Pemerintah Provinsi Jambi mulai membedah benang kusut persoalan lalu lintas dan angkutan jalan yang kian kompleks. Melalui Rapat Koordinasi Kelompok Kerja (Pokja) Keselamatan Lalu Lintas, sejumlah masalah kronis dari kemacetan akibat angkutan batu bara hingga maraknya angkutan ilegal menjadi sorotan utama.
Bertempat di Aula Bappeda Provinsi Jambi, Kamis (25/9/2025), rapat dihadiri Dinas PUPR, Dinas Kesehatan, Dirlantas Polda Jambi, dan para pakar. Giat ini bertujuan merumuskan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (RAK LLAJ) periode 2025-2029.
Ketua Tenaga Ahli Gubernur (TAG) Jambi, Ir. Syahrasaddin, yang hadir sebagai penanggap, secara lugas menyoroti angkutan batu bara sebagai salah satu penyumbang laka lalu lintas. Menurutnya, penanganan tidak bisa lagi parsial dan harus komprehensif.
"Masalah angkutan batu bara ini bukan hanya soal kemacetan di jalan darat. Kita juga harus melihat potensi gangguan lalu lintas di jalur sungai yang kini mulai padat. Ini harus ditangani secara terintegrasi, jangan sampai menimbulkan persoalan baru," tegas Syahrasaddin.
Fakta mencemaskan terungkap dalam Rapat Koordinasi Kelompok Kerja (Pokja) Keselamatan Lalu Lintas Provinsi Jambi itu. Yakni rata-rata 1,2 orang meninggal dunia setiap hari di jalanan Jambi.
Angka ini menjadi alarm keras bagi Pemerintah Provinsi Jambi yang kini mulai membedah benang kusut persoalan lalu lintas, dengan sorotan utama tertuju pada angkutan batu bara hingga maraknya angkutan ilegal.
Ir. Syahrasaddin, mantan Sekda Provinsi Jambi itu secara lugas membeberkan data fatalitas tersebut. Menurutnya, angka kematian yang tinggi ini menuntut penanganan yang serius dan komprehensif, bukan lagi parsial.
"Faktanya, per hari ada 1,2 orang meninggal di jalan. Ini perlu kita tekan," tegas Syahrasaddin.
Ia menambahkan, perhatian pemerintah tidak boleh lagi hanya terfokus pada jalur darat. Jalur sungai yang kini menjadi alternatif pengangkutan batu bara harus diatur secara ketat sejak dini sebelum menimbulkan masalah baru.
"Masalah lalu lintas air juga perlu jadi perhatian serius. Mobilisasinya akan terus meningkat, terutama untuk angkutan batu bara. Jika tidak diatur dari sekarang, potensi masalahnya akan lebih besar di kemudian hari," paparnya.
Menimpali hal itu, TAG Jambi lainnya, Muawwin, M.M., mendorong solusi berbasis teknologi untuk pengawasan yang lebih ketat. Ia berharap instrumen digitalisasi segera diimplementasikan, terutama untuk memantau pergerakan armada batu bara.
"Sudah saatnya kita manfaatkan teknologi. Pasang GPS di setiap truk batu bara, sehingga pergerakan mereka bisa dipantau secara real-time. Dari data itu, rekayasa lalu lintas yang efektif bisa dijalankan, tidak lagi hanya mengandalkan petugas di lapangan," ujar Awin, sapaan akrabnya.
Sementara itu, Dr. H. Muhammad Ridwansyah, pakar dari TAG Jambi, menyoroti aspek keselamatan dari sisi infrastruktur pendukung, yakni Penerangan Jalan Umum (PJU). Menurutnya, PJU yang memadai krusial untuk menekan angka kecelakaan, terutama di malam hari. Ia juga menyarankan skema pembiayaan inovatif agar tidak melulu membebani APBD.
"PJU ini vital. Pemerintah perlu memetakan titik-titik rawan yang minim penerangan. Untuk pembiayaannya, jangan ragu menjajaki pola kerja sama dengan swasta atau Public-Private Partnership (PPP), sehingga pembangunan bisa lebih cepat," jelas Ridwansyah.
Suara dari pelaku usaha transportasi juga mengemuka. Ketua Organda Jambi, Madian Saswadi, dengan tegas menyoroti masalah angkutan ilegal atau gelap yang meresahkan. Menurutnya, keberadaan mereka tidak hanya merugikan pengusaha resmi, tetapi juga membahayakan keselamatan karena sering kali abai terhadap standar kelaikan jalan.
"Angkutan ilegal ini tumbuh subur dan menjadi salah satu sumber masalah. Kami mendesak pemerintah dan aparat untuk menertibkannya. Untuk itu, perlu ada sebuah forum lalu lintas yang rutin bertemu untuk membahas dan mencari solusi bersama atas dinamika yang terjadi di lapangan," kata Madian.
Hasil diskusi dan masukan dari para pakar serta stakeholder ini akan dirangkum menjadi rekomendasi kebijakan dalam RAK LLAJ Provinsi Jambi. Harapannya, persoalan lalu lintas yang selama ini menjadi keluhan publik dapat segera terurai secara bertahap dan sistematis.(*)
Add new comment