Infrastruktur Jambi

Batang Hari - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Batang Hari rupanya tak main-main dalam merampungkan megaproyek kawasan Islamic Center. Pada tahun anggaran 2026 ini, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) menggelontorkan dana fantastis dengan total mencapai Rp 46 miliar.

Dana raksasa tersebut dipecah ke dalam dua pos pengerjaan utama.

Porsi terbesar, yakni senilai Rp 36 miliar, difokuskan untuk membiayai proyek lanjutan pembangunan gedung utama Islamic Center yang digadang-gadang bakal menjadi ikon kebanggaan warga Batang Hari.

Tebo - Pembangunan infrastruktur di Kabupaten Tebo dipastikan bakal tancap gas pada Tahun Anggaran 2026. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Tebo menyiapkan kucuran dana super jumbo mencapai Rp 115,6 Miliar untuk mengeksekusi deretan paket proyek strategis.

Namun, postur anggaran bernilai ratusan miliar tersebut rupanya cukup timpang. Dari total Rp 115,6 Miliar, lebih dari separuhnya tersedot habis hanya untuk satu megaproyek jalan.

Bungo - Wajah tata kota di Kabupaten Bungo dipastikan bakal semakin cantik dan ramah pejalan kaki pada tahun 2026 ini. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bungo melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) telah mengalokasikan dana miliaran rupiah khusus untuk membangun fasilitas trotoar atau pedestrian.

Berdasarkan data yang dihimpun, proyek tata kota tersebut diberi nomenklatur Pedestrian Sri Soedewi yang tercatat dengan Kode RUP 65372007.

Batanghari - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Batanghari rupanya tengah tancap gas merampungkan ikon wisata religi kebanggaan daerahnya. Pada Tahun Anggaran 2026, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUPR) Kabupaten Batanghari menyiapkan dana bernilai fantastis untuk melanjutkan megaproyek Islamic Center.

Berdasarkan data yang dihimpun, total dana segar yang disuntikkan untuk menyulap kawasan religi ini mencapai Rp 46.000.000.000 (Rp 46 Miliar).

Tebo - Perhatian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Tebo terhadap akses infrastruktur di kawasan Alai Ilir pada Tahun Anggaran 2026 tampaknya sangat luar biasa.

Seolah tak puas hanya menggelontorkan megaproyek Rp 72 Miliar, instansi ini kembali menyuntikkan dana tambahan bernilai miliaran rupiah di rute yang berkesinambungan.

Merangin - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Merangin tengah mematangkan persiapan untuk menggelar lelang tender puluhan paket perbaikan jalan pada Tahun Anggaran 2026.

Dari belasan daftar ruas jalan yang antre untuk diaspal maupun dicor beton, terdapat tiga paket proyek "Bintang Utama" yang paling rakus menyedot Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Tanjung Jabung Timur - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Tanjabtim) melakukan peninjauan langsung ke lokasi proyek peningkatan Jalan Poros Rantau Rasau–Nipah Panjang.

Langkah ini dilakukan untuk memastikan penyelesaian fisik sekaligus mengecek mutu pekerjaan proyek strategis daerah tersebut.

Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Tanjabtim, Susiana, menjelaskan bahwa progres pembangunan di beberapa item kegiatan kini sudah hampir rampung dan jalannya sudah dapat dilalui oleh masyarakat.

Jambi - Kegaduhan melanda Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Proyek infrastruktur yang digarap PT Wijaya Karya (WIKA) di wilayah itu kini menuai protes keras dan kemarahan publik.

Pemicunya bukan masalah sepele. Rangkaian proyek yang dibiayai uang negara tersebut dinilai dikerjakan asal-asalan, mulai dari normalisasi sungai yang tak efektif hingga konstruksi irigasi yang rapuh.

Merangin - Proyek peningkatan Jalan Lubuk Beringin–Durian Rambun di Kabupaten Merangin kini berada di ujung tanduk. Dengan sisa waktu kontrak hanya tinggal lima hari, progres fisik pekerjaan di lapangan dilaporkan belum mencapai 50 persen.

Kondisi ini memicu kekhawatiran publik akan mangkraknya proyek tersebut. Dinas PUPR Kabupaten Merangin pun tak menampik adanya keterlambatan parah ini.

Merangin - Lampu kuning menyala bagi sejumlah proyek pembangunan trotoar di Kabupaten Merangin, Jambi. Di penghujung tahun anggaran yang tinggal menghitung hari, pengerjaan di lapangan justru mandek dan terancam tidak selesai tepat waktu.

Biang kerok keterlambatan ini diduga bukan karena faktor cuaca, melainkan kebijakan spesifikasi teknis yang dinilai tidak masuk akal. Dinas terkait mewajibkan penggunaan beton siap pakai (ready mix) dengan mutu K250, sebuah spesifikasi yang dianggap terlalu tinggi untuk kelas pekerjaan trotoar.