Proyek Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi, tahun 2025 menjadi sorotan tajam. Alih-alih membawa manfaat bagi para petani, proyek senilai miliaran rupiah ini dilaporkan ke Kementerian PU RI karena sarat dengan masalah.
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Cakrawala Nusantara secara resmi melayangkan dua surat laporan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Surat pertama bernomor 012/LP/LSM-CN/IX/2025 tertanggal 10 September 2025 ditujukan kepada Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR.
Surat kedua, sebagai tindak lanjut, bernomor 013/LP/LSM-CN/IX/2025 dikirimkan pada 21 September 2025 kepada Inspektur Jenderal Kementerian PUPR.
Ketua LSM Cakrawala Nusantara, Ruslan, menyatakan laporan itu didasarkan pada hasil investigasi lapangan, wawancara dari berbagai sumber, serta dokumentasi teknis pekerjaan. Menurutnya, proyek yang seharusnya dikelola oleh kelompok tani ini pada praktiknya hanya formalitas.
"Berdasarkan hasil investigasi kami, proyek P3-TGAI dikelola oleh orang dekat oknum pejabat untuk bagi-bagi kue proyek kepada tim sukses," ungkap Ruslan.
LSM Cakrawala Nusantara menyoroti sejumlah temuan serius di lapangan. Kualitas pekerjaan ditemukan tak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Petunjuk Teknis (Juknis), dengan indikasi adanya mark-up volume dan pengurangan spesifikasi dimensi bangunan. Material seperti beton dan batu yang digunakan juga tidak sesuai dengan standar teknis yang disyaratkan.
Lebih lanjut, menurut Ruslan, proyek ini menyalahi aturan Padat Karya Tunai (PKT) karena banyak pekerja didatangkan dari luar daerah, bukan menyerap tenaga kerja lokal. Bahkan, kata dia, ditemukan ada kelompok tani penerima proyek yang tidak memiliki lahan persawahan, sehingga proyek dikerjakan asal jadi.
"Jika mau jujur, kalaulah pekerjaan Proyek P3-TGAI betul-betul dikerjakan oleh Kelompok Tani, tanpa campur tangan oleh oknum tertentu, pastilah pekerjaan tersebut hasilnya sangat maksimal," tegas Ruslan.
Ruslan dalam laporannya juga menyinggung peran oknum Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) VI Jambi. Menurutnya, oknum BWSS VI Jambi ini gagal menjalankan peran sebagai pengawas dan bahkan diduga ikut cawe-cawe.
LSM Cakrawala Nusantara menduga adanya kerja sama antara oknum BWSS VI Jambi dengan oknum berinisial RN dan RK yang merekomendasikan nama-nama kelompok tani penerima proyek.
"Kami menilai, sumber dari permasalahan adalah oknum BWSS VI Jambi, usut tuntas oknum BWSS VI yang terlibat dan yang diduga bermain kotor," tegasnya.
Dijelaskan Ruslan, total ada 16 kelompok tani di Kota Sungai Penuh dan 24 kelompok tani di Kabupaten Kerinci yang pengerjaan proyeknya dilaporkan diduga bermasalah dan tidak sesuai dengan RAB serta Juknis.
Di tengah upaya membongkar dugaan penyelewengan ini, Ruslan mengaku mendapatkan intervensi dari seorang anggota dewan. Menurutnya, pada tanggal 14 September 2025, ia dihubungi oleh oknum anggota dewan itu melalui WhatsApp.
Oknum itu, kata Ruslan, merasa keberatan dengan pemberitaan media dan laporan yang dilayangkan pihaknya ke Kementerian PUPR.
"Saya ditelepon dan ditanya mengapa buat laporan ke Kementerian," tegas Ruslan.
Ia mengaku heran dengan sikap anggota dewan tersebut yang seolah-olah merasa terganggu.
"Saya heran juga apa maksud dewan itu. Apakah ini proyeknya?" tegasnya.
Menurut Ruslan, seharusnya sebagai wakil rakyat, anggota dewan tersebut bersyukur dengan adanya laporan dari masyarakat, bukan sebaliknya.
Hingga surat kedua dilayangkan, LSM Cakrawala Nusantara menyatakan belum ada tanggapan serius baik dari BWSS VI Jambi maupun dari Kementerian PUPR. Mereka menuntut adanya tindakan tegas terhadap BWSS VI Jambi dan meminta agar proyek P3-TGAI tahap kedua di Provinsi Jambi dihentikan sementara waktu untuk mencegah kerugian negara yang lebih besar.
"Kami berharap agar Bapak Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR memanggil Kepala BWSS VI Jambi terkait dengan temuan kami di lapangan," tegasnya.
Mereka mengaku siap untuk membeberkan langsung temuan di lapangan.(*)
Add new comment