SUNGAI PENUH – Trotoar di kawasan Lapangan Merdeka, jembatan, hingga fasilitas sanitasi menjadi bagian dari lima paket yang memuat nama CV Sultan Ciptajaya dalam data pengadaan Kota Sungai Penuh tahun anggaran 2026.
Nilai gabungannya mencapai Rp3.660.606.775. Seluruhnya tercatat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Sungai Penuh, dengan sumber dana APBD.
Paket terbesar adalah rehabilitasi trotoar kawasan Lapangan Merdeka, senilai Rp1.889.900.000. Dua paket berada pada tahap kontrak, sedangkan tiga lainnya masih tercatat pemilihan berlangsung dalam data yang diberikan. Nama perusahaan dalam catatan belum dengan sendirinya membuktikan perusahaan telah menandatangani kontrak untuk seluruhnya.
Nilai Rp3,66 miliar merupakan penjumlahan kolom nilai dalam data, bukan otomatis jumlah pembayaran yang diterima perusahaan.
Trotoar Lapangan Merdeka
Paket Rehabilitasi Trotoar (Pedestrian) Kawasan Lapangan Merdeka berkode 10155440000 dan kode RUP 66431773. Nilainya Rp1.889.900.000, menggunakan tender, dengan status kontrak sedang berjalan.
DuniaTender mencantumkan pagu Rp1,9 miliar dan CV Sultan Ciptajaya sebagai pemenang. Harga penawaran, terkoreksi, dan hasil negosiasi ditampilkan sama-sama Rp1.889.900.000. Kontrak tertandatangani dan dokumen pembayaran belum diperoleh untuk memastikan nilai akhir pelaksanaannya.
Trotoar berkaitan dengan kenyamanan dan keselamatan pejalan kaki. Panjang dan lebar jalur, material, aksesibilitas, serta bagian kawasan yang direhabilitasi masih perlu diperiksa. Status tender selesai tidak membuktikan seluruh pekerjaan fisik telah rampung.
Rehabilitasi Kantor Dekranasda
Paket terbesar kedua adalah Rehabilitasi Kantor Dekranasda Kota Sungai Penuh, senilai Rp890.899.000. Kode tendernya 10170732000 dan kode RUP 66542408. Dalam data, tahapnya masih pemilihan berlangsung.
DuniaTender mencantumkan pagu Rp900 juta.
Jembatan Sungai Ning IX, X
Paket Jembatan Sungai Ning IX, X tercatat senilai Rp399.899.975, dengan kode 11009128000 dan RUP 66577393. Metodenya pengadaan langsung. Dalam data yang diberikan, tahapnya masih pemilihan berlangsung.
DuniaTender mencantumkan pagu Rp400 juta, lokasi Kecamatan Sungai Bungkal.
Nama paket belum menjelaskan apakah pekerjaan mencakup dua titik, dua bagian jembatan, atau penamaan lokasi tertentu. Gambar lokasi dan volume diperlukan untuk memastikannya.
Tangki septik individual
Paket Pembangunan Tangki Septik Individual (1 KK) Kecamatan Sungai Penuh bernilai Rp179.977.800, berkode 11142202000 dan RUP 66504375. Metodenya pengadaan langsung dan dalam data berada pada tahap pemilihan berlangsung.
DuniaTender mencantumkan pagu Rp180 juta. Hasil pemilihan penyedia dan dokumen kontrak belum diperoleh.
Keterangan “1 KK” pada judul belum cukup untuk menyimpulkan bahwa seluruh nilai paket digunakan untuk satu keluarga atau satu unit. Jumlah penerima, jumlah tangki, kapasitas, dan lokasinya harus dipastikan melalui rincian teknis.
Tembok penahan banjir Batang Merao
Paket Tembok Penahan Banjir Sungai Batang Merao tercatat senilai Rp299.930.000, berkode 11075309000 dan RUP 66444252. Pekerjaan menggunakan pengadaan langsung dan dalam data berada pada tahap kontrak.
DuniaTender menampilkan pagu Rp300 juta dan lokasi di Kecamatan Hamparan Rawang. Panjang, tinggi, dan lokasi tepat tembok belum dijelaskan dalam data yang ditelaah.
Untuk mengetahui apakah pekerjaan telah diterima sesuai ketentuan, diperlukan laporan kemajuan, hasil pemeriksaan, dan berita acara serah terima.
Dua paket pada tahap kontrak
Trotoar Lapangan Merdeka dan tembok Batang Merao tercatat pada tahap kontrak dengan nilai gabungan Rp2.189.830.000. Jembatan Sungai Ning, tangki septik, dan Kantor Dekranasda masih tercatat pada tahap pemilihan berlangsung, senilai gabungan Rp1.470.776.775.
Berdasarkan metode, dua tender bernilai Rp2.780.799.000 dan tiga pengadaan langsung Rp879.807.775. Kelima kode paket dan RUP berbeda.
Hingga penelusuran ini disusun, kontrak lengkap, bukti pembayaran, hasil pemeriksaan fisik, dan tanggapan langsung perusahaan maupun Dinas PUPR Kota Sungai Penuh belum diperoleh. Kami masih terus menelusuri hasil proyek di lapangan dan adanya pelanggaran.(*)
