Kritik terhadap proyek pembangunan Gedung DPRD Kabupaten Kerinci kian menguat. Setelah suara muncul dari anggota legislatif dan kalangan mahasiswa, kini giliran aktivis akar rumput angkat bicara.
Soni Yoner, salah satu aktivis Kerinci, secara terbuka menyebut proyek yang selama tiga tahun berturut-turut dikerjakan CV Adyan Jaya Mandiri janggal. Ia menilai pola yang sama ini sebagai “simbol kemunduran demokrasi”.
“Ini bukan soal teknis proyek biasa. Ini gedung dewan, simbol demokrasi. Kalau yang menang itu-itu saja, dengan pola tender yang selalu ‘bersih’ dari lawan, maka publik berhak curiga. Ini alarm bagi kita semua,” tegas Soni kepada JambiLink, Jumat (14/6).
Proyek Gedung DPRD Kerinci tercatat dikerjakan dalam tiga tahap.
2023: Rp 8,2 miliar
2024: Rp 4,8 miliar
2025: Rp 14,3 miliar
Semua dimenangkan CV Adyan Jaya Mandiri. Bukan hanya menang. Tapi, mereka jawara dalam skema yang mirip. Mulai dari minim pesaing, peserta gugur administratif, dan tender sepi penawaran.
“Tender sepi, dokumen yang ikut ribet, dan pemenangnya selalu itu. Ini bukan kebetulan,” ujar Soni.
Soni menyerukan agar lembaga negara seperti BPK, KPK, dan APH segera turun tangan. Menurutnya, proyek ini sarat potensi pelanggaran prinsip dasar pengadaan barang/jasa negara.
“Jangan tunggu negara rugi dulu baru bergerak. Proyek ini pakai uang rakyat. Kalau tiga tahun berturut-turut nilainya miliaran dan cuma dimenangkan satu CV, itu wajib diaudit dari hulu ke hilir,” katanya.
Ia juga menyoroti peran Pokja, yang dianggap tak membuka ruang kompetisi yang sehat. Jika dokumen pengadaan terlalu teknis, menutup peluang bagi peserta lain, maka potensi pelanggaran Perpres 12/2021 dan Permen PUPR 14/2020 terbuka lebar.
Soni tak hanya mengkritik, ia menyerukan gerakan moral sipil untuk mengawal proyek ini.
“Gedung ini bukan sekadar beton. Ini lambang legitimasi rakyat. Kalau dibangun dengan cara yang menyimpang, maka yang rusak bukan hanya dindingnya, tapi kepercayaan rakyat.”
Ia menyentil sikap DPRD Kerinci yang dinilai pasif.
“Kami apresiasi ada satu-dua anggota dewan bersuara, tapi itu belum cukup. Kalau memang lembaga ini ingin dipercaya, bentuk pansus, buka forum terbuka, panggil PUPR dan Pokja. Jangan nanti tinggal masuk gedung, pura-pura lupa caranya dibangun,” tegasnya.(*)
Add new comment