Jambi — Mohamad Farchan meminta Dadang Sucipto segera menyerahkan diri ke polisi dan mengembalikan mobil sewaannya. Toyota Avanza miliknya belum kembali, sementara Dadang disebut tak bisa dihubungi dan nomor teleponnya hingga ini tak aktif.
Dadang juga menghilang dan tak pernah lagi pulang ke rumahnya.
Harapan itu disampaikan Farchan dalam perkembangan terbaru persoalan sewa mobil yang telah diadukannya ke Polresta Jambi. Ia berharap Dadang menghadapi proses hukum dan mempertanggungjawabkan keberadaan kendaraan tersebut.
Dadang disebut berprofesi sebagai konsultan pengawas proyek pemerintah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dalam perkara ini, ia merupakan pihak yang diadukan Farchan terkait mobil sewaan dan pembayaran yang belum diselesaikan.
“Setelah hampir sebulan mobil dibawa Dadang, hingga kini 9 November dia sudah tak bisa dikontak. HP nya tidak aktif,” ujar Farchan dalam pemberitaan tersebut.
Farchan telah mencari kejelasan hingga mendatangi rumah orang tua Dadang. Menurut keterangannya dalam pengaduan, keluarga Dadang juga tidak mengetahui keberadaan kendaraan itu.
Dadang disebut sempat pulang menggunakan ojek online tanpa membawa mobil sewaan. Ketika keberadaan kendaraan ditanyakan, menurut Farchan, Dadang tidak memberikan jawaban.
Ketidakjelasan itulah yang membuat Farchan menduga mobilnya telah digadaikan kepada pihak lain. Namun, dugaan tersebut belum dikonfirmasi sebagai temuan kepolisian.
“Saya menduga mobil saya tersebut sudah digadaikan kepada orang lain,” tulis Farchan dalam pengaduannya.
Hubungan sewa-menyewa itu bermula pada 11 Oktober 2026. Dadang, menurut Farchan, datang untuk menyewa Toyota Avanza berwarna silver metalik dengan tarif yang disepakati Rp300 ribu per hari.
Pembayaran awal masih diterima. Dalam pengaduannya, Farchan mencatat pembayaran Rp3,5 juta untuk periode 12–23 Oktober 2026.
Setelah itu, Dadang disebut meminta perpanjangan sewa. Namun, pembayaran lanjutan tidak diterima sejak 24 Oktober. Pada beberapa kesempatan, Dadang masih membalas pesan dan meminta masa sewa diperpanjang, tetapi pembayaran belum juga diselesaikan.
Dalam pengaduan tersebut, Farchan mencantumkan tunggakan sewa Rp5 juta. Nilai mobil ditaksirnya sekitar Rp120 juta. Angka tunggakan itu merupakan nilai yang dicatat dalam pengaduan awal, belum merupakan perhitungan terbaru.
Surat Tanda Bukti Penerimaan Pengaduan yang menjadi dasar pemberitaan sebelumnya mencantumkan tanggal 7 November 2026. Saat diberitakan pada 9 November, penyidik Reskrim Polresta Jambi, Andre, menyampaikan bahwa pengaduan sedang dalam penyelidikan.
Belum diperoleh pembaruan resmi kepolisian mengenai penetapan tersangka, penerbitan daftar pencarian orang, maupun pasal yang diterapkan.
Dari sisi hukum, kronologi tersebut membuka kemungkinan pemeriksaan unsur penggelapan dan penipuan. Karena peristiwa berlangsung pada Oktober–November 2026, rujukannya adalah KUHP nasional yang berlaku sejak 2 Januari 2026.
Pasal 486 tentang penggelapan paling dekat untuk ditelaah apabila mobil semula diperoleh secara sah melalui sewa, kemudian diperlakukan sebagai milik sendiri secara melawan hukum. Ancaman maksimalnya empat tahun penjara atau denda kategori IV, yakni Rp200 juta.
Dugaan menggadaikan kendaraan tanpa izin pemilik menjadi bagian penting yang perlu dibuktikan. Dalam penjelasan hukum mengenai perkara barang sewaan yang berbeda, layanan konsultasi BPHN menerangkan bahwa penggadaian tanpa izin atas barang yang semula dikuasai melalui sewa dapat memenuhi unsur penggelapan.
Pasal 492 tentang penipuan dapat ditelaah apabila ditemukan bukti penggunaan nama atau kedudukan palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan yang menggerakkan pemilik menyerahkan mobil untuk keuntungan melawan hukum. Ancaman maksimalnya empat tahun penjara atau denda kategori V, yakni Rp500 juta.
Farchan kini berharap Dadang segera datang ke polisi. Ia meminta mobilnya dikembalikan dan persoalan yang telah dilaporkannya diselesaikan melalui proses hukum.(*)
