Muara Bulian

MUARA BULIAN — Pajaknya dipungut.

Retribusinya diterima.

Hak desa dihitung.

Daftarnya disusun.

Anggarannya bahkan sempat dimasukkan ke APBD.

Namun uangnya tidak mengalir ke kas desa.

BPK RI menemukan Pemerintah Kabupaten Batang Hari tidak merealisasikan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada pemerintah desa selama tiga tahun berturut-turut: 2023, 2024, dan 2025.

Totalnya mencapai Rp13.633.436.783,34.

Tahun 2023, hak desa yang belum disalurkan mencapai Rp4.690.697.726,40.

Batanghari - Pelaksanaan lelang proyek pemerintah di Kabupaten Batanghari kembali memunculkan sebuah 'kebetulan' yang memantik tanda tanya publik. Proyek bernilai miliaran rupiah milik Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUPR) dimenangkan oleh perusahaan yang dokumen kualifikasinya—Sertifikat Badan Usaha (SBU)—diketahui baru saja terbit persis di tengah-tengah jadwal upload dokumen penawaran!

Muara Bulian – Calon Gubernur Jambi nomor urut 2, Al Haris, menggelar silaturahmi bersama tokoh masyarakat Muara Bulian dan Kader Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Batanghari pada Selasa (08/10/2024) siang. Acara ini juga dihadiri oleh Calon Bupati dan Wakil Bupati Batanghari, M Fadhil Arief dan Bachtiar, serta Ketua DPD PAN Batanghari, Hafizh Fattah.

Dalam suasana penuh kekompakan, Al Haris disambut hangat oleh masyarakat dan tokoh-tokoh Muara Bulian yang dengan tegas menyatakan dukungan bulat untuk memenangkan pasangan Haris-Sani di Pilgub Jambi 2024.

Pusat Oleh-oleh Batanghari resmi dibuka oleh Bupati Muhammad Fadhil Arief, menjadi pusat promosi produk lokal dan dorong pertumbuhan ekonomi masyarakat Kabupaten Batanghari.

***