Jambi - Masyarakat Provinsi Jambi diminta untuk ekstra waspada. Pasalnya, saat ini mulai marak oknum tak bertanggung jawab yang nekat mencatut nama Gubernur Jambi, Al Haris, demi meraup keuntungan pribadi. Modusnya pun beragam, mulai dari menawarkan jabatan, proyek, hingga kelulusan PNS.
Peringatan tegas ini disampaikan langsung oleh Tim Ahli Gubernur Jambi, Nanda Herlambang. Ia meminta warga di mana pun berada agar tidak mudah termakan bujuk rayu oknum yang mengaku-ngaku sebagai 'orang dekat' atau utusan gubernur.
"Kami menghimbau kepada seluruh masyarakat agar jangan mudah percaya apabila ada pihak yang mengaku dekat dengan Gubernur Jambi ataupun mengatasnamakan Bapak Gubernur untuk menjanjikan jabatan, kelulusan PNS, bantuan, ataupun proyek tertentu," ujar Nanda Herlambang.
Nanda memastikan, seluruh roda pemerintahan di Pemprov Jambi berjalan melalui mekanisme yang resmi dan transparan. Tidak ada istilah 'jalur pribadi' atau 'jalur belakang', apalagi sampai meminta imbalan sejumlah uang untuk urusan proyek maupun rekrutmen ASN.
Tak hanya lewat pesan singkat atau telepon bodong, Nanda juga menyoroti evolusi modus penipuan yang semakin canggih di era digital. Ia mengingatkan bahwa para penipu kini kerap memanfaatkan teknologi Artificial Intelligence (AI) alias kecerdasan buatan untuk mengelabui korbannya.
Teknologi ini membuat informasi palsu menjadi sangat sulit dibedakan oleh masyarakat awam. Para pelaku tak segan memalsukan akun media sosial, mengedit foto, hingga merekayasa rekaman suara dan video agar seolah-olah Gubernur atau pejabat daerah benar-benar berbicara langsung kepada calon korban.
"Di era digital saat ini, masyarakat juga harus lebih berhati-hati karena foto, video, suara, bahkan percakapan dapat direkayasa menggunakan teknologi. Hal-hal seperti ini sering dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab untuk meyakinkan calon korban," bebernya.
Oleh karena itu, Nanda mewanti-wanti masyarakat agar selalu melakukan verifikasi atau cross-check ke instansi resmi jika mendapat pesan atau tawaran yang mencurigakan. Langkah preventif ini sangat penting agar tidak ada warga yang menjadi korban penipuan.
"Jangan mudah terpancing, apalagi sampai menyerahkan uang ataupun data pribadi. Jika menemukan indikasi penipuan atau pencatutan nama pejabat daerah, segera laporkan kepada pihak berwenang," pungkas Nanda tegas.(*)
