Sengketa Tanah Jambi

Surat Peringatan Pertama (SP-1) yang dilayangkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Jambi kepada pengusaha Budi Harjo alias Acok kini berbuntut panjang. Alih-alih meredakan konflik tanah antara Acok dan Fendi, surat bernomor 600.3.3/1023/V.13-DPUPR/2025 tertanggal 17 September 2025 itu justru memantik perlawanan hukum balik dari kubu Acok.

Pemerintah Provinsi Jambi berupaya maksimal memfasilitasi penyelesaian konflik antara Nenek Hafsah dan PT Rimba Palma Sejahtera Lestari. Gubernur Jambi menegaskan pentingnya komitmen perusahaan untuk menyelesaikan permasalahan secara adil dan damai. Langkah yang diambil Gubernur Jambi mengisyaratkan bahwa negara hadir di tengah masalah publik.

***