Jambi — CV Galaksi Mandala Sriwijaya memberikan penjelasan atas konfirmasi mengenai 10 paket pengadaan tahun anggaran 2026 dengan nilai keseluruhan Rp1,53 miliar. Perusahaan menyebut enam pekerjaan konstruksinya telah selesai dan dua lainnya masih berjalan.
Penjelasan itu disampaikan melalui surat bernomor 021/GMS/KLARIFIKASI/XI/2026, menanggapi surat konfirmasi Jambi Link tertanggal 10 November 2026. Surat jawaban tersebut ditandatangani atas nama KMS M Kholid Mawardi.
“Perusahaan memiliki enam paket konstruksi yang telah selesai dan dua paket konstruksi yang masih berjalan,” demikian keterangan perusahaan.
Galaksi menyatakan enam pekerjaan yang selesai telah memiliki dokumen PHO/BAST yang ditandatangani pemberi pekerjaan. Perusahaan juga menyampaikan tanggal surat perintah kerja atau SPK dan serah terima masing-masing pekerjaan.
Jawaban itu memberi tambahan informasi mengenai perjalanan proyek. Namun, sejumlah bagian masih membutuhkan pencocokan, mulai dari identitas penyedia, nama paket, hingga keadaan pekerjaan saat evaluasi pengadaan dilakukan.
Dalam surat konfirmasi, nama Galaksi Mandala Sriwijaya tercantum pada delapan paket konstruksi melalui pengadaan langsung senilai Rp1.310.199.293 serta dua pengadaan barang melalui e-purchasing senilai Rp214.852.710. Totalnya Rp1.525.052.003.
Paket-paket tersebut berasal dari Pemerintah Kota Jambi, Pemerintah Kabupaten Merangin, dan Pemerintah Provinsi Jambi.
Angka itu merupakan penjumlahan berdasarkan kesamaan nama dalam rekap yang dikonfirmasi. Identitas badan usaha pada seluruh paket belum dicocokkan melalui NIB, NPWP, atau identitas penyedia.
Perusahaan menekankan persoalan tersebut dalam jawabannya.
“Kami tidak dapat membenarkan seluruh paket hanya berdasarkan kesamaan nama tanpa verifikasi identitas badan usaha,” tulis perusahaan.
Karena itu, total Rp1,53 miliar tersebut belum dapat disebut sebagai seluruh nilai kontrak yang telah diakui ataupun uang yang sudah diterima perusahaan.
Di antara pekerjaan yang dikonfirmasi terdapat jalan dan parit di lingkungan permukiman. Fasilitas semacam ini bersentuhan dengan kebutuhan sehari-hari warga: akses keluar-masuk lingkungan dan saluran untuk mengalirkan air. Kepastian volume, mutu, serta penyelesaiannya menjadi bagian penting dari penelusuran.
Lima paket jalan dan parit pada Dinas PUTR Kota Jambi dalam surat konfirmasi berjumlah Rp797.540.000. Kelimanya masuk daftar pekerjaan yang disebut perusahaan telah selesai.
Berikut pencocokan nilai dalam surat konfirmasi dengan tanggal yang disampaikan perusahaan:
| Pekerjaan | Nilai dalam rekap | Tanggal SPK menurut perusahaan | Tanggal BAST menurut perusahaan |
|---|---|---|---|
| Jalan lingkungan RT 02 Thehok | Rp79.930.000 | 25 Juni 2026 | 18 Agustus 2026 |
| Parit RT 25 Thehok | Rp99.940.000 | 25 Juni 2026 | 14 Agustus 2026 |
| Jalan lingkungan RT 28, Jalan Serdang, Thehok | Rp99.920.000 | 25 Juni 2026 | 14 Agustus 2026 |
| Jalan Sipahutar, Talang Bakung | Rp299.880.000 | 29 Juni 2026 | 28 Agustus 2026 |
| Jalan lingkungan RT 06/30 Paal Merah | Rp217.870.000 | 29 Juni 2026 | 2 September 2026 |
Selain lima pekerjaan itu, perusahaan mencantumkan satu pekerjaan pemeliharaan gedung kantor yang disebut selesai. SPK-nya bertanggal 4 Agustus 2026 dan BAST-nya 30 September 2026.
Dari sini muncul pertanyaan mengenai urutan waktu pekerjaan. Berdasarkan tabel perusahaan, ketika SPK pekerjaan gedung terbit pada 4 Agustus, kelima pekerjaan jalan dan parit belum mencapai tanggal serah terima yang dicantumkan.
Dengan demikian, enam rentang tanggal SPK hingga BAST tersebut beririsan setidaknya pada 4–13 Agustus 2026.
Irisan ini perlu ditelaah dalam pemeriksaan Sisa Kemampuan Paket atau SKP. Dalam ketentuan kualifikasi konstruksi Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021, kemampuan paket untuk usaha kecil ditetapkan lima paket. SKP dihitung dengan mengurangi kemampuan tersebut dengan jumlah paket yang sedang dikerjakan.
Meski demikian, tabel tanggal saja belum cukup untuk menyimpulkan pelanggaran. Kualifikasi perusahaan, tanggal evaluasi setiap paket, daftar pekerjaan aktif, serta dokumen pelaksanaan dan serah terima masih perlu diperiksa.
Perusahaan sendiri menyatakan akan menyediakan dasar perhitungannya.
“Perhitungan SKP akan didukung dengan tanggal kontrak, SPMK, tanggal PHO/BAST, dan dokumen pekerjaan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku pada saat evaluasi,” tulis perusahaan.
Keterangan enam pekerjaan telah selesai juga perlu dibaca sesuai waktunya. Status selesai saat surat jawaban dibuat belum menjelaskan kondisi seluruh pekerjaan pada setiap tanggal evaluasi sebelumnya.
Persoalan lain muncul pada identitas pekerjaan gedung. Dalam jawaban, perusahaan hanya mencantumkan nama umum pemeliharaan bangunan gedung kantor, tanpa nama instansi, lokasi, kode paket, maupun nilai.
Padahal, surat konfirmasi memuat dua pekerjaan berbeda, pemeliharaan gedung DPMPTSP Kota Jambi senilai Rp22.000.200 dan gedung Sekretariat DPRD Merangin senilai Rp150.259.093.
Belum dapat dipastikan pekerjaan gedung yang disebut selesai itu merujuk pada paket yang mana.
Daftar pekerjaan berjalan juga memuat nama yang tidak terdapat dalam daftar awal, yakni Rehabilitasi Jalan Otto Iskandar Dinata. Surat jawaban belum merinci nilai, kode paket, maupun tanggal SPK tersendiri untuk pekerjaan tersebut.
Satu pekerjaan berjalan lainnya adalah rehabilitasi tanggul sungai di depan Kantor UKPBJ Kota Jambi. Paket ini dalam surat konfirmasi bernilai Rp340.400.000. Tabel perusahaan mencantumkan SPK 4 November 2026 dengan pelaksanaan 30 hari.
Dengan susunan tersebut, keterangan “enam selesai dan dua berjalan” belum dapat langsung dipadankan dengan seluruh delapan paket konstruksi dalam daftar konfirmasi.
Sementara itu, dua pengadaan barang masih menunggu verifikasi perusahaan. Keduanya adalah belanja barang untuk masyarakat pada Kecamatan Paal Merah senilai Rp147.359.160 serta belanja modal alat rumah tangga lainnya pada Biro Umum Pemprov Jambi senilai Rp67.493.550.
Perusahaan menyatakan akan memeriksa identitas penyedia, pesanan, spesifikasi, jumlah barang, serta bukti penerimaan dan pembayaran.
“Kami tidak akan memberikan pengakuan terhadap transaksi yang belum dapat dipastikan sebagai transaksi perusahaan,” tulis perusahaan.
Untuk barang yang ditujukan kepada masyarakat, rincian jenis, jumlah, dan penerimanya menjadi penting agar manfaat belanja dapat ditelusuri. Dokumen yang tersedia belum memuat rincian tersebut.
Rekap juga mencantumkan status payment outside system pada paket Kecamatan Paal Merah. Status ini tidak dengan sendirinya menunjukkan penyimpangan. Panduan resmi INAPROC menyediakan mekanisme pembayaran di luar sistem dengan pengisian informasi dan bukti pembayaran. Pelaksanaan pada transaksi yang dikonfirmasi tetap membutuhkan pemeriksaan dokumen.
Mengenai metode pengadaan, delapan paket konstruksi dalam surat konfirmasi tercatat menggunakan pengadaan langsung. Perpres Nomor 46 Tahun 2025 menetapkan batas pengadaan langsung pekerjaan konstruksi paling banyak Rp400 juta. Dengan demikian, nilai paket tanggul Rp340,4 juta tidak otomatis menyalahi batas metode tersebut.
Perusahaan menyatakan penjelasan mengenai harga, negosiasi, dan pemilihan penyedia akan didasarkan pada dokumen resmi.
“Kami berharap penilaian dilakukan secara objektif dan tidak hanya berdasarkan nilai paket,” tulis perusahaan.
Dalam berkas jawaban empat halaman yang ditelaah, perusahaan menyebut kepemilikan PHO/BAST dan mencantumkan daftar dokumen pendukung. Namun, salinan PHO/BAST, hasil pengukuran, bukti pembayaran, dan dokumentasi pekerjaan tidak terdapat dalam berkas tersebut.
Dokumen-dokumen itulah yang diperlukan untuk mencocokkan penjelasan perusahaan dengan pelaksanaan pekerjaan, berapa volume yang dibangun, bagaimana hasil pemeriksaannya, dan kapan hasilnya diserahkan.
Perusahaan menyatakan siap memperlihatkan dokumen yang relevan.
“Perusahaan siap memberikan keterangan dan memperlihatkan dokumen yang relevan apabila diperlukan melalui prosedur yang sah,” demikian tanggapan CV Galaksi Mandala Sriwijaya.(*)
