik Sipil/Arsitektur, pengalaman minimal 5 tahun |
| 2 | Ahli K3 | Ahli Muda K3 Konstruksi bersertifikat, pengalaman minimal 3 tahun |
| 3 | Ahli Mekanikal | Ahli Muda Teknik Mesin, pengalaman minimal 3 tahun |
| 4 | Ahli Elektrikal | Ahli Muda Teknik Elektro, pengalaman minimal 3 tahun |
| 5 | Pelaksana Lapangan | Minimal 2 orang, D3 Teknik Sipil, pengalaman minimal 3 tahun |
| 6 | Tenaga terampil | Tukang batu, kayu, besi, listrik, mekanik berpengalaman |
Artinya, pemenang tender tidak cukup hanya punya nama perusahaan.
Harus benar-benar punya organisasi lapangan yang kuat.
Karena pekerjaan ini lintas disiplin.
Kalau salah koordinasi, taman bisa cantik di gambar, tapi bermasalah di fungsi.
Lampu bisa mati.
Drainase bisa mampet.
Wi-Fi bisa hanya pajangan.
CCTV bisa tidak berfungsi.
Pedestrian bisa retak.
Dan ruang publik bisa kembali menjadi proyek yang indah saat peresmian, tetapi cepat rusak setelah dipakai.
Berdasarkan data pengalaman main kontraktor yang tercatat di LPJK Kementerian PU, PT Station Energi Indonesia memiliki deretan pengalaman pekerjaan.
Sebagian besar jejaknya berada di pekerjaan gedung.
Ada kantor wali kota.
Ada gedung BNN.
Ada kantor Bappeda.
Ada gedung MTQ.
Ada pasar.
Ada rumah susun.
Ada kantor kejaksaan.
Ada pula satu pekerjaan jalan.
Pengalaman PT Station Energi Indonesia
| No | Proyek | Kode/Tanggal |
|---|---|---|
| 1 | Pembangunan Kantor Wali Kota (Lanjutan), Dinas PUPR Kota Jambi | BG002, 18-12-2023 |
| 2 | Pembangunan Kantor Wali Kota | BG002, 12-12-2022 |
| 3 | Pembangunan Bangunan Gedung Kantor BNN Provinsi Jambi | BG002, 27-12-2021 |
| 4 | Renovasi Gedung Layanan dan Laboratorium Stasiun Karantina Ikan Bengkulu | BG002, 27-08-2021 |
| 5 | Rehabilitasi Kantor Bappeda Kota Jambi (Lanjutan) | BG002, 14-06-2021 |
| 6 | Rehabilitasi Kantor Bappeda Kota Jambi (Lanjutan), Dinas PU Kota Jambi | BG002, 14-06-2021 |
| 7 | Pembangunan Gedung MTQ (Lanjutan) | BG009, 22-12-2020 |
| 8 | Pembangunan MTQ Lanjutan, Dinas PUPR | BG009, 23-07-2020 |
| 9 | Rehabilitasi Pasar PTM | BG004, 03-12-2019 |
| 10 | Jalan Simp. Sawmil - Simp. Legpon, efektif 3 km | BS001, 13-11-2019 |
| 11 | Pembangunan Rumah Susun Kab. Tanjab Timur | BG001, 28-01-2019 |
| 12 | Pembangunan Rumah Susun Kab. Tanjung Jabung Timur | BG001, 28-01-2019 |
| 13 | Rehab Total Kantor Kejari Merangin, Kejaksaan Negeri Merangin | BG002, 14-11-2018 |
Dari daftar itu, terlihat PT Station Energi Indonesia bukan kontraktor kecil yang baru belajar masuk proyek pemerintah.
Perusahaan ini sudah berkali-kali muncul pada proyek gedung dan konstruksi bernilai besar.
Namun ada catatan yang juga menarik: beberapa entri tampak mirip atau duplikatif.
Misalnya, proyek Kantor Wali Kota muncul pada 2022 dan lanjutan 2023.
Rehabilitasi Kantor Bappeda Kota Jambi muncul dua kali pada tanggal yang sama.
Pembangunan MTQ juga muncul dua kali.
Pembangunan Rumah Susun Tanjab Timur juga tercatat dua kali dengan tanggal yang sama.
Ini tidak otomatis salah. Bisa saja karena perbedaan paket, pencatatan, kontrak, atau input sistem. Tapi untuk membaca rekam jejak perusahaan, publik tetap perlu melihat detail kontrak, nilai, lokasi, dan BAST-nya.
Jika dilihat dari pengalaman, PT Station Energi Indonesia tampak kuat pada pekerjaan bangunan gedung.
Kode yang paling sering muncul adalah BG002, yakni pekerjaan bangunan gedung kantor.
Ada juga BG009 untuk gedung lainnya, BG004 untuk pasar, BG001 untuk rumah susun, dan BS001 untuk jalan.
Proyek Muara Bungo ini berbeda.
Ia bukan gedung tunggal.
Ia adalah penataan kawasan perkotaan.
Ada taman.
Ada pedestrian.
Ada drainase.
Ada MEP.
Ada CCTV.
Ada Wi-Fi.
Ada listrik.
Ada hardscape dan softscape.
Artinya, pengalaman gedung memang modal penting. Tetapi proyek kawasan menuntut kemampuan integrasi lebih luas.
Kontraktor harus bisa menggabungkan pekerjaan sipil, arsitektur, lanskap, utilitas, keselamatan konstruksi, dan sistem digital dalam satu kawasan publik.
Di sinilah proyek ini menjadi ujian baru bagi PT Station Energi Indonesia.
Nama PT Station Energi Indonesia pernah menjadi perhatian publik pada proyek Kantor Wali Kota Jambi.
Proyek itu dikenal sebagai proyek besar. Nilainya diberitakan mencapai sekitar Rp105 miliar dari pekerjaan tahun 2022 dan 2023.
Dalam pemberitaan, proyek tersebut disorot setelah temuan audit BPK RI tahun 2024. Isu yang muncul antara lain keterlambatan pekerjaan, kekurangan volume material, kelebihan pembayaran, serta masalah pemasangan dinding granit yang disebut berisiko membahayakan keselamatan.
Ini harus dibaca secara hati-hati.
Temuan audit bukan vonis pidana.
Sorotan media bukan putusan pengadilan.
Namun bagi publik, rekam pekerjaan seperti itu tetap relevan ketika perusahaan yang sama kembali memenangkan proyek APBN bernilai belasan miliar.
Sederhana saja.
Jika pernah mengerjakan proyek besar dan pernah disorot, maka proyek berikutnya harus diawasi lebih ketat.
Bukan untuk menghakimi di awal.
Tapi untuk memastikan masalah lama tidak terulang.
Kemenangan PT Station Energi Indonesia dengan harga terkoreksi Rp19,08 miliar berarti ada jarak sekitar 15 persen dari HPS.
Dalam tender, harga lebih rendah bisa menjadi efisiensi.
Tapi harga lebih rendah juga harus dibaca bersama risiko mutu.
Apalagi proyek ini penuh detail teknis: struktur, pedestrian, drainase, taman, MEP, CCTV, Wi-Fi, fire alarm, lampu taman, softscape, dan street furniture.
Harga turun boleh.
Mutu jangan turun.
Material jangan turun.
Volume jangan turun.
Spesifikasi jangan diganti seenaknya.
Pohon jangan ditebang sembarangan.
Drainase jangan jadi formalitas.
Wi-Fi jangan sekadar nama.
CCTV jangan sekadar terpasang tapi tidak berfungsi.
Lampu taman jangan menyala saat peresmian lalu mati setelah itu.
Ada beberapa titik yang membuat proyek ini layak diawasi dari awal.
Pertama, proyek ini bernilai besar: pagu Rp22,45 miliar, HPS Rp22,45 miliar, dan harga pemenang Rp19,08 miliar.
Kedua, pemenangnya adalah PT Station Energi Indonesia, perusahaan dengan pengalaman besar, tetapi juga pernah disorot dalam proyek Kantor Wali Kota Jambi.
Ketiga, pekerjaan ini kompleks. Bukan hanya taman, tetapi kawasan yang memuat pedestrian, drainase, MEP, jaringan internet, CCTV, access control, fire alarm, lampu taman, dan elemen lanskap.
Keempat, RKS melarang penebangan pohon eksisting tanpa rekomendasi. Ini harus diawasi karena proyek penataan kawasan sering berisiko mengorbankan ruang hijau.
Kelima, penurunan harga sekitar 15 persen dari HPS harus dijaga agar tidak berubah menjadi penurunan mutu.
Keenam, proyek ini dibiayai oleh Kementerian PU melalui Satker Pelaksanaan Cipta Karya Provinsi Jambi. Artinya, meski lokasinya di Bungo, tanggung jawab pengawasan tidak hanya berada pada daerah, tetapi juga pada struktur kementerian.
Seorang warga Muara Bungo, Subhan, berharap proyek ini benar-benar memperindah kawasan, bukan hanya mempercantik gambar desain.
“Kalau untuk menata kota, masyarakat tentu senang. Tapi jangan sampai bagus di awal saja. Taman harus bisa dipakai warga, lampunya hidup, drainasenya jalan, dan pohonnya jangan habis ditebang,” ujarnya.
Warga lainnya, Maeludin, menyoroti rekam jejak kontraktor.
“Kalau perusahaan ini pernah mengerjakan proyek besar, berarti pengalamannya ada. Tapi kalau pernah disorot juga, ya pengawasannya harus lebih ketat. Jangan sampai masalah lama muncul lagi di Bungo,” katanya.
Sementara warga lain meminta proyek ini dibuka progresnya kepada publik.
“Ini uang negara besar. Warga perlu tahu jadwalnya, apa saja yang dikerjakan, kapan selesai, dan siapa yang mengawasi. Jangan nanti tiba-tiba jadi, tapi kualitasnya tidak jelas,” ujarnya.(*)
