JAMBI — Satu tender jalan provinsi bernilai lebih dari Rp8,5 miliar mendominasi enam catatan pengadaan yang mencantumkan nama CV Yudha Karya dalam data tahun anggaran 2026.
Paket itu adalah pekerjaan Jalan Simpang Penerokan–Sungai Bahar yang bersumber dari Dana Bagi Hasil atau DBH Sawit. Di luar tender tersebut, terdapat lima paket pengadaan langsung di Kabupaten Muaro Jambi, mulai dari jalan lingkungan hingga bangunan air kotor di RSUD Sungai Bahar.
Jika dijumlahkan, nilai enam catatan dalam data mencapai Rp9.307.323.435. Sekitar 91,7 persen dari jumlah tersebut berasal dari paket jalan provinsi.
Berdasarkan berkas pengadaan 2026, paket Jalan Simpang Penerokan–Sungai Bahar dengan nilai Rp8.534.617.232.
Lima paket lainnya berada di Kabupaten Muaro Jambi dengan nilai gabungan Rp772.706.203. Empat di antaranya tercatat pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, sedangkan satu paket berada pada RSUD Sungai Bahar.
Empat paket bernilai total Rp672.970.165. Semuanya berkaitan dengan pembangunan, peningkatan, atau perawatan jalan di sejumlah desa.
Satu paket pada RSUD Sungai Bahar bernilai Rp99.736.038 dan diberi nama belanja modal bangunan air kotor lainnya.
Seluruh enam catatan bersumber dari APBD 2026 dan dikategorikan sebagai pekerjaan konstruksi. Paket provinsi menggunakan metode tender, sedangkan lima paket Muaro Jambi tercatat menggunakan pengadaan langsung.
Tender jalan DBH Sawit: pagu Rp8,62 miliar
Paket Jalan Simpang Penerokan–Sungai Bahar memiliki kode tender 10149588000 dan kode RUP 67021980. Dalam data yang diunggah, tahapnya tercatat pemilihan selesai.
Arsip informasi tender yang dipublikasikan Dinas PUPR Provinsi Jambi menunjukkan paket tersebut dibuat pada 30 Juni 2026. Pagu anggarannya Rp8.627.394.550, sedangkan harga perkiraan sendiri atau HPS sebesar Rp8.627.100.000.
Dokumen itu mencantumkan 12 peserta tender. Dari jumlah tersebut, tiga peserta memiliki angka penawaran yang tercantum, sementara kolom harga sembilan peserta lainnya kosong. Keterangan kolom kosong tersebut tidak menjelaskan alasan masing-masing peserta tidak tercatat memiliki harga penawaran.
Tiga penawaran yang tercantum adalah:
- CV Dita Kontraktor: Rp8.226.318.369,30.
- CV Yudha Karya: Rp8.534.617.231,70.
- CV Mitra Prima Utama: Rp8.546.640.731,85.
CV Yudha Karya tercantum sebagai pemenang. Harga penawarannya sekitar Rp92,48 juta atau 1,07 persen di bawah HPS.
Dalam data yang diunggah, nilai paket tersebut ditulis Rp8.534.617.232. Angka itu sesuai dengan pembulatan harga penawaran Rp8.534.617.231,70 dalam arsip tender.
Penawar terendah gugur pada evaluasi teknis
Arsip tender menunjukkan CV Dita Kontraktor mengajukan harga lebih rendah daripada CV Yudha Karya, dengan selisih sekitar Rp308,30 juta. Namun, CV Dita Kontraktor dinyatakan tidak lulus evaluasi teknis.
Alasan yang dicantumkan dalam arsip adalah personel pelaksana yang diajukan bekerja penuh waktu pada DD Kontraktor, sementara petugas K3 yang diajukan bekerja penuh waktu pada Fitrindo Karya Persada.
Adapun CV Mitra Prima Utama tercatat lulus evaluasi dengan penawaran lebih tinggi daripada CV Yudha Karya. Nilai penawarannya berselisih sekitar Rp12,02 juta dari penawaran pemenang.
Rincian evaluasi tersebut penting untuk memahami mengapa harga terendah tidak menjadi pemenang. Namun, jumlah peserta yang memiliki harga tercantum maupun gugurnya satu penawaran teknis tidak dengan sendirinya membuktikan adanya pengaturan tender atau pelanggaran.
Penilaian lebih lanjut memerlukan dokumen pemilihan lengkap, persyaratan personel, dokumen penawaran, hasil klarifikasi, dan keterangan dari pihak-pihak terkait.
Ringkasan kontrak berbeda Rp231,70 dari harga penawaran
Selain arsip tender, terdapat ringkasan kontrak yang dipublikasikan Dinas PUPR Provinsi Jambi. Dokumen bertanggal 23 Juli 2026 itu mencantumkan CV Yudha Karya sebagai pelaksana dengan nilai kontrak Rp8.534.617.000.
Nilai dalam ringkasan kontrak tersebut lebih rendah Rp231,70 dibandingkan harga penawaran pemenang yang tercantum pada arsip tender. Karena kedua dokumen menampilkan angka berbeda, nilainya perlu ditulis sesuai sumber masing-masing, bukan disamakan begitu saja.
Surat perintah mulai kerja atau SPMK menetapkan pelaksanaan selama 150 hari kalender, mulai 23 Juli hingga 19 Desember 2026.
Jadwal itu merupakan ketentuan yang tercantum dalam dokumen. Berkas yang ditelaah belum memastikan apakah kemudian ada perubahan waktu, adendum, atau perkembangan fisik terbaru.
Dalam surat pejabat pembuat komitmen tertanggal 25 September 2026, disebutkan bahwa laporan penyelesaian, berita acara pemeriksaan, dan jaminan pemeliharaan belum tersedia karena pekerjaan masih dilaksanakan.
Keterangan tersebut menggambarkan kondisi administrasi pada September, bukan kepastian kondisi lapangan pada November. Meski status pemilihan dalam data tercatat selesai, hasil pekerjaan tetap perlu diperiksa melalui laporan kemajuan, pengawasan, dan pemeriksaan fisik terbaru.
Empat pekerjaan jalan di Muaro Jambi
Di luar tender jalan provinsi, empat catatan dengan nama CV Yudha Karya berada pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Muaro Jambi. Keempatnya tercatat melalui pengadaan langsung.
Paket pertama adalah pembangunan atau peningkatan jalan rabat beton Desa Solok, Kecamatan Kumpeh Ulu, senilai Rp97.470.921. Kode paketnya 10980918000 dan kode RUP 65160903.
Paket kedua adalah pengaspalan jalan Desa Tebat Patah, Kecamatan Taman Rajo, senilai Rp380.109.347. Pekerjaan ini memiliki kode paket 11042646000 dan kode RUP 65160977.
Nilai paket Tebat Patah merupakan yang terbesar di antara lima catatan Muaro Jambi. Angkanya sekitar 49,2 persen dari total nilai kelima paket di kabupaten tersebut.
Paket ketiga adalah peningkatan pengaspalan Jalan Desa Penyengat Olak, Kecamatan Jambi Luar Kota atau Jaluko, senilai Rp97.920.970. Kode paketnya 10987481000 dan kode RUP 65160953.
Paket keempat adalah rehabilitasi atau perawatan jalan rabat beton kabupaten, Jalan Bunasim, di Desa Kasang Lopak Alai, Kecamatan Kumpeh Ulu. Nilainya Rp97.468.927, dengan kode paket 10980867000 dan kode RUP 65160884.
Keempat paket tersebut bernilai gabungan Rp672.970.165. Dalam berkas yang baru ditelaah, semuanya tercatat pada tahap pemilihan selesai.
JambiLINK pada 6 Oktober 2026 sebelumnya juga mencatat empat kode dan nilai tersebut dengan status pemilihan berlangsung. Perbedaan status ini perlu dibaca dengan memperhatikan waktu pengambilan data. Perubahan status pemilihan tidak dengan sendirinya membuktikan pekerjaan fisik telah selesai.
Data ringkas yang tersedia belum memuat panjang dan lebar masing-masing ruas, ketebalan perkerasan, jenis material, maupun kondisi setelah pekerjaan. Dokumen kontrak dan pemeriksaan lapangan diperlukan untuk melihat kesesuaian hasil dengan rencana.
Bangunan air kotor RSUD Sungai Bahar
Satu catatan lainnya berada pada RSUD Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi. Nama paketnya “Belanja Modal Bangunan Air Kotor Lainnya” dengan nilai Rp99.736.038.
Paket ini memiliki kode 11019048000 dan kode RUP 65964274. Dalam data yang diunggah, metodenya pengadaan langsung dan tahapnya tercatat kontrak, dengan status kontrak sedang berjalan.
Bangunan air kotor di lingkungan fasilitas kesehatan perlu diperiksa berdasarkan fungsi serta spesifikasi yang direncanakan. Namun, nama paket dalam data belum cukup untuk memastikan jenis bangunan, kapasitas, komponen, atau cara pengoperasiannya.
Dokumen teknis, kontrak, laporan pengawasan, dan keterangan pihak rumah sakit diperlukan untuk mengetahui apa yang dibangun serta bagaimana fasilitas itu akan digunakan. Status kontrak berjalan juga merupakan keterangan pada saat data dihimpun dan perlu diperbarui sebelum diterbitkan.
Pengadaan langsung dan nilai paket
Lima paket Muaro Jambi bernilai antara Rp97.468.927 dan Rp380.109.347. Tiga di antaranya berada di kisaran Rp97 juta, sedangkan paket pengaspalan Tebat Patah tercatat Rp380.109.347.
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana terakhir diubah dengan Perpres Nomor 46 Tahun 2025, mengatur pengadaan langsung pekerjaan konstruksi sampai dengan Rp400 juta. Kesesuaian setiap proses tetap perlu diperiksa berdasarkan aturan yang berlaku saat pemilihan dan dokumen masing-masing paket.
Nilai yang mendekati batas pengadaan langsung atau beberapa paket dengan nama penyedia sama tidak otomatis membuktikan pelanggaran. Aturan melarang pemecahan paket yang sengaja dilakukan untuk menghindari tender atau seleksi, tetapi penilaiannya memerlukan pemeriksaan kebutuhan, lokasi, lingkup pekerjaan, waktu perencanaan dan penganggaran, serta alasan pemaketan.
Paket-paket jalan yang tercatat berada di beberapa desa dan memiliki nama pekerjaan berbeda. Data ringkas ini belum cukup untuk menyimpulkan adanya pemecahan paket yang melanggar ketentuan.
Rincian enam catatan dalam data
- Belanja modal bangunan air kotor lainnya, RSUD Sungai Bahar: Rp99.736.038. Kode paket 11019048000; kode RUP 65964274. Pengadaan langsung; tahap kontrak dalam data.
- Pembangunan atau peningkatan jalan rabat beton Desa Solok, Kecamatan Kumpeh Ulu: Rp97.470.921. Kode paket 10980918000; kode RUP 65160903. Pengadaan langsung; tahap pemilihan selesai.
- Pengaspalan jalan Desa Tebat Patah, Kecamatan Taman Rajo: Rp380.109.347. Kode paket 11042646000; kode RUP 65160977. Pengadaan langsung; tahap pemilihan selesai.
- Peningkatan pengaspalan Jalan Desa Penyengat Olak, Kecamatan Jaluko: Rp97.920.970. Kode paket 10987481000; kode RUP 65160953. Pengadaan langsung; tahap pemilihan selesai.
- Rehabilitasi atau perawatan jalan rabat beton kabupaten, Jalan Bunasim, Desa Kasang Lopak Alai, Kecamatan Kumpeh Ulu: Rp97.468.927. Kode paket 10980867000; kode RUP 65160884. Pengadaan langsung; tahap pemilihan selesai.
- Jalan Simpang Penerokan–Sungai Bahar, DBH Sawit: Rp8.534.617.232 dalam data. Kode paket 10149588000; kode RUP 67021980. Tender; tahap pemilihan selesai. Arsip tender mencatat penawaran pemenang Rp8.534.617.231,70, sedangkan ringkasan kontrak mencantumkan Rp8.534.617.000.
Total enam nilai pada berkas pengadaan adalah Rp9.307.323.435. Angka tersebut bukan bukti seluruh pekerjaan telah selesai atau seluruh nilainya telah dibayarkan.(*)
